Ahok Menyarankan Sumbangan Tunai dari Rexy Mainaky dkk Untuk Disetor Dahulu

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Cagub DKI Jakarta menolak secara halus atas pemberian sumbangan dari beberapa atlet bulutangkis yang legendaris pada saat berada di Rumah Lembang. Ahok menyarankan kepada atlet tersebut supaya sumbangan tunai itu disetorkan lewat transaksi perbankan. Penolakan uang sumbangan yang diberikan secara tunai ini terjadi pada saat pebulutangkis legendaris yaitu Rexy Mainaky.

Ahok Menyarankan Sumbangan Tunai dari Rexy Mainaky dkk Untuk Disetor Dahulu
Ahok Menyarankan Sumbangan Tunai dari Rexy Mainaky dkk Untuk Disetor Dahulu

Rexy Mainak yang datang mewakili rekan-rekannya sesama atlet, memberikan sumbangan secara tunai yang telah dibungkus di dalam amplop berwarna coklat. “Kalau ingin nyumbang, bisa disetorkan saja mealui perbankan saja karena kami tidak menerima uang secara tunai,” kata Ahok kepada Rexy saat berada di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Rabu,7 Desember 2016. Mendengar saran dari Ahok, Rexy menarik kembali pemberian sumbangan tunai tersebut. “Oh iya Pak, maaf,” jawab Rexy.


Berdasarkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2016, dana kampanye boleh bersumber dari: a. pasangan calon; b. partai politik; ataupun c. sumbangan lain yang telah dianggap sah menurut dasar hukum dari pihak lain. Dana kampanye yang berasal dari pasangan calon berdasarkan dari harta kekayaan pribadi pasangan yang bersangkutan. Dana kampanye yang berasal dari partai politik berdasarkan dari keuangan partai politik tersebut. 


Sedangkan untuk dana kampanye yang boleh besaral dari pihak lain yaitu secara: a. perseorangan; b. kelompok; maupun c. badan hukum swasta. Sementara bentuk dana yang diterima unuk kampanye adalah berupa: uang; barang; ataupun jasa. Untuk Dana kampanye yang berupa uang meliputi uang tunai, cek, bilyet giro, adapun surat berharga serta penerimaan uang yang melalui transaksi perbankan. Lalu untuk nominal yang dapat diberikan kepada pasangan calon pun juga terdapat batasannya. 



Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 mengatakan dana kampanye yang diterima dari sumbangan pihak lain yaitu perseorangan paling banyak sebesar Rp 75 juta selama berlangsungnya masa kampanye. Angka tersebut lebih besar daripada ketentuan dalam UU Pilkada yang sebelumnya yaitu sebesar Rp 50 juta. Begitupun untuk dana kampanye yang berasal dari kelompok ataupun badan hukum swasta yang sebelumnya dengan maksimal sebesar Rp 500 juta, kini maksimal yang dapat disumbangkan sebesar Rp 750 juta. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here