Jusuf Kalla Menyuruh Tim Pencari Fakta Untuk Mengusut Kembali Kasus Pembunuhan Munir

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA – Dokumen asli yang dimiliki oleh Tim pencari Fakta (TPF) Terkait kasus pembunuhan yang dialami Munir Said Thalib selaku aktivis HAM sampai sekarang ini masih belum diketahui akan keberadaannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan dokumen yang tersebar di masyarakat dapat digunakan tapi harus dibuktikan dulu akan kebenarannya terlebih dulu.
Jusuf Kalla Menyuruh Tim Pencari Fakta Untuk Mengusut Kembali Kasus Pembunuhan Munir
Jusuf Kalla Menyuruh Tim Pencari Fakta Untuk Mengusut Kembali Kasus Pembunuhan Munir

“Saya juga tidak mengetahunya. Tetapi selama terdapat dokumen yang ada ya sudah pakai bukti itu saja,”  JK pada saat kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, pada hari Sabtu,15 Oktober 2016. Akan tetapi JK menegaskan terkait dokumen yang tersebar di masyarakat tersebut harus diverifikasi akan kebenaran dalam bukti-bukti yang tersebar tersebut. 

“Ya sudah pasti itu diharuskan,” jelasnya dengan tegas JK. Pihak dari Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah melakukan Komunikasi dengan mantan anggota TPF Munir untuk dapat mencari tahu asal usul dari dokumen tersebut berasal.

“Saya sudah melakukan komunikasi dan tentunya sudah memberikan penjelasan. Ini kan sedang dipersoalkan (dokumen) TPF Munir yang tidak ditemukan, saya pikir kewajiban kita untuk menelusuri itu,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo untuk dapat menindak lanjuti pencarian dokumen tersebut harus atas instruksi dari Presiden Joko Widodo. Jokowi memang memiliki perhatian untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang dialami oleh Munir.

Berikut merupakan kronologi yang panjang terkait kasus Munir

Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal diusia 39 tahun, pada saat berada diatas pesawat Garuda dengan nomor GA-974 saat sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pascasarjana. Jenazah Munir akhirnya dimakamkan di kota Batu, Malang, Jawa Timur Pada tanggal 12 September 2004.

Pada tanggal 11 November 2004, Tim Institut Forensik Belanda (NFI) memberikan bukti kalau Munir meninggal karena diracuni racun arsenik dengan jumlah dosis yang terbilang fatal. Kemudian tanggal 18 Maret 2005, Pollycarpus resmi didakwa sebagai tersangka lalu ditahan di penjara Mabes Polri..

Pihak Polri juga menangkap kedua kru Garuda yaitu kru pentry Oedi Irianto dan pramugari Yeti Susmiarti didakwa menjadi tersangka terkait dalam kasus pembunuhan Munir pada tanggal 5 April 2005. Kemudian rekonstruksi terkait kasus kematian yang menimpa Munir dilakukan pada taggal 23 Juni 2005.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu PN Jakpus menetapka lima anggota majelis hakim yaitu Cicut Sutiyarso sebagai ketua, Sugito, Liliek Mulyadi, Agus Subroto serta Ridwan MansyurUntuk menangani kasus terkait pembunuhan yang dialami oleh Munir dengan tersangka Pollycarpus pada tanggal 29 Juli 2005.

Pollycarpus ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan motif demi menegakkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dikarenakan Munir sudah banyak mengkritik pemerintahan  pada tanggal 9 Agustus 2005. Kemudian pada tanggal 17 November Muchdi PR menjadi saksi dalam persidangan dan dia juga menyangkal kalau dia mempunyai hubungan dengan Pollycarpus.

Jusuf Kalla Menyuruh Tim Pencari Fakta Untuk Mengusut Kembali Kasus Pembunuhan Munir
Jusuf Kalla Menyuruh Tim Pencari Fakta Untuk Mengusut Kembali Kasus Pembunuhan Munir
Pihak JPU menuntut kepada Hakim untuk menetapkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pollycarpus pada tanggal 1 Desember 2005. Lalu pada tanggal 12 Desember 2005, PN Jakpus menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepada Pollycarpus. dan dinyatakan sudah terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Munir dengan memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang pada saat itu dimakan oleh Munir saat penerbangannya menuju Singapura.

Tiga bulan kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun menguatkan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman 14 tahun Penjara tepatnya tanggal 27 Maret 2006. MA mengeluarkan keputusan kasasi yang menyatakan bahwa Pollycarpus tidak bersalah, dia hanya terbukti telah menggunakan dokumen palsu untuk perjalanan tersebut. Kemudian Polly hanya divonis penjara selama 2 tahun.

Polly dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam penjara di LP Cipinang pada tanggal 3 November 2006. Kemudian Pollycarpus bebas dari LP Cipinang sesudah mendapatkan remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus selama satu bulan tepatnya tanggal 25 Desember 2006

Pada tanggal 25 Januari 2007, MA menerima permohonan PK yang diajukan terkait pembunuhan Aktivis HAM Munir. Polly ditetapkan 20 tahun penjara. Ia menyatakan akan mengajukan PK atas. Mantan direktur setelah setahun kemudian tepatnya bulan Februari 2008 Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia itu ditetapkan satu tahun penjara dalam kasus tersebut.

Muchdi pun ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap aktivis HAM Munir, pada tanggal 9 Juni 2008. Deputi V BIN/ Penggalangan (2001-2005) tersebut diduga kuat juga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada aktivis HAM Munir. Dua bulan kemudian Muchdi diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2008.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Muchdi PR bebas bersih dari segala dakwaan. Setelah 6 bulan berlalu MA kembali menguatkan vonis yang diberikan kepada Muchdi PR bebas, dari ketua majelis kasasi Vallerine JL Krierkhof dengan anggota hakim agung Hakim Nyak Pha dan Muchsin.


MA menghukum PT. Garuda Indonesia dengan saksi harus memberikan ganti rugi kepada pihak Suciwati lebih dari Rp 3 miliar keputusan tersebut keluar pada tanggal 28 Januari 2010. 

Pada tanggal 2 Oktober 2013, Polly mengajukan keringanan kepada PK dan MA untuk mengabulkan mengurangi Pollycarpus dari 20 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Sampai saat ini berita tersebut diturunkan, pihak berwenang MA masih belum membeberkan alasan terkait pengurangan hukuman tersebut. Setelah tiga tahun kemudian tepatnya 13 Oktober 2016 tiga hari lalu Presiden Joko Widodo meminta kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengusut kembali kasus Munir.

“Seperti yang Presiden katakan pada saat pertemuan dengan pakar dan praktisi hukum beberapa waktu yang lalu, kondisi kerangka yang lebih besar pembaruan di bidang hukum, dan salah satu yang diinginkannya yaitu pemerintah sekarang merupakan persoalan – persoalan terkait masa lalu. waktu itu yang dimaksud kan adalah tentang kasus almarhum Munir,” ujar Johan Budi selaku Juru Bicara Presiden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here