PKB: Saat Ini Dibutuhkan Kedewasaan Bersama Bangun Bangsa

Jakarta – Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai ada empat langkah yang akan diambil dalam upaya membangun rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

Pertama, menurut dia, harus dibangun komunikasi, kedua tetapkan siapa saja yang akan diajak koalisi.

Ketiga, syarat apa saja yang harus disampaikan dalam koalisi, keempat semua tergantung Jokowi dan dibicarakan dengan parpol koalisi pendukung, (termasuk PKB),” kata Karding di Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.

Dia mengatakan dalam rekonsiliasi itu ada proses komunikasi politik dan implikasinya berupa sharing power yang dimungkinkan terjadi di parlemen maupun dalam kabinet. Namun itu tergantung kesepakatan.

Menurut Karding yang merupakan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, dalam dunia politik, kalau rekonsiliasi dilaksanakan, power sharing jangan menjadi satu-satunya syarat sehingga melupakan yang lain.

Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi dalam bentuk substantif, ada kedewasaan bersama yaitu ingin bersama bangun bangsa, setelah pilpres untuk kesejahteraan bersama, katanya seperti dikutip Antara.

Hal itu menurut dia merupakan langkah substantif yaitu tanpa syarat apapun. Namun harus disadari kalau dalam prosesnya ada power sharing, tinggal diatur secara proporsional.

Tidak Harap Pos Menteri

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku pihaknya tidak berharap posisi menteri apapun dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Menurutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi bila putuskan Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan hasil penghitungan suara KPU.

Kita tidak berharap pos manapun. Semua bergantung pada presiden. Beliau pasti akan mengajak bicara, nanti kita tunggu, kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Mengenai bocoran nama-nama kabinet baru,  pria yang karib disapa Cak Imin ini mengaku hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi saja. Kabinet belum, insyaallah akan menjadi sikap presiden. kita tunggu saja karena itu hak prerogatif presiden, ucapnya.

PKB, menurut Cak Imin, tidak akan mengumumkan daftar usulan nama-nama calon menteri dari pihaknya. Ia juga tidak mau berspekulasi mengenai namanya yang disebut masuk bursa nama calon menteri.

(Tidak akan kita umumkan. Nanti jadi kewenangan presiden), ujar dia.

Terkait adanya peluang parpol lain merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf, Cak Imin mengaku tak masalah. Pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya. Jumlahnya besar. Sehingga di DPR tak perlu tambahan lagi. Tapi kalau dalam rekonsiliasi nasional, why not, tak masalah, ucapnya.

Bukannya kurang sepakat, tapi koalisi di DPR sudah berlebih, sehingga stabilitas sudah cukup, tapi kalau demi rekonsiliasi ya monggo, imbuh Muhaimin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here