Latin Brides for Marriage

Klik To Full Movie

Nonton Film Kesayangan Anda di www.nontondong.com

BERITA TERKINI

MENGULAS TENTANG BERITA TERBARU DAN TERHANGAT

BERITA OLAHRAGA

MENGULAS TENTANG DUNIA OLAHRAGA DAN KESEHATAN

BERITA OTOMOTIF

MENGULAS TENTANG BERITA OTOMOTIF TERBARU

INFO TRAVEL DAN KULINER

MENYAJIKAN BERBAGAI INFO MENARIK TRAVEL DAN ANEKA KULINER

Wednesday, October 31, 2018

Paripurna DPR Setujui 55 RUU Masuk Prolegnas 2019

Hasil gambar untuk Paripurna DPR Setujui 55 RUU Masuk Prolegnas 2019Jakarta, Sidang paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (UU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019. Ada 55 RUU yang setujui oleh DPR.

Kami selaku Pimpinan DPR akan menanyakan apakah penetapan hasil penyusunan Prolegnas prioritas 2019 dapat disetujui menjadi Prolegnas prioritas 2019? kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam Sidang Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

"Setuju," jawab peserta sidang.

Dari 55 RUU, 12 RUU merupakan usulan baru dan 43 RUU berasal dari Prolegnas 2018. Ketua Badan Legislasi Nasional (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan dalam penyusunan Prolegnas prioritas 2019, DPR RI mengusulkan sebanyak 51 RUU yang berasal dari usulan komisi, fraksi, anggota DPR dan masyarakat.

51 RUU itu rinciannya, 29 RUU terdapat dalam Prolegnas 2018, 10 RUU baru yang sudah tercantum dalam Prolegnas 2015-2019, 11 RUU yang belum tercantum dalam prolegnas 2015-2019, dan 1 RUU menggantikan RUU dalam prolegnas 2015-2019, ujar Supratman.

Usul Pemerintah

Dia menambahan, pemerintah mengajukan usulan sebanyak 17 RUU. Enam RUU di antaranya dalam pembicaraan tingkat satu, enam RUU dalam proses penerbitan surpres, empat RUU usulan baru dan satu RUU diusulkan masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Politikus Partai Gerindra ini juga menjelaskan DPR, pemerintah dan DPD menyepakati perubahan prolegnas 2015-2019, yang semula 185 RUU menjadi 189 RUU. Antara lain RUU perubahan atas UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu, RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), RUU tentang Perubahan atas UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusman RI yang diusulkan Pemerintah. Kemudian adad RUU yang diganti dalam Prolegnas 2015-2019 yakni RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menggantikan RUU tentang Persandian.

Tuesday, October 30, 2018

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Gara-Gara Gratiskan Jembatan Suramadu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu, yang menghubungkan wilayah Surabaya dan Madura, Sabtu (27/10/2018). (Titin/Merdeka.com)Jakarta, Forum Advokat Rantau melaporkan calon presiden 01 Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jokowi diduga melakukan kampanye terselubung dengan cara menggunakan jabatannya sebagai presiden untuk menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu).

Maka diduga hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kampanye, kampanye terselubung yang langsung di Suramadu dan pada masa kampanye serta diviralkan melalui media massa terlebih di saat kesempatan tersebut memberikan simbol salam satu jari yang merupakan citra diri Pak Jokowi sebagai salah satu calon Presiden Republik Indonesia, kata Rubi salah satu anggota forum advokat Rantau usai melaporkan ke Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).

Beberapa bukti dibawa. Yaitu beberapa artikel berita dari media online. Menurutnya, Jokowi diduga melanggar pasal 282 jo 306 jo 547 uu 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Dugaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Jokowi dikarenakan berpotensi merugikan peserta pemilu, ungkap Rubi.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menepis kebijakan menggratiskan tol jembatan Suramadu adalah upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.

Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu lho. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan, tegas Jokowi di Tol Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10)

Jokowi menjelaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu bermula dari masukan dan desakan tokoh masyarakat, ulama, serta kiai Madura. Masukan tersebut bergulir sejak 2015.

Ini awal-awal 2015 ada masukan, keinginan dari para ulama, kiai, habaib yang ada di sini. Tokoh-tokoh di Ikama (Ikatan Keluarga Madura) juga menyampaikan dan sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur (Jawa Timur) dan saya hitung. Khusus untuk sepeda motor saat itu masih masuk. Oke, sepeda motor digratiskan, terang Jokowi.

Kemudian pada 2016, Jokowi mengaku mendapat masukan lagi. Kali ini permintaan agar tarif Jembatan Tol Suramadu dipotong 50 persen.

Pada 2016 ada masukan lagi, 'Pak ini membebani terutama untuk truk, bus, angkutan-angkutan barang. Mohon dipotong minimal 50 persen', kita potong, kata Jokowi.

Respons JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menanggapi pro dan kontra gratisnya tarif tol Jembatan Tol Surabaya Madura (Suramadu). Dia menjelaskan keputusan tersebut adalah upaya untuk memperbaiki ekonomi di Madura.

Ini salah satu cara untuk memudahkan mobilitas di Madura ya membebaskan itu. Sama dengan jalan raya biasa, kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (30/10/2018).

Dia mengatakan, walaupun terdapat jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura, hingga saat ini belum ada pengusaha yang melirik.

Karena itu, menurut JK, wilayah Madura harus diberikan intensif agar maju. Tidak hanya jembatan yang digratiskan, masalah perizinan pun akan dipermudah.

Tol lain Madura kan dianggap ada keterlambatan dalam pembangunan. Harus dikasih intensif supaya dia maju, kata JK.

Monday, October 29, 2018

Jawab Isu Harga Sembako Naik, Jokowi: Dipikir Saya Tak Pernah ke Pasar

Jokowi saat membuka Kongres XX Tahun 2018 Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/10/2018).Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingkatkan kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, isu tersebut tidak benar.

Jokowi mengatakan harga bahan pokok memang fluktuatif setiap harinya, namun tetap terkendali.

Isu-isu harga bahan pokok naik, ada yang datang ke pasar, ngomong harga bahan pokok naik. Dipikir saya enggak pernah keluar masuk pasar. Saya juga sering keluar masuk pasar, kata Jokowi saat membuka Kongres XX Tahun 2018 Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Jokowi mengaku terakhir kali ia menyambangi sebuah pasar di Semarang, Jawa Tengah. Di sana, ia menanyakan langsung harga sembako kepada pedagang.

Saya tanya pedagang, saya dengarkan yang menjadi keluhan-keluhan, ucap Jokowi.

Hal Wajar

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menerangkan, kenaikan harga bahan pokok di pasaran merupakan hal yang wajar. Menurutnya, harga-harga itu tidak setiap hari mengalami kenaikan. Terkadang, sambung dia, harga kebutuhan pokok mengalami penurunan.

Ya seperti itu, biasa fluktuasi sepeti itu. Tergantung suplai dan demand. Kalau suplainya banyak berarti harganya turun. Biasa itu, terang Jokowi.

Yang terpenting, kata dia, pemerintah bisa menjaga stabilitas inflasi. Bahkan, Jokowi menegaskan bahwa inflasi menurun tiap tahunnya.

"Inflasinya biasanya 8-9 persen, sekarang di bawah 3,5 persen," kata Jokowi.

Sunday, October 28, 2018

Presiden PKS Segera Bertemu Prabowo Bahas Wakil Gubernur DKI

Sandiaga Uno Peluk Erat Anies BaswedanJakarta, Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta masih kosong sepeninggalan Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilpres 2019. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman mengatakan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membicarakan pengganti Sandiaga.

Saya kira ini masih membutuhkan waktu komunikasi, saya sudah di pekan ini sudah meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bisa bertemu untuk meng-clear-kan masalah ini, kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu 28 Oktober 2018.

Sohibul menjelaskan, saat Sandiaga meninggalkan kursi Wakil Gubernur DKI, sekretaris daerah (sekda) menyerahkan surat pemberitahuan jika pengunduran diri sudah diterima Presiden dan pemerintah provinsi.

Surat itu diberikan kepada PKS dan Gerindra sebagai partai pendukung Sandiaga saat maju menjadi Wakil Gubernur DKI.

Karena itu Sekda menyurati partai dalam hal ini PKS dan Gerindra untuk mengajukan calonnya, itu secara proses jadi ini masih di dalam batas-batas aturan, ujarnya.

Milik PKS

Dia juga menegaskan, kursi Wakil Gubernur DKI adalah milik PKS. Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan kesepakatan antara PKS dan Gerindra.

Proses di internal PKS dan Gerindra, saya katakan bahwa Pak Prabowo dihadapan kami dihadapan Ustad Salim dan dihadapan saya sudah menyatakan menjelang pencapresan itu bahwa Bang Sandi mundur dari DKI dan kemudian wagub ini diserahkan menjadi haknya PKS, tentu ini ada proses, kata Sohibul Iman.

Pihaknya juga akan menyiapkan dua nama calon wakil gubernur. Karena itu dibilang ini milik PKS, ya tentu dua-duanya PKS, kalau ada non PKS banti bisa ga dapet gitu, ini nanti tinggal ketemu, ucap Sohibul Iman.

Saat Khofifah Puji Kerja Keras Kader PAN Menangkan Pilgub Jatim

PANSurabaya, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur menggelar konsolidasi kader dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di DBL Arena Surabaya, Sabtu 27 Oktober 2018.

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta ribuan Caleg, Kader dan simpatisan PAN se Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa memuji kerja keras Kader PAN yang turun langsung ke masyarakat untuk memenangkan Pilgub Jatim.

Saya masih ingat bagaimana PAN dipimpin Ketua Umum Pak Zul turun langsung ke 38 Kabupaten/Kota selama hampir 20 hari. Sejarah mencatat itulah salah satu faktor utama yang menentukan kemenangan Khofifah Emil di Jawa Timur, ungkap Khofifah.

Khofifah mengakui roadshow Ketua Umum PAN yang menyapa warga Jatim di semua Kabupaten/Kota itu menjadikan Jawa Timur memiliki Gubernur perempuan pertama.

Semoga hubungan baik kami, PAN terus terjaga dengan baik. Apalagi selama ini Fraksi PAN di DPRD juga terus memberikan sumbang sarannya memajukan Jawa Timur, ungkapnya.

Menanggapi Khofifah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sampaikan kampanye kader PAN itu damai, bersahabat dan langsung menyapa masyarakat

Saling merangkul seperti teletubbies bukan memukul. Bukan bakar-bakaran kalau itu bukan kelas PAN, ucap Zulkifli Hasan.

Demokrasi Harus Mendidik

Partai Amanat Nasional (PAN) berharap Tahun Politik bisa dilalui dengan damai, sejuk, dan bermartabat. Hal ini sampaikan Sekjen Partai itu Eddy Soeparno usai Diskusi Publik bertajuk 'Peran Generasi Milenial Menangkal Hoaks' di Warung Upnormal, Bogor, Jumat (26/10/2018).

PAN ingin kampanye politik dilakukan dengan sejuk, bertarung dengan ide, gagasan yang mencerahkan dan mencerdaskan, ungkap Eddy.

Ia tak menampik tujuan kampanye politik adalah meraup suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Namun ia menolak PAN terjerumus dengan menghalalkan segala cara.

Kita berdemokrasi tapi juga harus mendidik. Tunjukkan pada rakyat bahwa demokrasi itu bermanfaat bagi mereka juga, jangan sampai kita kembali kepada cara-cara masa lalu sebelum reformasi, jelasnya.

Dia juga mengatakan, bukan saatnya lagi menggunakan cara-cara lama, apalagi politik uang. Baginya, menyuap rakyat sama saja dengan mencederai demokrasi.

Saya kira cara-cara menyuap tidak boleh ada lagi, kita tanamkan demokrasi yang santun, sejuk, dan teduh. Janganlah ada caci maki, saling serang antar sesama anak Negeri hanya gara-gara pesta rakyat lima tahunan, tegas dia.

Friday, October 26, 2018

Istana: Tunjukkan Data Berbeda dari Pemerintah, Oposisi Cari Celah

Opening IdeaFest 2018Jakarta, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengatakan, wajar jika oposisi selalu menyampaikan data berbeda soal pencapaian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Karena memang itu sudah tugas mereka.

Tugasnya oposisi mencari celah-celah itu. Dan itu wajar. Dan data-datanya menunjukkan yang berbeda apa yang disampaikan, ucap Ahmad Erani di bilangan Kuningan, Jakarta, Jumat 26 Oktober 2018.

Dia menuturkan, sejauh ini, survei dari beberapa lembaga menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Hal ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh kubu oposisi, tak berpengaruh di masyarakat.

Sampai hari kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, itu tidak terpengaruh sama sekali. Dalam 6 bulan ini, dalam survei yang ada, kepuasan rakyat terhadap pemerintah konsisten di atas 70 persen, ungkap Ahmad Erani.

Dia menegaskan, apa yang disampaikan oposisi ini, tak menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi terhadap pasar.

Sama sekali enggak ada geliat apapun. Selama ini, pasar dalam artian dalam pelaku bisnis dan usaha ini kan masih berjalan. Enggak ada riak-riak, apa pun yang menimbulkan fluktuasi ekonomi. Masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di tempat-tempat mereka bekerja, jelasnya.

Nyali Besar

Dia juga mencontohkan, Freeport, Blok Rokan, menunjukkan betapa pemerintah bernyali besar. Pasalnya, Di balik itu semua ada pertarungan politik yang tidak sederhana.

Kemandirian ekonomi ini gerakan bersama. Bukan karena mimpi dan visi Pemerintah, tapi kesadaran utuh warganya, pungkasnya.

Thursday, October 25, 2018

Jalankan Amanat Ayah, Airlangga Hartarto Renovasi Makam Kiai Ageng Gribig

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama mantan Rais Amm PBNU KH Ma'ruf Amin melakukan prosesi pemotongan untaian bunga melati sebagai tanda peresmian Kompleks Makam Kiai Ageng Gribig di Klaten Jawa Tengah. (Istimewa)Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri haul Kiai Ageng Gribig di Klaten, Jawa Tengah.  Dalam kesempatan itu, Airlangga juga meresmikan bangunan makam yang baru selesai direnovasi. Pemugaran makam tersebut untuk membuat nyaman para peziarah yang datang.

Airlangga yang merupakan keturunan dari Kiai Ageng Gribig mengatakan, renovasi makam tersebut merupakan amanah ayahnya, Hartarto Sastrosoenarto.

Airlangga menuturkan ayahnya sempat memperbaiki bagunan makam bagian depan pada 1992.

Kebetulan ayah saya yang bangun bangsal kompleks makam ini pada 1992 lalu. Lalu saya melanjutkan sisanya. Itu merupakan amanat almarhum ayah saya, ujar Airlangga, Rabu, 24 Oktober 2018.

Sementara itu, Cawapres Nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin yang ikut menghadiri acara itu mengatakan, jasa Kiai Ageng Gribig dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya kawasan Mataram sungguh besar.

Contoh Toleransi

Dia meminta generasi saat ini mengambil pelajaran dari Kiai Gribig yang menyebarkan agama Islam di tanah Mataram dengan cara yang santun dan toleran.

Beliau itu menyebarkan Islam di tanah Mataram ini dengan cara damai santun dan toleran, tidak terjadi kegaduhan. Cara seperti ini yang harus kita lestarikan dan kembangkan, tutur dia.

Mantan Rais Aam PBNU itu dan Airlangga melakukan prosesi pemotongan untaian bunga melati sebagai tanda peresmian tempat itu. Kemudian mereka berdoa dekat makam Kiai Ageng Gribig.

Tuesday, October 23, 2018

Banggar DPR: Dana Kelurahan Melalui DAU, Tak Perlu Payung Hukum

Jokowi Tinjau Pemanfaatan Dana Desa di SlemanJakarta, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan, dana kelurahan tidak memerlukan payung hukum atau regulasi tersendiri. Menurutnya, dana kelurahan bisa dikeluarkan melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU).

Tidak pakai cantolan hukum karena ini UU APBN dan itu disalurkan lewat DAU. mekanismenya tidak seperti DAK (Dana Alokasi Khusus). Transfer daerah juga tapi mekanisme dana kelurahan itu lewat DAU, kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 23 Oktober 2018.

Said kembali menjelaskan, dana kelurahan akan dikeluarkan dari anggaran dana desa sebesar Rp 3 triliun. Namun, memiliki mekanisme yang berbeda dengan dana desa. Kata dia, dana kelurahan akan terlebih dahulu melalui pemerintah Kota dan Kabupaten baru kemudian sampai ke kelurahan.

Rp 3 triliun. Dimasukkan dari DAU. Dari APBN, dari alokasi dana desa Rp 73 triliun dikurangi Rp 3 triliun. Rp 3 triliun itu mekanismenya tidak seperti dana desa, tapi mekanisme Rp 3 triliun itu masuk ke DAU, ujarnya.

Dibagi Rata

Dia juga mengungkapkan dana kelurahan akan dibagi rata. Rencananya dana yang dikeluarkan perkelurahan sebesar Rp 330 juta untuk kurang lebih 8.400 kelurahan.

Ya paling setiap kelurahan 330 juta. (jumlah kelurahan) 8.400 lebih, ungkapnya.

Said juga menilai tidak ada yang dilanggar dari kebedaraan dana ini. Tambah dia, seluruh fraksi juga sudah setuju dengan keberadaan dana kelurahan.

Insyaallah. Kalau itu iya (setuju), tuturnya.

Kalau Gerindra bukan menolak, tetapi suaranya yang belum ada, belum bersikap, ucapnya.

Hadir di Polda Metro, Presiden PKS Diperiksa Terkait Laporan Fahri Hamzah

Hari Ariyanti/Merdeka.comJakarta, Presiden PKS Sohibul Iman memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Fahri Hamzah. Sohibul datang Selasa (23/10/2018) sekitar pukul 10.49 WIB.

Pantauan merdeka.com, Sohibul Iman datang didampingi kuasa hukum, Indra. Selain itu turut serta mendampingi petinggi PKS seperti Sekjen Mustafa Kamal dan Ketua Tim Pemenangan Pemilu, Chairul Anwar.

Sohibul irit bicara ketika memasuki halaman Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dia mengucapkan salam kepada awak media dan langsung bergegas memasuki gedung Ditreskrimsus.

Sohibul mengatakan, dirinya telat dari jadwal pemeriksaan. Berdasarkan jadwal dia seharunya diperiksa pukul 10.00 WIB.

Kita penuhi panggilan ya, ini sudah telat karena tadi harus tawaf (keliling) dulu. Pintunya ditutup semua, kata Sohibul Iman.

Kuasa hukum Sohibul, Indra mengatakan kliennya akan memberikan keterangan kepada media setelah pemeriksaan rampung dilaksanakan. Nanti ya, ujarnya.

Laporan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Fahri melaporkan Sohibul atas pernyataan yang menyebut dirinya pembohong dan pembangkang di PKS. Laporan Fahri teregistrasi dengan nomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 8 Maret 2018.

Terlapor Sohibul Iman diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19/2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 311 KUHP dan 310 KUHP.

Sunday, October 21, 2018

Pesan Gus Solah untuk Prabowo-Sandiaga Uno

Prabowo-Sandiaga Temui Gu Solah (Dok Tim Prabowo-Sandiaga)Jakarta, Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Senin (22/10/2018).

Pada kunjungan itu, paslon nomor urut 2 itu disambut oleh Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Solahudin Wahid atau Gus Solah. Sandiaga mengatakan mendapat beberapa pesan dari Gus Solah.

Gus Solah mengingatkan agar di Hari Santri Nasional ini, kita perkuat komitmen untuk menjadikan santri lokomotif pembangunan ke depan. Terutama pembangunan ekonomi, kata Sandi pada keterangan tertulisnya.

Menurut dia, Santri merupakan kalangan yang luar biasa. Mereka, lanjutnya, bisa beradampak besar kepada kemajuan bangsa dengan modal pengetahuan agamanya bila dilengkapi kemampuan wirausaha.

Sandiaga menyebut diskusinya dengan Prabowo dan Gus Solah lebih banyak seputar isu ekonomi.

9 dari 10 pintu rezeki melalui jalur perniagaan. Sehingga pengetahuan Perniagaan dan kewirausahaan harus dikembangkan di dunia pesantren, sehingga mereka juga berperan aktif di dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, terang Sandi.

Ziarah

Prabowo dan Sandiaga juga menyempatkan diri berziarah ke makam Hadratusyech KH Hasyim Ashari, KH Wachid Hasyim dan KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Keduanya kompak mengenakan baju koko putih dan bersarung hijau.