Latin Brides for Marriage

Klik To Full Movie

Nonton Film Kesayangan Anda di www.nontondong.com

BERITA TERKINI

MENGULAS TENTANG BERITA TERBARU DAN TERHANGAT

BERITA OLAHRAGA

MENGULAS TENTANG DUNIA OLAHRAGA DAN KESEHATAN

BERITA OTOMOTIF

MENGULAS TENTANG BERITA OTOMOTIF TERBARU

INFO TRAVEL DAN KULINER

MENYAJIKAN BERBAGAI INFO MENARIK TRAVEL DAN ANEKA KULINER

Friday, August 31, 2018

KPK Yakin Idrus Marham Kooperatif

Hasil gambar untuk Idrus Marham menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawanJakarta, Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Ini merupakan pemeriksaan perdana mantan Menteri Sosial itu sebagai tersangka.

Idrus ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Agustus 2018, atau satu pekan yang lalu. Idrus sendiri hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik KPK.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya akan tetap menunggu Idrus Marham. Jika tidak datang dalam tiga kali panggilan, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa.

Ya kita undang lagi, kan prosedurnya seperti itu, sampai tiga kali ya, sebelum kita panggil paksa, ujar Alex kepada awak media di Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Namun Alex yakin jika Idrus Marham akan kooperatif menjalani proses hukum. Hal tersebut terlihat dari tindakan Idrus yang saat menerima surat perintah dimulainya penyidikan dari KPK, Idrus langsung mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial.

Tapi saya lihat yang bersangkutan cukup kooperatif. Bahkan ketika dia sudah terima sprindik, dia kan langsung mengumumkan diri sendiri, dan mengundurkan diri. Kita melihat sebagai suatu hal yang positif, kata Alex.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka, yakni Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.

Peran Idrus Marham

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juga oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, mereka di antaranya Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang.

Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut.

Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1.

Thursday, August 30, 2018

Jokowi-Prabowo Berpelukan, Warganet: Ademmmmm...

Potret Jokowi - Prabowo Peluk Atlet Silat Peraih Emas Asian Games 2018Jakarta, Final pencak silat Asian Games 2018 yang berlangsung di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, jadi momentum berkumpulnya sejumlah tokoh politik yang selama ini dikenal berseberangan.

Selain Prabowo Subianto yang notabene adalah Ketua Umum PB IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), hadir pula Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri yang didampingi putrinya, Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Nama lain yang hadir adalah Wapres Jusuf Kalla. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu duduk diapit Prabowo dan Megawati di kursi VVIP arena pertandingan.

Puncaknya, Presiden Jokowi pun ikut hadir di pertandingan tersebut. Datang Rabu sekitar pukul 16.30 WIB, Jokowi langsung disambut Prabowo untuk kemudian duduk bersebelahan bersama tamu VVIP lainnya.

Momen haru terjadi saat pesilat putra Hanifan Yudani Kusumah. Usai selebrasi dengan mengelilingi lapangan, Hanifan Yudani naik ke panggung VVIP menemui Prabowo dan Jokowi. Dia kemudian memeluk Prabowo dan Jokowi. Hanifan Yudani lantas merangkul keduanya hingga mereka bertiga berpelukan.  

Jokowi pun memposting peristiwa bersejarah ini di akun media sosialnya. Dikutip dari Facebooknya, @Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi ucapan selamat kepada Hanifan Yudani yang telah menyabet emas cabor silat Asian Games.

Selamat untuk Hanifan, seluruh atlet pencak silat Indonesia, pelatih dan jajaran pengurus, yang mempersembahkan 14 medali emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2018, tulis Jokowi di akun Facebook-nya, Rabu malam 29 Agustus 2018.

Jokowi juga menceritakan momen menarik kala berpelukan dengan Hanifan Yudani dan Prabowo.

Kami bertiga -- Hanifan, saya dan Pak Prabowo -- pun berpelukan dalam selubung merah putih, ujarnya.

Postingan Jokowi di akun medsosnya tersebut mendapat respons positif dari warganet (netizen). Tercatat, hingga Kamis pagi (30/8/2018), postingan tersebut mendapat tanggapan 12 ribu warganet.

(ademmmmm, tulis pemilik akun AR Andrian Al Fajjri).

warganet lainnya, Rudi Hartanto, menulis: Luar biasa kenegarawannya semoga sehat sehat terus bapak bapak bangsa ini.

Kompaknya Jokowi dan Prabowo juga menjadi bukti bahwa kita bersaudara.

Kalo pk Jokowi dn pk Prabowo sebenrnya adem2 aja..yg ribet itu pendukungnya.ayolah gaes...kita semua bersodara, tulis Wahyu Tuhandri di kolom komentar.

Wednesday, August 29, 2018

Prabowo Nonton Final Pencak Silat Asian Games di TMII

Radityo/Liputan6.comJakarta, Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto hadir dalam partai final pencak silat di Asian Games 2018. Prabowo saat ini menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat).

Pantauan di lokasi, Prabowo datang sekitar pukul 10.15 WIB dengan safari coklat dan berkacamata hitam. Prabowo berharap Indonesia dapat memberi yang terbaik di partai final hari ini.

Mudah-mudahan anak-anak selalu memberi yang terbaik, kata Prabowo saat memasuki tribun VIP di Gedung Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/8/2018).

Pundi emas berpotensi bertambah hari ini lewat cabang olahraga pencak silat. Delapan medali emas akan diperebutkan di cabor pencak silat hari ini. Enam emas di antaranya bisa direbut Indonesia karena mampu mengirim wakil ke final.

Tiga medali emas diperebutkan dalam pertandingan kelas seni untuk kategori tunggal putra, ganda putri dan dan regu putri. Sementara itu lima medali emas diperebutkan dikategori bertarung.

Untuk kategori bertarung pencak silat Asian Games 2018 yakni kelas J putra 90-95 kg, kelas F putra 70kg-75kg, kelas D putri 60kg-65kg, kelas C 55kg-60kg, dan kelas B putri 50kg-60kg.

Pesilat putra Indonesia, Sugianto akan bertanding di kelas seni untuk kategori tunggal putra, yang bersaing dengan pesilat Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina dan Laos pada pukul 09.00 WIB.

Untuk silat kategori ganda putri, Ayu Sidan Wilantari/Ni Made Dwiyanti bersaing dengan pesilat asal Laos, Vietnam, India, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Di regu putri kelas seni, Indonesia bertanding dengan pesilat Vietnam, Laos, Malaysia, Thailand, Brunei dan Singapura.

Monday, August 27, 2018

Nonton Final Bulu Tangkis Asian Games, Megawati dan Budi Gunawan Datang Semobil

Megawati dan Budi GunawanJakarta, Final bulu tangkis Asian Games 2018 digelar di Istora Senayan, Selasa (28/8/2018). Berbagai tokoh dan pejabat hadir memeriahkan laga antara Jonatan Christie versus Tienchen Chou.

Pantauan Merdeka.com di Gelora Bung Karno atau GBK, sejak pagi suporter Indonesia memadati kawasan lengkap dengan atribut bernuansa merah putih. Antusiasme para pendukung atlet bulu tangkis Indonesia begitu besar.

Bahkan, Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal menyaksikan langsung laga final bulu tangkis ganda putra yang mempertemukan dua pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Fajar Alfian - Muhammad Rian Ardianto dengan Marcus Fernaldi Gideon-Kevin Sanjaya Sukamuljo, serta tunggal putra Indonesia Jonatan Christie yang akan menghadapi jagoan Chinese Taipe, Tienchen Chou.

Tidak hanya presiden, sejumlah tokoh nasional dan para menteri turut hadir. Pantauan sekitar pukul 11.30 WIB, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tiba di Istora Senayan. Dia datang menggunakan mobil Mercedes Benz dengan pelat nomor B 3. Mega semobil dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.

Mengenakan kemeja putih dan selendang merah, Mega langsung masuk ke Istora Senayan. Diikuti di belakangnya, Budi Gunawan. Sebelum Mega, Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDIP Pramono Anung sudah lebih dulu datang. Pramono mengenakan baju putih dengan jaket hitam.

Setelah Mega, Menko Polhukam Wiranto dan Menteri PAN-RB Syafruddin tiba di Istora Senayan. Syafruddin yang juga Ketua kontingen atau Chef de Mission (CdM) Indonesia Asian Games 2018, tiba sekitar pukul 12.00 WIB.

Sunday, August 26, 2018

Gerindra Ancam Sanksi Kader yang Perkeruh Proses Pergantian Wagub DKI

Sufmi Dasco AhmadJakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan kader partainya tidak meributkan siapa sosok pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dia menegaskan, posisi tersebut akan diputuskan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Terlebih, hari ini baru diagendakan oleh DPRD DKI Jakarta untuk pembacaan surat pengunduran diri Sandiaga.

Polemik tidak sehat malah mengarah tarik-menarik. Bukan hanya sama kader Gerindra, kan, itu harus juga (melibatkan) Gerindra dan PKS, kata Dasco saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Karena hal itu, dia mengimbau agar para kader dapat menunggu keputusan dari pimpinan partai. Dasco juga menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang memperkeruh wacana pengganti Wagub DKI.

Kendati begitu, dia tidak menyatakan secara gamblang sanksi apa yang akan diberikan kepada para kader yang melanggar.

Kalau masih begitu, masih bikin polemik-polemik yang kita anggap enggak kondusif, iya kita akan beri sanksi, kata dia.

Tak Perlu Jadi Polemik

Tak hanya itu, Dasco menyebut, Gerinda ataupun PKS memiliki aturan masing-masing mengenai permasalahan ini, sehingga tidak perlu terjadi polemik antarpartai koalisi.

Itu enggak mengganggu, tapi paling tidak itu enggak bagus di media, jadi iya bukan berpengaruh dalam hubungan. Berpengaruh pada imej koalisi nantinya. Gimana katanya, koalisi kok ribut-ribut kaya gini. Itu sebenarnya masing-masing partai sudah ada aturannya, kata dia.

Sebelumnya, Sandiaga Uno telah menyatakan mengundurkan diri dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta guna mengikuti Pilpres 2019 mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden di KPU pusat pada, Jumat, 10 Agustus 2018.

Setelah Emas Asian Games, Ganda Campuran Indonesia Ingin Tembus Olimpiade

Christopher Rungkat/Aldila SutjiadiPalembang, Tim tenis Indonesia menyumbang satu medali emas pada Asian Games 2018. Medali dipersembahkan oleh pasangan Christopher Rungkat/Aldila Sutjiadi usai menang atas pasangan Thailand Luksika Kumkhu/Ratiwatana Sonchat 6-4, 5-7, tie break 10-7 pada Sabtu (25/8/2018) di venue tenis, Jakabaring, Palembang.

Christo/Aldila pun kini membidik target pribadi usai meraih medali emas Asian Games 2018. Keduanya berencana mendongkrak peringkat masing-masing sekaligus masuk Olimpiade.

Mudah-mudahan kita bisa masuk ke Olimpiade dan target personal, saya sama dila sudah punya target masing-masing. Saya mau masuk top 20 untuk ganda, kata Christo.

Saya mau masuk top 500 dan mudah-mudahan tahun depan masuk top 300, ujar Aldila menimpali.

Keberhasilan Christo/Aldila mengobati kekecewaan tim tenis Indonesia yang gagal di nomor lain. Kebetulan, baik Christo dan Dila juga turun di nomor tunggal putra dan tunggal putri.

Bagi Christo, kesuksesannya ini tidak terlepas dari kecocokan tipe permainan antara dirinya dan Aldila. Aldila lebih bagus di base line, sangat bisa klop dengan saya yang bermain di depan, ujarnya.

Ketenangan

Lebih lanjut, Aldila menilai ketenangan menjadi kunci kesuksesannya bersama Christo. Menurut petenis berusia 28 tahun ini, ketenangan membuatnya dan Christo tidak panik menghadapi kualitas permainan pasangan Thailand.

Selain itu, dukungan penonton yang tak lazim membuat Aldila termotivasi. Kita harus menjadikan motivasi dan tidak boleh terganggu. Enjoy every moment dan harus tenang, ujar Dila terkait penonton yang riuh saat pertandingan.

Friday, August 24, 2018

CDM: Hanya Jetski yang Tak Sesuai Target Emas Asian Games 2018

Hasil gambar untuk Atlet Jetski Indonesia, Aqsa Sutan AswarJakarta, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Syafruddin menyesalkan cabang olahraga (cabor) Jetski nomor Runabout Limited yang gagal menyumbang medali emas di Asian Games 2018.

Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswar hanya mampu meraih medali perak dan perunggu Asian Games 2018 pada lomba yang berlangsung di Jetski Indonesia Academy, Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/8/2018).

Ya sudah, mau bagaimana lagi. Tidak sesuai target. Targetnya adalah emas, ujar Syafruddin.

Jetski masih akan mempertandingkan tiga nomor pada hari ini, dengan dua di antaranya memperebutkan medali. Wakil Indonesia masih berpeluang keluar sebagai pemenang. Selain Aqsa yang akan bertanding, Muhammad Farizi juga berkesempatan membawa harum nama Indonesia.

Dua nomor tersebut adalah Runabout 1100 Stock dan Ski Modifikasi.

CdM Puas

Syafruddin puas dengan perolehan medali emas Tim Indonesia di Asian Games 2018. Hanya saja, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) itu kecewa dengan pencapaian Jetksi.

Saya bersyukur sebagai pimpinan kontingen, masih sesuai target. Cuma Jetski yang meleset. Jadi semua cabor yang ditargetkan mendapatkan emas, sudah sesuai kecuali Jetski, tutur Syafruddin.

Perolehan Medali

Hingga hari kedelapan penyelenggaraan Asian Games 2018, Indonesia masih berada di lima besar dengan torehan sembilan emas, sepuluh perak, dan 14 perunggu.

Thursday, August 23, 2018

Koalisi Prabowo-Sandiaga Tak Mau Terburu-buru Tetapkan Tim Kampanye

Hasil gambar untuk Bakal calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019, Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa awakJakarta, semua sekretaris Jenderal parta pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Sandiaga Uno berkumpul pada kamis malam. Seketaris Jendreal PAN Eddy Soeparno mengaku pertemuan tersebut belum membahas struktur tim kampanye nasional.

Dia mengatakan pertemuan lebih membahas antisipasi dinamika ke depan, seperti bagaimana mengatur relawan-relawan yang akan ikut mendukung pasangan tersebut.

Kita bilang saja silahkan di bentuk tin-0tim pemenangan itu dengan kreativitas yang ada, sampai nanti kita menghasilkannya, misalkan saja slogan atau tagline yang sudah mapan, nanti semuannya ikut, foto yang sudah dijadikan foto baku nantinya semua akan ikut, seperti itu. Ujar Eddy di DPP PAN, Jakarta, Kamis (23/08/2018) malam.

Hal ke-2 yang akan di bahas adalah menetapkan siapa saja tokoh yang akan menjadi juru bicara ke media. Koalisi akan mengatur siapa saja tokoh yang di perbolehkan bicara menjadi narasumber di talk show atau debat di televisi.

Namun, Eddy menuturkan belum menentukan siapa saja yang dipilih sebagai juru bicara karena akan dibahas bersamaan dengan pembentukan tim Kampanye.

Kita harus lembagakan siapa yang jadi juru bicara ke depannya, ucap kata dia.

Menurut Eddy, koalisi sepakat untuk tidak tergesa-gesa memfinalisasi struktur tim kampanye nasional. Pihaknya menginginkan struktur tim matang lebih dulu sebelum di serahkan ke KPU.

Menurut saya lebih baik di matangkan  betul-betul matang dan di serahkan 1 kali ke KPU, tidak ada perubahan termasuk visi misi juga. Dari pada nanti kita serahkan terus ditarik lagi, Pungkas Eddy.

Wednesday, August 22, 2018

Jokowi Belum Terima Surat Permintaan Bertemu dari Prabowo

Titin/Merdeka.comJakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar terkait rencana pertemuan dirinya dengan bakal capres sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, Jokowi belum menerima surat permohonan pertemuan dari Prabowo.

Suratnya tadi saya tanyakan ke Mensesneg belum diterima. Jadi belum tahu, belum bisa menjawab, kata Jokowi usai menyerahkan sapi sebagai hewan kurban ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Sebelumnya, Prabowo mengaku akan bertemu dengan Jokowi. Rencananya pertemuan digelar usai HUT ke-73 RI.

Prabowo menjelaskan alasan ingin menemui Jokowi untuk membangun demokrasi yang baik meski menjadi rival di Pilpres.

Jadi demikian saya juga pada saatnya kita juga akan minta waktu ke Pak Jokowi kita tetap ingin melaksanakan demokrasi yang dewasa yang baik yang santun, supaya demokrasi kita kelihatan sangat matang dewasa dan sebagainya, kata Prabowo.

Sudah Kirim Surat

Sementara bakal cawapres pendamping Prabowo, Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sudah mengirim surat ke Istana Negara untuk mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Saat ini Sandiaga masih menunggu waktu Jokowi.

Saya sudah bersurat. Tentunya beliau sibuk sekali dan waktunya nanti kita atur bersama Pak Prabowo setelah schedule beliau (Jokowi) lebih longgar mungkin. Karena ini ada Asian Games, 17 Agustus-an, kita sangat sadar bahwa beliau sibuk. Kita menunggu, kata Sandiaga.

15 Agustus lalu, Prabowo menyambangi JK di rumah dinas wakil presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Prabowo mengatakan, dalam pertemuan mereka bersilaturahim. Selain itu, Prabowo juga meminta restu mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, terkait pendaftarannya sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Monday, August 20, 2018

PKS Belum Usulkan Nama Calon Wagub Pengganti Sandiaga Uno

Hidayat Nurwahid : Umat Islam Dunia Harus Bersatu Melawan TerorisJakarta, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mempertanyakan sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) tidak boleh turun jabatan menjadi Wakil Gubernur DKI menggantikan Sandiaga Uno.

Menurutnya, PKS belum mengusulkan nama Aher menjadi calon wagub DKI.

Memang siapa yang mengusulkan beliau? Itu Kemendagri aja yang kemajuan. Offside Kemendagri-nya. Tentu posisi beliau untuk yang lebih luas lagi bukan menyempit jadi Wagub, kata HNW di Jakarta, Senin (20/8/2018).

Namun, HNW tidak mau membocorkan siapa nama-nama yang diusulkan oleh PKS untuk menggantikan Sandi sebagai Wakil Gubernur DKI.

Tentu belum bisa dibocorkan sekarang, tunggu saja tanggal mainnya, tidak perlu berspekulasi dengan mengatakan inisialnya M, nanti bisa Mas, bisa Mbak, bisa Mbok, Mbah, bisa siapa saja. Mbah sabar, Mbok sabar, Mbak sabar. Mboh sabar juga boleh, ucap Wakil Ketua MPR RI ini.

Menurut dia, sekarang proses untuk usulan nama pengganti Sandi sedang berjalan di DPRD DKI dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Karena, aturannya adalah memang harus melibatkan DPRD DKI, Gubernur DKI kemudian Kemendagri.

Menurut saya, proses di antara PKS dengan Gerindra jalan terus. Saya kira sampai hari ini komitmen masih tetap ada yaitu bahwa Gerindra akan mempersilakan PKS mengajukan cawagub dari PKS. Tunggu saja, kan tidak lama lagi. Pak Anies juga tidak minta segera, tambah dia.

Ia mengatakan yang pasti nama yang diusulkan sebagai Wakil Gubernur DKI oleh PKS dan Gerindra itu akan membantu memudahkan kinerja Anies di Pemerintah Provinsi DKI.
Prinsipnya Anies sebagai user karena beliau tidak yang mencalonkan. Beliau pasti akan menerima apa yang diajukan Gerindra dan PKS. Tidak mungkin Gerindra dan PKS mengajukan Wagub yang membuat susah Pak Anies atau kinerja beliau jadi tak bagus, terangnya.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putrasidin mengatakan Ahmad Heryawan atau Aher mantan Gubernur Jawa Barat bisa saja menjadi Wakil Gubernur DKI menggantikan Sandi apabila memang tidak ada aturan yang dilanggarnya.

Selama tidak dilarang hukum, Aher bisa menjadi Wagub DKI, tandasnya.


Sunday, August 19, 2018

Ketum PPP: Keberangkatan Ma'aruf Amin ke Tanah Suci Bukan Agenda Politik

Hasil gambar untuk Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kanan) menyalami bakalJakarta, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mohamad Romahurmuziy menjelaskan soal keberangkatan Ma'ruf Amin naik haji. Ia mengatakan keberangkatan Ma'ruf Amin berhaji itu sudah diagendakan sebelum ditunjuk menjadi bakal cawapres.

Romy pun menegaskan, tak ada agenda politik terkait keberangkatan Ma'ruf Amin ke Tanah Suci.

Saya kira tidak akan ada agenda politik selama kepergian KH Ma'ruf Amin ke sana murni melaksanakan rukun iman kelima yaitu haji, ungkap Romy di Gedung Djoang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

KH Ma'ruf Amin terbang ke Tanah Suci pada 15 Agustus 2018. Sebelum berangkat, sempat beredar kabar dia akan bertemu Rizieq Shihab. Ketika dikonfirmasi, Ma'ruf tidak menjawab tegas akan bertemu Rizieq.

Insyaallah, kata Ma'ruf Aminsaat dikonfirmasi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).

Tak Ada Info

Romy belum mendapatkan informasi terkait rencana pertemuan Ma'ruf Amin dengan Rizieq Shihab. Dia menjelaskan keberangkatan Ma'ruf semata-mata untuk ibadah.

Ya sampai hari ini saya belum mendapatkan konfirmasi pertemuan antara Ma'ruf dengan Rizieq. Karena Ma'ruf disana murni melaksanakan ibadah haji, kata Romy.

Saturday, August 18, 2018

Koalisi Indonesia Kerja Segera Rampungkan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Koalisi Indonesia Kerja menggelar pertemuan di Rumah Cemara, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. (Merdeka.com)Jakarta Koalisi Indonesia Kerja menggelar pertemuan di Rumah Cemara, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018). Dalam pertemuan tersebut mereka akan menyempurnakan tim kampanye untuk memenangkan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin.
 
Sehingga hari ini kami juga akan masukkan terlebih dahulu susunan tim kampanye setelah nanti disepakati teman-teman semuanya. Intinya gambaran finalnya sudah ada, kata Sekjen PDIP Hasto Kristyanto sebelum menggelar pertemuan bersama para Sekjen koalisi pendukung Jokowi di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

Dia menjelaskan, saat ini tim kampanye masih disempurnakan. Yang terpenting, para sekjen koalisi menginginkan dalam kampanye Pilpres 2019 tidak menggunakan isu memecah belah pihak.

Tidak boleh pakai isu-isu yang memecah belah, merasa kuat sendiri, menghalalkan segala cara, kita belajar dari politik olahraga yang baik bagi jiwa dan raga, ungkap Hasto.

Belum Diumumkan

Sampai saat ini Koalisi Indonesia Kerja belum mengumumkan seluruh struktur tim pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate mengatakan struktur tim pemenangan akan diumumkan pekan depan.

Timses mudah-mudahan minggu depan selesai, kata Jhonny.

Dia juga tak mau berspekulasi isu yang beredar soal nama ketua tim berasal dari huruf M. Jhonny hanya menyebut ketua tim pemenangan adalah sosok yang akan mengkampanyekan demokrasi di Indonesia dengan baik.

Friday, August 17, 2018

Gaji PNS Naik 5 Persen Dituding Bermuatan Politis, Ini Kata Sri Mulyani

Gambar terkaitJakarta,  Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen pada tahun 2019 merupakan hal wajar. Pasalnya selama 4 tahun belakangan, gaji PNS tidak mengalami perubahan.

Ya, karena udah empat tahun enggak ada kenaikan gaji. Dan ini adalah gaji pokok, menurut saya sih wajar aja, ucap Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan terkait tudingan politisasi kenaikan gaji PNS jelang Pilpres 2019, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8).

Saat ditanya apakah kenaikan gaji PNS akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Sri Mulyani menjawab tegas.

APBN memang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, kata dia.

Selain menaikkan gaji, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 sudah diberlakukan mulai tahun ini.

Tahun depan kita akan gunakan policy THR dan gaji ke-13 sama dengan tahun ini. Seperti disampaikan DAU-nya yang sekarang ditransfer ke daerah sudah mempertimbangkan THR dan gaji ke-13. Kalau di daerah namanya gaji ke-13 dan gaji ke-14, ucap Sri Mulyani.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengalokasikan tunjangan kinerja (tukin) untuk PNS. Sri Mulyani menyatakan besaran tukin yang akan diterima antara PNS pusat dan daerah akan berbeda. Hal tersebut sesuai dengan kemampuan dari daerah masing-masing.

Artinya termasuk tukin untuk kementerian lembaga pusat. Untuk daerah termasuk tukin sesuai kemampuan daerah. Artinya, tukin mereka tidak sama dengan kementerian/ lembaga, kata dia.

PDIP: Jangan Kaitkan dengan Elektoral Jokowi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan pada tahun anggaran 2019 adalah hal positif. Dia juga berharap rencana kenaikan gaji ASN ini tidak dikaitkan dengan elektoral Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Bagi PNS itu merupakan hal yang positif yang tidak perlu kita kaitkan dengan upaya-upaya elektoral karena Pak Jokowi, kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8).

Hasto menegaskan, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden pada 2014 berkat prestasinya dan kepemimpinannya yang merakyat.

Bukan karena politik bansos sebagaimana terjadi secara masif pada tahun 2009 lalu, ungkapnya.

Menurutnya, di tahun 2008 dan 2009 terjadi politik bantuan sosial (bansos) melalui Bantuan Langsung Tunai kemudian distribusi rakyat miskin. Kata dia, segala sesuatunya dikaitkan dengan elektoral pihak tertentu.

Pak Jokowi belajar dari itu dan kami kemudian tidak ingin menjadikan APBN hanya sekedar alat elektoral, ucapnya.

Diketahui, dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBN 2019, Presiden Joko Widodo membawa kabar baik bagi para PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun depan, pemerintah akan kembali menaikkan gaji para ASN. Tidak hanya para ASN, pemerintah juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS.

Melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. Diberikan kepada pensiunan PNS, ujar Presiden Jokowi di Gedung DPR, Kamis (16/8).

Thursday, August 16, 2018

Novel Baswedan Minta Pimpinan KPK Terbuka soal Kasus Penyerangannya

Hasil gambar untuk Penyidik senior KPK Novel Baswedan (dua kiri) berjabat tangan dengan mantan Wakil Ketua KPK BambangJakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menuntut keseriusan pimpinan KPK mengungkap fakta penyerangan air keras terhadapnya pada April 2017. Hal itu ia ungkapkan selesai mengikuti upacara hari kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia.

Sambil mengenakan topi dan kacamata, Novel juga berharap agar pimpinan KPK serius mengawal kasus penyerangan kepada pegawai KPK. Berulang kali ia mengatakan, permintaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadinya melainkan seluruh pegawai KPK dalam menjalankan tugas.

Dan saya tetap meminta agar pimpinan KPK mau membuka fakta-fakta itu semua agar itu bisa menjadi perlindungan terbaik bagi pegawai KPK atau juga bagi orang-orang yang berjuang dengan pemberantasan korupsi, agar penyerangan itu tidak lagi terjadi di kemudian hari, ujar Novel di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).

Disinggung mengenai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel Baswedan menjawab dilematis. Sebab, berulang kali surat permintaan TGPF dikirimkan ke Presiden melalui Wadah Pegawai KPK, namun tak kunjung ada tanggapan.

Novel Bingung

Setelah satu tahun berlalu, Novel mengaku bingung apakah surat permintaan pembentukan TGPF masih efektif jika kembali dikirim ke Presiden.

Saya tidak tahu apakah dengan surat itu menjadi efektif atau tidak tapi yang jelas Bapak Presiden saya harapkan beliau benar-benar mau memberikan perhatian dan mendukung pemberantasan korupsi, kata dia.

Diketahui, Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, Jakarta Utara, seusai melaksanakan ibadah salat Subuh berjamaah. Akibat air keras itu, mata kirinya rusak cukup parah.

Selama satu tahun, Novel jalani perngobatan bolak balik Singapura-Jakarta. Tindakan medis berupa operasi sudah beberapa kali harus ia jalani. Sketsa wajah terduga terlibat dalam penyerangan itu pun sempat disebar oleh Polda Metro Jaya. Meski hingga saat ini hasilnya masih nihil.

Wednesday, August 15, 2018

Pantun Ketua DPR, Ingatkan Warga Jaga Persatuan Saat Pilpres 2019

Ketua DPR: Nilai Tukar Rupiah Harus Tetap TerjagaJakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo melantunkan pantun di sela-sela pidatonya dalam sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung DPR, Kamis (16/8/2018).

Lewat pantun, Bamsoet sapaan akrabnya, meminta semua pihak untuk tetap menjaga persatuan selama pesta demokrasi 5 tahunan berlangsung tahun depan.

Kapal berlayar mengarungi lautan

Penumpang duduk dekat haluan

Karena pilpres ada dua pasangan

Mari kita jaga persatuan, imbuh Bambang.

Bamsoet juga menyinggung mengenai perbedaan pilihan politik. Bamsoet mengingatkan, perbedaan pandangan politik jangan dijadikan ajang saling hujat yang membahayakan kebinekaan. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk berani berkomitmen melepaskan diri dari politik identitas.

Bayangkan, karena berbeda haluan politik, tokoh agama acap kali dihujat. Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan. Mereka dianggap tak mampu. Program pemerintah dianggap nihil. Perbedaan politik dikutuk. Kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam, tegas Bamseot.

Laksanakan Pemilu Damai

Semua kondisi itu ditambah isu SARA dan politisasi agama, kata Bamsoet, bisa mengakibatkan kebinekaan dalam bahaya.

Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista, sambungnya.

Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan pemilu 2019 secara damai dan gembira, tanpa tercederai politik identitas.

Mari kita jadikan Pemilu 2019 sebagai ajang adu program untuk mempercepat laju pembangunan agar pada usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi negara maju, modern, adil dan sejahtera, serta sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Bamsoet juga mengapresiasi sika partai politik yang telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019. Bamsoet berharap Pilpres dilalui secara adil.

Apresiasi partai-partai politik yang telah menetapkan capres dan cawapres dari tokoh dan kader terbaik bangsa, ucap Bamsoet.

Monday, August 13, 2018

Reshuffle Kabinet Jokowi, Mensesneg: Konsekuensi Dinamika Koalisi


[Bintang] Pratikno (Mensesneg)Jakarta, Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet jilid IV dalam waktu dekat. Mensesneg Pratikno, menjelaskan pertimbangan perombakan kabinet.

Kita tunggu keputusannya karena ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian, kata Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, yang kemungkinan akan tergusur. Asman, merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN), yang memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Perihal tanggal dan hari reshuffle kabinet, Pratikno belum bisa memastikan. Dia hanya menegaskan, Presiden Jokowi yang akan menyampaikan langsung perombakan kabinet kerja.

(Kalau yang memastikan Pak Presidenlah), ujar dia.

Konsekuensi Koalisi

Pratikno menambahkan, di mata Jokowi kinerja Asman Abnur di Kemenpan RB selama ini sangat memuaskan. Namun, jika Asman dilengser dari Kabinet Kerja maka itu merupakan konsekuensi dari keluarnya PAN dari koalisi pemerintah.

(Ini konsekuensi dari pengkoalisian), tutur dia.

Jokowi melantik Asman Abnur sebagai Menpan RB pada 27 Juli 2016 lalu. Asman menggantikan posisi Yuddy Chrisnandi.

Sunday, August 12, 2018

Ahmad Heryawan Tarik Diri dari Pencalonan DPR

Ahmad HeryawanBandung, Gubernur Jawa Barat dua periode, Ahmad Heryawan, menyatakan mundur dari pencalonan legislatif DPR RI pada Pileg 2019. Hal itu dibenarkan Sekretaris DPW PKS Jabar, Abdul Hadi Wijaya.

Yang sudah terkonfirmasi penarikan Beliau dari pencalonan anggota Dewan. Tentang penugasan yang seperti ini ada tim khusus dan itu penanggung jawabnya ada di DPP PKS, kata Abdul Hadi saat dihubungi, Senin (13/8/2018).

Hadi mengatakan, keputusan pria yang karib disapa Aher itu untuk mundur sebagai caleg sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum per tanggal 31 Juli 2018.

Ketika ditanyakan amanah apa yang diberikan kepada Aher dari DPP PKS, Abdul Hadi mengatakan, tidak mengetahui tentang hal tersebut.

Ya itu kan yang sama-sama belum kita tanya apa. Di kita sudah menjadi semacam kebiasaan yang seperti itu di level wilayahnya menunggu instruksi, ucapnya.

Namun, menyikapi kabar terkait munculnya nama Aher sebagai pengganti Sandiaga Uno di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Abdul Hadi menyatakan belum mengetahuinya. Sandiaga sendiri maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Kalau secara kapabilitas pasti beliau mumpuni. Namun, apakah penugasannya seperti apa saya tidak tahu ya, ujar Abdul Hadi.

Ia pun menegaskan tidak ada permintaan khusus dari PKS untuk mendampingi Anies Baswedan ke depan di Jakarta.

Sama sekali tidak ada minta-minta atau lobi-lobi, yang ada memberi masukan lalu diperintahkan kita jalankan. Dengan begitu jadi enak, enggak ada beban ke depannya, jelasnya.

Selain itu, DPW PKS juga menyatakan siap menerima apa pun penugasan dari PKS pusat.

Kami siap apa pun diperintahkan akan dijalankan, ujarnya.

Seperti diketahui, Aher diproyeksikan sebagai calon legislatif untuk DPR RI dari PKS. Mantan Gubernur Jawa Barat bertarung memperebutkan kursi DPR RI di daerah pemilihan (Dapil) Jabar II, Kabupaten Bandung.

Hal itu diketahui saat Ketua DPW PKS Jabar, Nur Supriyanto, saat mendaftarkan berkas bakal calon legislatif (Bacaleg) PKS di KPU Jabar pada Selasa (17/6/2018) lalu.

Sejauh ini, belum ada nama yang menggantikan Aher dalam Pileg 2019. Meski begitu, istri Aher, Netty Prasetyani, dan anak sulungnya, Khobbab Heryawan, tetap maju menjadi salah satu nama yang maju sebagai calon anggota dewan legislatif.

Aher pun sebelumnya masuk ke dalam bursa cawapres dari internal PKS. Namun, ia tidak terpilih setelah elite PKS bersama partai koalisinya memutuskan mengusung Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden.

NasDem Siapkan 'Karpet Biru Tua' Bila Soekarwo Keluar dari Demokrat

Gubernur Jawa Timur : Kalau Gak Benar Ya Pasti Kena KPKJakarta, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo dikabarkan akan hengkang dari partai yang membesarkan namanya. Nasdem disebut akan menjadi pelabuhan Alumnus GMNI ini.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW NasDem Jawa Timur, Ipong Muchlissoni, mengisyaratkan kebenaran informasi itu.

Sebentar lagi, tunggu saja. NasDem telah membuka pintu dan menyiapkan 'karpet merah' untuk Pakde Karwo (Soekarwo). Kalau NasDem, karpetnya warna biru tua, ucap Ipong berseloroh di Surabaya, Sabtu (11/8/2018).

Isu hengkangnya Soekarwo ke partai besutan Surya Paloh ini, menyusul keputusan DPP Demokrat yang mendukung duet Prabowo di bursa Capres-Cawapres 2019.

Sementara, Rapat Kerja Daerah (Rakorda) DPD Demokrat Jawa Timur beberapa waktu lalu, memutuskan untuk mendukung Jokowi.

Politikus yang akrab disapa Pakde Karwo ini enggan menanggapi perbedaan dukungan di partainya ini. Saya tidak komentar dulu mendukung siapa, elak Soekarwo saat ditanya wartawan, Jumat (10/8/2018) kemarin.

Perbedaan dukungan di Pilpres 2019 inilah yang disinyalir menjadi penyebab akan pindahnya Soekarwo. Terlebih, sang besan Gede Ariyuda, menjadi Caleg DPR RI dari Partai NasDem Dapil VI (Tulungagung, Kediri, dan Blitar).

Gede merupakan orangtua Bayu Airlangga, menantu Soekarwo yang saat ini menjabat Ketua Muda-mudi Demokrat Jawa Timur.

Saturday, August 11, 2018

Luhut: Biarkan Jokowi-Prabowo Bertarung Konsep, Tanpa SARA

Momen Keakraban SBY, Prabowo, dan JokowiJakarta,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi positif majunya Jokowi dan Prabowo dalam pertarungan Pilpres 2019 nanti. Luhut mengaku secara pribadi telah bicara dengan Prabowo.

Inti pembicaraan, antara lain agar suksesi kepemimpinan yang sedang berlangsung dapat menjadi momen mempererat kesatuan bangsa. Sehingga tema-tema seputar SARA tidak dibawa ke konten kampanye.

Saya kira bagus. Saya kenal dua-duanya. Pak Prabowo lama jadi wakil saya (selama bertugas di Kopassus). Saya kenal baik. Biarkan mereka berdua bertarung. Tapi dengan konsep. Jangan lagi pakai agama. Dan saya bilang sama Pak Prabowo itu, 'Wo (sapaan akrab Prabowo), kamu nanti maju, ya maju. Jangan lagi pakai agama untuk kampanye kasian bangsa ini', ungkapnya di acara talkshow Youth X Public Figure Vol. 6 dengan tema 'Nasionalisme Versi Gue',  Jakarta, Sabtu (11/8/2018).

Luhut mengatakan, Prabowo menanggapi positif pesan tersebut. Prabowo yang pernah menjadi koleganya di Kopassus sudah berkomitmen untuk menjaga situasi bangsa tetap kondusif meski masyarakat nantinya terbagi dalam pilihan masing-masing.

Dia (Prabowo) bilang, 'Oh, Bang, setuju', kisahnya.

Sehingga biarkan mereka (Jokowi dan Prabowo) saat kampanye, bicara soal ekonomi, soal kemiskinan, yang buat Indonesia ini maju, lanjut Luhut.

Kepada generasi yang menyaksikan talkshow tersebut, Luhut berpesan agar perbedaan pilihan atau pandangan politik tidak boleh menciderai persatuan dan tali silaturahmi.

Kamu ini saya titip. Boleh beda pendapat tapi tidak boleh musuhan. Itu sangat penting. Seperti saya dengan Pak Prabowo, kita tidak cocok dalam konteks (politik), tapi tidak musuhan, dia menandaskan.

Friday, August 10, 2018

Sekjen Demokrat: Hari Ini Prabowo-Sandiaga, 2024 Giliran AHY

AHY Ikut Prabowo dan Sandiaga Salat Jumat di Masjid Sunda KelapaJakarta, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan berbicara terkait keputusan Partai Demokrat yang tetap mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Keputusan itu merupakan hasil dari rapat majelis tinggi, Jumat (10/8/2018).

Dia mengungkapkan perasaannya usai menandatangani dokumen yang berisikan pernyataan bahwa Partai Demokrat mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapers.

Sebagai sekjen partai saya senang sekali, karena saya sudah menandatangani calon bupati, calon wali kota, gubernur, DPR sekarang capres dan cawapres, kata dia di Gedung KPU RI.

Dia menjelaskan, seluruh kader menghormati keputusan tersebut. Termasuk, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sempat digadang-gadang akan menjadi Cawapres Prabowo sebelumnya.

Setelah tadi ditandatangani dia akan all out untuk putusan partai, tidak apa apa, dan kami menyediakan Mas AHY sebagai salah satu tim yang akan memenangkan pasangan ini, ujar dia.

Hinca mengatakan, saat ini Partai Demokrat akan mengerahkan seluruh tenaga untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Namun, tahun 2024 nanti giliran mereka yang akan menangkan AHY sebagai capres.

Yang paling penting sebenarnya gini, kalau Mas AHY tadi ya, hari ini dia mengantarkan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi capres dan cawapres 2019/2024. 2024 dipegang dia, ujar dia.

Yakin Prabowo-Sandi Menang

Hinca meyakini pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan mampu memenangi pada kompetisi Pilpres 2019 ini. Keyakinan itu bukan tanpa alasan.

Saya yakin Pak Prabowo dan Sandiaga Uno punya kemampuan yang cukup untuk memenangkan pertandingan ini apalagi Pak Prabowo punya pengalaman. Lebih dari itu kali ini Partai Demokrat juga ada di dalamnya. Pengalaman Pak SBY 10 tahun pemerintahan dan dua kali sebagai capres saya kira akan jadi berenergi besar buat pasangan ini, dia menerangkan.

Wednesday, August 8, 2018

Bakal Caleg Ini Jadikan Tommy Soeharto sebagai Alasan Gabung Partai Berkarya

Yusron/Liputan6.comJakarta, Sosok Tommy Soeharto masih menjadi alasan sejumlah kalangan untuk bergabung dengan Partai Berkarya. Tommy disebut bisa menjadi kepanjangan tangan Soeharto dalam membangun bangsa ke depannya.

Pembangunan Indonesia tidak bisa dipungkiri adalah buah pemikiran dan kerja Keras Soeharto. Beliau bapak pembangunan nasional dan gerakan Nonblok yang sukses mengangkat harkat dan martabat bangsa, ujar Ketua Umum PB Pengusaha Berkarya Rahmat, Jakarta, 8 Agustus 2018.

Alasan itu pula yang membuat Rahmat bersedia gabung Partai Berkarya dan jadi caleg partai ini. Rahmat maju jadi caleg DPR Dapil Sumatera Selatan II (Ogan Ilir, Oki, Pali, Muara Enim, Prabumulih, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Pagaralam, Lahat, dan Empat Lawang).

Tentu juga karena visi misi partai sesuai dengan pilihan hati nurani, katanya.

Rahmat mengaku sebelumnya banyak yang menawari masuk parpol, tapi dia mengaku belum ada yang sreg.

Baru setelah ada Partai Berkarya saya yakin bisa menjadi caleg amanah, karena visi misi partai ini jelas, sambungnya.

Rahmat mengaku dengan menjadi caleg dan kemudian terpilih nantinya, dia akan berusaha memajukan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan.

Kunci kemajuan Jepang adalah pendidikan dan mental Bushido-nya. Nah, kunci kita adalah pendidikan dan mental Soeharto, ucapnya.

Tuesday, August 7, 2018

Peneliti LIPI: Isu SARA Terjadi Karena Dimanipulasi Elite Politik

Gambar terkaitJakarta, Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi ancaman besar Pemilu 2019. Peneliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan, isu SARA menjadi besar karena dikapitalisasi dan dimanipulasi elite politik.

Isu SARA tidak signifikan terjadi di tingkat akar rumput. Isu SARA terjadi di Pilkada DKI karena kecenderungan manipulasi dan dikapitalisasi elite politik, kata Syarif di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Dari hasil survei ahli yang dilakukan tim peneliti LIPI, Syarif mengatakan bahwa tindakan persekusi yang marak terjadi di masyarakat mayoritas disebabkan penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme. Selain itu, kesenjangan sosial juga menjadi penyebab terjadinya persekusi.

Beberapa faktor menjadi penyebab (persekusi) antara lain, kesenjangan sosial (75,2 persen), perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain (71,1 persen), aspek religiusitas (67,6 persen) dan ketidakpercayaan antarkelompok/suku/agama/ras (67,6 persen), ucap dia.

Menurut dia, salah satu solusi mengatasi berkembangnya isu SARA agat Pemilu tak terganggu adalah dengan mengelola dan mengendalikan perilaku elite politik. Untuk itu, Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengajak seluruh pihak mengimbau elite politik tidak mempolitisasi SARA.

Politisasi SARA dampaknya sangat besar. Jangan mudah melakukan manipulasi dan politisasi yang mengatasnamakan SARA, ini akan mengakibatkan konflik horizontal, kata Syamsuddin.

Survei LIPI

Hasil survei ahli yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan ada beberapa hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satunya adalah politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan identitas.

Survei ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada April-Juli 2018. Survei ini melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan.

Monday, August 6, 2018

PSI Desak Biaya Perjalanan Dinas DPR Direvisi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Tsamara AmanyJakarta, Ratusan caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkumpul di kantor DPP di jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018) sore. Mereka diminta menandatangani pakta integritas terkait kampanye bersih-bersih di DPR.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan, mewajibkan kader PSI yang jika terpilih nantinya dan masuk dalam parlemen untuk transparan penggunaan dana perjalanan dinas.

Pakta integritas ini mewajibkan kader PSI yang ada dalam perlemen untuk mengembalikan kelebihan anggaran. Dan akan melaporkan perjalanan dan kunjungan kerja dan juga transparan dalam penggunaan anggaran, kata Tsamara.

Tsamara melanjutkan, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk merubah skema pembayaran perjalanan dinas anggota DPR dari lumpsum ke at cost atau riil.

At cost adalah jumlah uang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Sementara, lumpsum yaitu jumlah uang yang diterima dibayarkan sekaligus di awal berdasarkan perhitungan terlebih dahulu.

Menurut dia, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota DPR RI yang bersifat lumpsum.

Ya mendesak pemerintah merevisi PP nomor 61 tahun 1990 sehingga nanti isinya sejalan dengan peraturan menteri keuangan (PMK) 113 tahun 2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil, kata Tsamara.

Tsamara menambahkan, para kader PSI juga dituntut agar mengupayakan mekanisme yang dapat mewajibkan anggota DPR membuat laporan langsung secara online kepada publik.

Ada laporan reses dan Kunker yang harus disampaikan terbuka kepada publik secara online. Ini termasuk solusi yang kita tawarkan juga ke masyarakat agar tidak ada lagi pemborosan uang rakyat, imbuh dia.

Sunday, August 5, 2018

Johan Budi: Saya 2 Kali Ajukan Mundur Sebagai Jubir Presiden ke Jokowi

Juru Bicara Kepresiden Johan Budi menjadi caleg PDIPJakarta, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo masuk dalam daftar calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Dia menjadi bakal caleg dari PDIP.

Johan mengatakan, sebelum resmi mendaftar menjadi caleg, ia telah dua kali menyampaikan pengunduran dirinya sebagai jubir kepresidenan pada Presiden Joko Widodo.

Sebenarnya beberapa bulan lalu saya ajukan pengunduran diri ke presiden. Saya ini kan bukan ASN, bukan PNS. Saya sampaikan 2 kali, kata Johan Budi di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Minggu (5/8/2018).

Johan menuturkan, meski dua kali mengajukan pengunduran diri, Presiden Jokowi menyebut, tidak perlu mundur dari jabatan sebagai jubir. Johan hanya perlu cuti saat akan melakukan kampanye.

Kalau sementara ini nanti kalau kampanye, seperti disampaikan Pak Seskab, Pak Pram, saya izin cuti ke presiden, ucap Johan Budi.

Lawan Ibas

Johan menambahkan, dia akan maju sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII. Dia menyebut dapil itu bukan lah dapil neraka.

Nggak ada dapil neraka. Yang penting rakyat di situ memilih sesuai pilihannya, kata dia.

Ia juga mengaku tak ada lawan yang berat di dapilnya, termasuk putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Edie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Saya kira nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan, Johan Budi menandaskan.

Saturday, August 4, 2018

Jurus Partai Berkarya untuk Rebut 80 Kursi DPR

Hasil gambar untuk Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso saat bertemu dengan Sekjen PartaiJakarta, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan partainya tengah fokus agar bisa merebut kursi parlemen di Pemilu 2019. Partai Berkarya, kata Priyo, menargetkan masuk ke lima besar perolehan suara parlemen dan mendapatkan 80 kursi DPR.

Target kami masuk 5 besar. 80 kursi DPR RI. Kami enggak ragu-ragu untuk kalkulasi umumkan masalah itu. Ada 57-80 kursi kami siap rebut kalau kita diberi amanah rakyat, kata Priyo di DPP Partai Berkarya, Jakarta Selatan, Jumat 3 Agustus 2018.

Partai besutan Hutomo Mandala Putra ini juga akan memviralkan #2019GantiDPR. Sedangkan untuk tagar lainnya Partai Berkarya masih menunggu keputusan resmi Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan masa ambang batas pencalonan presiden (Presidential Treshold) 0 persen.

Konsentrasi Partai Berkarya hari ini detik ini masih fokus untuk viralkan sehebat-hebatnya tagar #2019GantiDPR. Terhadap tagar yang lain tunggu pada saatnya. Kami ingin menunggu perkembangan terakhir MK bagaimana, ucapnya.

Mantan Politikus Partai Golkar ini juga berharap MK bisa mengabulkan gugatan Presidential Treshold (PT) 0 persen. Jika dikabulkan para Hakim MK itu, lanjut Priyo akan dicatat oleh sejarah.

Kita harap hakim-hakim agung MK gagah berani untuk 0 persen kan Presidential Treshold, akan terjadi dramatisir politik. Hakim-hakim agung akan dicatat sejarah dalam tinta emas, ucapnya.

Sebelumnya, gabungan praktisi dan akademisi menggugat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) ke MK. Gugatan itu sudah di daftarkan sejak 13 Juni 2018.

Kami mengajukan permohonan ini sebagai orang-orang yang nonpartisan tidak ada tujuan untuk kepentingan pasangan calon tertentu atau partai politik tertentu dalam pemilihan presiden atau pemilu kita yang kurang lebih 10 bulan lagi ke depan, kata Hasan mantan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay.

Wednesday, August 1, 2018

Kritik AHY, Waketum Gerindra Minta Maaf pada SBY


Hasil gambar untuk Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (kanan) dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (kiri)Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta maaf pada Susilo Bambang Yudhoyono lantaran mengkritik putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum partai Gerindra Habiburokhman.

Saya dengar sih sudah (minta maaf). Walaupun dia punya jalur khusus sendiri ke Pak SBY, jadi ya kita kan namanya partai politik ada kesalahan-kesalahan juga, minta maaflah, kata Habiburokhman di Jakarta, Rabu (2/8/2018).

Arief, lanjut dia, sudah mengklarifikasi pernyataannya kepada keluarga AHY dan beberapa petinggi Partai Demokrat.

Tapi kan memang Pak Prabowo juga sudah menyampaikan teguran ya beliau patuh gitu saja, tandas Habiburokhman.

Masalah ini bermuka ketika Arief berpendapat peluang AHY mendampingi Prabowo kecil karena belum memiliki pengalaman di pemerintahan. Oleh karenanya, Demokrat terlalu memaksakan apabila menyandingkan AHY ke Prabowo.

Dia belum pernah punya pengalaman dalam mengurus negeri ini. Belum punya jabatan dalam pemerintahan. Baru tentara biasa, jadi kepala kodim saja belum pernah, ucap Arief, Sabtu 14 Juli 2018.

Jangan main-main ini mimpin negara, masa sama anak begitu. Misalnya Prabowo terpilih, AHY jadi cawapres lah gimana, masa anak boncel gitu ngurus negeri. Jadi ancur negeri ini, ujarnya.

Harus Ditempa

Arief berpandangan jika AHY ingin menjadi pemimpin maka harus ditempa dan dikuatkan melalui kritik dan hinaan. Meski dia mengakui AHY memiliki potensi besar dan memenuhi kriteria menjadi pemimpin Indonesia.

Sekolahnya tinggi, lulusan AKABRI. Tapi kan politik enggak bisa gitu. AHY ini harus ditempa, dikritik harus kuat. Jangan ujuk-ujuk lapor baru dihina gitu. Untung yang menghina saya, kalau yang menghina rakyat kecil gimana? Kan kita mau mencari pemimpin besar, kata Arief.

Dia mengaku tak mau memberikan penilaian soal kecocokan Prabowo dengan AHY. Cocok tidaknya opsi Prabowo-AHY tergantung penilaian partai-partai koalisi.

Maka itu ini waktu masih lama lah sblm Jokowi diganti. Nah saya mau AHY ini jadi orang yang kuat, jadi pemimpin yang besar. Menjadi benar-benar pemimpin, bukan pemimpin kutu buku. Menjadi the real pemimpin yang lahir dr masyarakat, ucap Arief.

Sebenarnya, lanjut dia, AHY pantas dipasangkan dengan mantan Danjen Kopassus. Tapi, AHY harus diuji terlebih dahulu sebelum memimpin Indonesia. Contohnya saja Jokowi ketika dikritik keras sebelum menjadi Presiden.

Makanya harus disapkan jadi pemimpin yang kuat dan mumpuni. Biarkan masyarakat yang menilai siapa AHY. Enggak bisa jadi pemimpin besar kalau kayak gini, ucapnya.

Contohnya dulu Jokowi dihina kan sama JK. Nah jadi presiden. Ini AHY saya hina nanti jadi presiden kayak dulu Jokowi jadi presiden saya hina, sambung Arief.

Bawaslu Temukan 202 Bacaleg Mantan Napi Kasus Korupsi


Hasil gambar untuk Bawaslu Temukan 202 Bacaleg Mantan Napi Kasus KorupsiJakarta,  Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) menemukan 202 bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi. Jumlah temuan dari hasil pengawasan ini bertambah dibandingkan sebelumnya yang mencapai 199 bacaleg.

Kami lakukan cek data kembali. Kemudian, didapat 223, setelah dicek lagi, napi yang benar-benar mantan narapidana korupsi ini hanya 202. Nah yang lain-lainnya selebihnya itu mantan napi pembunuhan dan lain-lain yang tidak dilarang, jelas Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Kantor KPU Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).

Menurut dia, 202 bacaleg mantan napi korupsi ini terdapat di 12 provinsi, 97 kabupaten, dan 19 kota. Fritz berharap partai yang mengajukan bacaleg mantan napi korupsi segera melakukan evaluasi.

Berdasarkan kesepakatan awal dan pakta integritas kami harap bahwa parpol mengganti para caleg itu. Kalau diganti hari ini, kemudian baru muncul atau keluar nama-nama yang mantan napi atau bukan, ucap Fritz.

Dia menjelaskan, pihaknya telah berupaya mencegah agar partai politik tidak mendaftarkan mantan narapidana kasus korupsi. Bahkan, para Ketua dan Sekjen parpol sudah menandatangani pakta integritas.

Kami sudah masuk fungsi pengawasan terhadap caleg-caleg. Pencegahan dan pengawasan sudah kami lakukan. Masih ada satu fungsi lagi, yakni penyelesaian sengketa dan itu yang mungkin akan kami lakukan kemudian, tambahnya.

Larangan PKPU

Sebelumnya, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Pengajuan bakal calon yang diatur di Pasal 4 PKPU 20/2018 menegaskan bahwa seleksi bakal calon yang dilakukan oleh partai politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.