Ketua MK Mengatakan Putusan dalam Perjanjian Kawin Disambut Gembira oleh Seluruh Masyarakat RI di Eropa

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan mengenai capaian kinerja di tahun 2016. Berdasarkan putusan sengketa pilkada serentak hingga putusan perjanjian perkawinan yang mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Eropa. Pada awal dalam tahun 2016 yang telha diawali bersama dengan sidang maraton pada sipilkada serentak dari 100-an sengketa dari berbagai daerah. 
Ketua MK Mengatakan Putusan dalam Perjanjian Kawin Disambut Gembira oleh Seluruh Masyarakat RI di Eropa
Ketua MK Mengatakan Putusan dalam Perjanjian Kawin Disambut Gembira oleh Seluruh Masyarakat RI di Eropa
Akhirnya MK memutuskan hasilnya dengan clear, bersih tidak adanya bau yang tidak sedap. “Semoga hal ini dapat menjadi modal demokrasi yang lebih baik untuk ke depannya,” kata Ketua MK yaitu Arief Hidayat. Hal tersebut dikatakannya pada sela-sela dalam acara Konferensi Hukum Nasional di Jember, pada tanggal 16-17 Desember 2016. Acara tersebut digelar oleh Puskapsi Universitas Jember.

Selain membahas mengenai sengketa pilkada juga terdapat sejumlah putusan yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang telah membawa implikasi hukum ke depannya. Seperti mencabut peraturan yang isinya adalah membatasi jangka waktu dalam pengajuan grasi. Selain itu juga ada peraturan yang isinya memutuskan praperadilan gugur saat pokok perkara akan dimulai. 


Ada juga putusan yang menyatakan bahwa dalam hakim pengadilan pajak mempunyai kesamaan antara hakim yang mengatur pengadilan pajak dengan pengadilan yang mengatur tata usaha negara dalam pengadilan tinggi. “Dalam UU ITE, setiap  penyadapan yang ada di wilayah yang privat harus dilaksanakan secara sah atas izin dari pihak yang berwenang,” kata guru besar Undip tersebut. Di dalam UU tentang Perkawinan, MK juga sudah memberikan tafsir dalam perjanjian perkawinan tersebut bisa dilakukan sebelum dan dilangsungkan perkawinan tersebut serta selama dalam ikatan perkawinan ini berlangsung dengan syarat yang tidak merugikan pada pihak ketiga. 


Berdasarkan putusan tersebut telah diapresiasi kepada masyarakat Indonesia yang berada di Eropa dan juga disampaikannya dalam kunjungan Arief pada saat ke Eropa baru-baru ini. “Sewaktu berada di Eropa begitu banyak yang memberikan apresiasi yang sangat tinggi mengenai perjanjian pasca kawin karena hak-hak orang yang telah menikah dengan orang asing tetapi kelupaan untuk membuat perjanjian kawin sehingga dengan adanya keputusan MK ini dapat dilindungi,” jelas Arief.
Pada saat kesempatan itu juga telah ditandatangani pakta integritas kepada seluruh Muspida Jember serta jajaran birokrat yang berada di Pemda Jember. Mereka pun mendeklarasikan diri untuk menjadi kabupaten zero pungli dan telah siap untuk diberi sanksi jika melanggarnya. Bagi Bupati Jember, Faida, pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya reformasi hukum. Otonomi daerah tak berarti tanpa kehadiran perubahan hukum secara konkret. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here