Latin Brides for Marriage

Klik To Full Movie

Nonton Film Kesayangan Anda di www.nontondong.com

BERITA TERKINI

MENGULAS TENTANG BERITA TERBARU DAN TERHANGAT

BERITA OLAHRAGA

MENGULAS TENTANG DUNIA OLAHRAGA DAN KESEHATAN

BERITA OTOMOTIF

MENGULAS TENTANG BERITA OTOMOTIF TERBARU

INFO TRAVEL DAN KULINER

MENYAJIKAN BERBAGAI INFO MENARIK TRAVEL DAN ANEKA KULINER

Monday, July 30, 2018

Perludem: PSI Tanpa Caleg Eks Koruptor Naikkan Citra di Masyarakat


លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ Titi Anggraini, Direktur Eksekutif PerkumpulanJakarta,  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya partai politik yang tidak mengajukan mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat langkah tersebut dapat menjadi pendongkrak citra partai di mata masyarakat.

PSI sebagai partai baru perlu memperlihatkan citra terbaiknya, apalagi di tengah kompetisi 2019 yang sangat ketat. Sehingga kalau mereka mampu meyakinkan mrereka partai antikorupsi yang punya komitmen pemberantasan korupsi, tutur Titi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

Menurut Titi, PSI telah menjadi partai yang taat terhadap aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam Pemilu 2019. Khususnya di bagian ketiga tentang Persyaratan Bakal Calon ayat 7 huruf H, yakni yang boleh mencalonkan diri bukanlah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Tentu kita apresiasi karena menunjukkan ketaatan pada hukum, aturan main, dan ketaatan komitmen mengusung caleg-caleg mereka dalam pemilu. Kalau partai lain masih mengusung napi korupsi, ya itu sebaliknya, bagian dari tindakan yang tidak taat aturan main dan tidak konsisten pada hukum yang berlaku, jelas dia.

Serius Lawan Korupsi

Titi melanjutkan, PSI telah menggunakan strategi yang juga meneguhkan bahwa partai tersebut serius melawan korupsi. Ditambah sesuai slogan mereka yakni antikorupsi dan anti intoleransi, hal itu menjadi titik mula yang baik dalam berkompetisi di Pemilu 2019.

Memang sudah semestinya parpol menaati aturan main yang sudah jelas dan terang benderang dalam PKPU 20 2018. Kita kan berpemilu harus taat hukum, harus mengikuti aturan main, Titi menandaskan.

Andi Mallarangeng: AHY Itu Pemuda Ajaib yang Bangkit dari Kekalahan


ahyJakarta, Sejumlah relawan mendeklarasikan dukungan untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Deklarasi Relawan Cakra AHY ini dilakukan di Gedung Joeang ‘45 Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam deklarasi ini, juga digelar diskusi yang menghadirkan pembicara Andi Alfian Mallaranggeng dan Rocky Gerung. Menurut Andi, ada kesamaan antara AHY dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden Pertama RI, Soekarno-Hatta.

Pada waktu Bung Karno deklarasi Indonesia usianya 44 tahun, Bung Hatta 43 tahun, dan AHY 10 Agustus nanti 40 tahun, ujar Andi di lokasi, Senin (30/7/2018).

Dia mengatakan, baik Soekarno, Hatta, dan AHY pada masanya masing-masing ada tuntutan juga untuk menempatkan harapan rakyat kepada orang-orang muda.

Kenapa orang muda yang jadi tumpuan rakyat? Karena orang muda yang paham tentang perubahan penting yang perlu diadopsi bangsa, ucap Andi.

Dengan majunya AHY dalam Pilpres 2019, Andi menyebut memang sudah seharusnya ada perwakilan orang muda dalam kepemimpinan nasional.

AHY pemuda ajaib, SMA Taruna Nusantara juara satu, Akmil (Akademi Militer) lulusan terbaik, berkarier komandan peleton, komandan regu, komandan kompi, dan komandan batalyon, kata dia.

Pemuda Ajaib

Menurut Andi, meski kalah saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, dirinya yakin justru hal itu menguatkan AHY.

Yang biasanya kalah terpuruk, susah bangkit. Hebatnya kalah di DKI, tapi merebut hati rakyat Indonesia. Setelah kalah, menata hati dua bulan, AHY keliling Indonesia, tuturnya.

Oleh karena itu, Andi menegaskan, dalam sejumlah survei, AHY berada pada urutan ketiga untuk maju menjadi capres.

Kalau pilpres ada AHY di situ, insyaallah di DKI menang. Ini pemuda ajaib yang memang jalan hidupnya kehendaki bermacam liku kehidupan yang menempanya jadi lebih kuat, tegas Andi.

Saturday, July 28, 2018

Gempa Guncang Lombok, Pasokan BBM dan Elpiji Aman


lombokJakarta, PT Pertamina (Persero) memastikan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji masih berjalan normal usai gempa bumi  yang mengguncang‎ wilayah, Lombok, Bali dan sebagian Sumbawa dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR).

Unit Manager Communication & CSR Pertamina Unita Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Rifky Rakhman‎ Yusuf mengatakan, ‎saat ini penyaluran BBM dan elpji di wilayah yang terguncang gempa masih berjalan lancar.

Menurut Rifky, Pertamina telah mengirim tim untuk mendata seluruh fasilitas penyaluran BBM dan Elpiji di wilayah tersebut, hasilnya tidak ada fasilitas yang mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang pada Minggu pagi.

Tim sudah investarisir (fasilitas penyaluran BBM dan Elpiji) dan so far aman, ujarnya.

Dia mengungkapkan, Pertamina telah menyiagakan tim untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan menjaga kelancaran pasokan BBM serta elpiji akibat  terjadinya gempa susulan.

(Tim kami juga standby untuk antisipasi lebih lanjut), tandasnya.

Korban Jiwa Gempa Lombok Bertambah Jadi 10 Orang

Korban gempa berkekuatan 6,4 SR di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu pagi 29 Juli 2018 terus bertambah. Catatan terakhir korban jiwa 10 orang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, seperti dilansir Antara, menyebutkan hingga Minggu pukul 09.45 WIB tercatat dampak gempa menyebabkan 10 orang meninggal dunia, 40 orang luka dan puluhan rumah rusak.

Diperkirakan dampak gempa akan bertambah mengingat pendataan masih berlangsung dan belum semua lokasi terdata. Data sementara dari BPBD Provinsi NTB,  tercatat di Kabupaten Lombok Timur terdapat delapan orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, 10 orang luka ringan dan puluhan rumah rusak.

Dari delapan korban meninggal terdapat satu orang warga negara Malaysia. Identitas korban meninggal dunia: Isma Wida (30 tahun) warga negara Malaysia, Ina Marah (60 tahun), Ina Rumenah (58 tahun) dan 5 orang meninggal dunia dalam pendataan identitas oleh petugas.

Di Kabupaten Lombok Utara juga terdapat dua orang meninggal dunia, dan 13 orang luka-luka dirawat di Puskesmas Senaru, dan tujuh orang di Puskesmas Bayan.

Berdasarkan laporan juga terdapat longsor cukup besar dari Gunung Rinjani di mana material longsoran mengarah ke utara pascagempa 6,4 SR. Saat ini jalur pendakian ke Gunung Rinjani ditutup dan aparat masih melakukan pemantauan terhadap dampak longsor yang ada.

Gempa susulan juga masih terus berlangsung dan hingga pukul 09.20 WIB, BMKG mencatat telah terjadi 66 kali gempa susulan. Gempa susulan ini dengan kekuatan yang lebih kecil dan tidak berpotensi tsunami.

Ini adalah hal yang alamiah di mana setelah terjadi gempa besar, akan diikuti oleh gempa-gempa susulan yang lebih kecil dalam rangka mencari keseimbangan sistem lempeng atau sesar yang ada, ujarnya.

Petugas BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, dan relawan terus melakukan penanganan darurat. Posko BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTB dan BPBD Kabupaten/Kota terdampak gempa. Tim Reaksi Cepat BNPB juga telah menuju ke lokasi bencana untuk memberikan pendampingan BPBD.

Friday, July 27, 2018

PKS Sebut Pertemuan Prabowo dengan SBY Bukan Ancaman


Gambar terkaitJakarta, Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin menyambut baik pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pertemuan keduanya sama sekali bukan ancamana bagi PKS dalam membangun koalisi bersama Partai Gerindra.

Pertemuan SBY dan Prabowo, kami melihat bukan sebagai ancaman bagi PKS. Itu tidak, kata Suhud dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

Suhud berharap, pertemuan Prabowo dengan SBY dapat membangun koalisi di kubu oposisi pada Pilpres 2019 mendatang.

Tetapi kita melihat ini sebagai perluasan dukungan bagi oposisi, pihak yang akan menantang pak Jokowi, ucap Suhud.

Menurut Suhud, dengan masuknya Demokrat dan PAN dalam koalisi yang sama, nantinya akan cukup kuat menantang koalisi pengusung Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Terkait sosok capres dan cawapres penantang Jokowi, Suhud meminta semua parpol oposisi untuk mempertimbangkan.

Empat partai ini saya kira cukup kuat untuk bisa menantang pak Jokowi. Terkait nanti figurnya siapa, itu nanti yang kita bicarakan, tambah Suhud.

Kesan Beda

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana melakukan safari politiknya menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Usai menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, SBY dalam waktu dekat berencana menemui Presiden PKS Sohibul Iman.

Menurut Suhud, pertemuan Presiden PKS dengan SBY akan dilakukan pada Senin 30 Juli 2018 mendatang. Namun, Suhud mengaku partainya ingin pertemuan dengan SBY berlangsung berbeda.

Kami Insha Allah akan bertemu dengan Pak SBY hari Senin malam. Mungkin berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kami meminta kepada pak SBY, kami yang jadi tuan rumah, kata Suhud dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2019).

Kami yang menjamu lah skarang. Kami yang menerima, sambung Suhud.

Suhud menambahkan, pihaknya siap mencarikan tempat yang netral untuk bertemu dengan Presiden RI ke-6 itu.

Mungkin nanti kami cari tempat yang netral. Bukan di DPP PKS tentunya, ucap dia.

Menurut Suhud, partainya sudah lama merencanakan pertemuan dengan SBY. Ia pun berharap pertemuan partainya dengan SBY mampu membangun komunikasi politik untuk koalisi.

Ini sebagai perluasan dukungan bagi oposisi yang akan menantang pak Jokowi, tandas Suhud.

Thursday, July 26, 2018

Demokrat: Kasus 'Kudatuli' Seharusnya Dituntaskan Zaman Megawati


Hasil gambar untuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat dialogJakarta, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersaksi dalam kasus 'Kudatuli' di tahun 1996. Kasus itu merupakan peristiwa pendudukan Kantor PDIP Kubu Megawati di Menteng oleh massa kubu Suryadi yang dikenal sebagai 'Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli'.

Wasekjen Partai Demokrat Rahclan Nashidik pun menanggapinya. Ia menilai, upaya PDIP yang melapor kasus Kudatuli ke Komnas HAM sebagai upaya kesiangan.

Laporan itu adalah upaya politik yang sudah kesiangan. Tapi memanfaatkan kasus 27 Juli adalah ritual politik PDIP sejak Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilu 2004, kata Rachlan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7/2018).

Menurutnya penyelesaian kasus 'Kudatuli' seharusnya dilakukan ketika Megawati masih menjabat sebagai Presiden kelima. Pada saat itu, kata Rachlan, Mega seharusnya bisa menggunakan otoritasnya untuk menuntaskan masalah tersebut.

Ia bisa menggunakan pengaruhnya untuk membuka jalan bagi investigasi, seperti kuat didesak masyarakat. Sayang, Mega memilih diam. Bahkan mengangkat Pak Sutiyoso, Pangdam Jaya saat kejadian, menjadi Gubernur DKI, ungkapnya.

Pada 2004 Presiden Megawati malah menghalangi penyidikan Tim Koneksitas Polri atas kasus 27 Juli dengan alasan pemilu sudah dekat. Tak ada nama SBY dalam daftar orang yang disangka oleh Tim koneksitas Polri, lanjutnya.

Tak Dukung Rekonsiliasi

Ia melanjutkan, PDI-P juga tidak mendukung adanya penuntasan kasus tersebut melalui upaya pembentukan rekonsiliasi. Partai berlambang Banteng beromoncong putih itu paling keras menolak pembentukan tim tersebut.

Sebagai Ketua Umum PDIP, Mega tidak memerintahkan fraksinya menyetujui inisiatif itu. Padahal bila Komisi terbentuk, Megawati mendapat alat yang kuat untuk mengungkap 27 Juli, ucapnya.

Rachlan meminta khalayak menilai sendiri maksud dari pelaporan tersebut. Jadi nilai sendiri saja apa maksud laporan Hasto ke Komnas HAM itu sekarang, 22 tahun sejak para korban 27 Juli ditinggalkan Megawati, tandasnya.

Wednesday, July 25, 2018

Pasang Surut Hubungan Megawati-SBY yang Warnai Pilpres 2019


Hasil gambar untuk Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Presiden ke 5 RI, Megawati SoekarnoputriJakarta, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap melontarkan masalah hubungannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam dua kesempatan berbeda, usai bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dua kali pula SBY menyinggung kurang harmonisnya hubungan Demokrat dengan partai pendukung Jokowi itu.

Di balik itu, SBY rupanya masih khawatir dengan hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri. Bahkan SBY terang-terangan mengakui hubungannya dengan Megawati masih belum pulih. Masih ada jarak, masih ada hambatan, kata SBY.

Sebenarnya, bagaimana sejarah hubungan SBY-Megawati yang hingga kini masih berseteru?

Hubungan SBY dan Megawati mulai merenggang sejak 15 tahun lalu. Bermula pada 2003, Megawati mulai mencium aroma politik saat SBY menjadi Menko Polhukam dalam pemerintahan Megawati-Hamzah Haz. Saat itu, SBY banyak muncul dalam iklan sosialisasi pemilu.

Saat itu pula, Megawati mulai mengucilkan SBY dengan tak mengikutsertakannya dalam rapat kenegaraan. SBY pun mengirimkan surat kepada Megawati, tapi tak direspons. Surat kedua pun dilayangkan SBY pada 11 Maret 2004 yang berisi pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam.

Kemudian, di bulan yang sama, SBY tancap gas membentuk Partai Demokrat dan mulai berkampanye pada Pemilu 2004. Di tahun yang sama, SBY mendaftarkan diri sebagai calon presiden dengan menggandeng Jusuf Kalla. Keduanya melawan Megawati yang saat itu berduet dengan Hasyim Muzadi.

Saat debat capres di televisi, Megawati berusaha terus menghindari SBY. Namun dalam pertarungan perebutan kursi presiden, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi kalah oleh SBY-JK di putaran kedua.

Kala itu Mega-Hasyim mendapat perolehan suara 44.990.704 atau 39,38 persen, sementara SBY-JK meraih 69.266.350 atau 60,62 persen.

Pada 5 Oktober 2004, KPU mengumumkan kemenangan SBY dalam Pilpres 2004. Lalu, pada 20 Oktober 2004, saat SBY membacakan sumpah presiden, Megawati malah mengundang kader PDIP untuk buka puasa di Kebagusan.

Di sana, Megawati mengatakan "Saya katakan, kita bukan kalah (dalam pemilu), tapi kurang suara. Jangan merasa kita kalah, kita hanya kekurangan suara!"

Saat itu pula, Megawati bertekat merebut kembali kursi presiden. Namun, fakta berkata lain, Megawati kembali kalah melawan SBY dalam Pilpres 2009.

Megawati yang berduet dengan Prabowo Subianto tumbang hanya dalam satu putaran. SBY-Boediono menang telak lebih dari 60 persen. PDIP pun kembali menjadi partai oposisi selama 10 tahun. Selama itu pula, Megawati enggan menghadiri acara kenegaraan karena tak mau bertemu SBY.

Kembali Bertemu

Usai peristiwa itu, keduanya bertemu kembali saat pemakaman suami Megawati, Taufiq Kiemas. Saat itu, SBY menjadi inspektur upacara pemakaman Ketua MPR itu pada 9 Juni 2013.

SBY menyampaikan langsung ucapan ikut berduka atas meninggalnya Taufiq Kiemas. SBY, yang mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan peci, menyalami Megawati, menggenggam erat tangan kanan Mega dengan dua tangannya.

Jabat tangan hangat SBY disambut Mega, yang mengenakan pakaian serbahitam dan kerudung putih, masih berwajah penuh duka. Di samping Mega, Puan Maharani, yang juga mengenakan pakaian serbahitam kembar dengan Mega ditambah kerudung hitam, tampak tersenyum kecil.

Keduanya kembali bertemu empat tahun kemudian. SBY dan Megawati sama-sama diundang Jokowi untuk menghadiri HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2017.

Pertemuan Megawati-SBY ini dinilai sebagai sinyal keduanya berkoalisi di Pilpres 2019. Namun kenyataannya, SBY mengaku sulit berkoalisi di kubu PDIP karena terhalang Megawati. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi keluhan SBY.

Silakan lihat dalam jejak digital maupun media cetak, bahwa menjelang pemilu pasti Pak SBY selalu menyampaikan keluhannya tentang Ibu Megawati,  kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/7/2018).

Hasto menyebut perilaku SBY sebagai keluhan musiman. Padahal, menurut dia, selama ini Megawati baik-baik saja. Mega memilih diam karena meyakini pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang.

Manuver SBY mengingatkan Hasto dengan periode pemilihan presiden 2004 silam. Ia mengatakan saat itu SBY juga memosisikan diri sebagai korban.

Saat itu Pak SBY menyatakan diri sebagai orang yang dizalimi. Secara psikologis, seharusnya yang menzalimi itu kan yang merasa bersalah, tetapi kenapa ya Pak SBY justru tampak sebagai pihak yang merasa bersalah dan selalu menuduhkan hal yang kurang pas tentang Ibu Mega? ia berujar.

Jokowi Teken Aturan Pejabat Cuti Kampanye


Didampingi Triawan Munaf, Jokowi menghadiri WTF 2018. (KapanLagi.com/Agus Apriyanto)Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan cuti kampanye bagi para pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD atau menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. PP ini ditandangani Jokowi pada 18 Juli 2018 lalu.

Dalam PP ini disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, atau ikut serta dalam kampanye pemilihan umum.

Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud, Presiden dan Wakil Presiden harus menjalankan Cuti, demikian bunyi Pasal 30 ayat 2 PP ini seperti dikutip dari setkab.go.id, Rabu (25/7/2018).

Kemudian PP ini juga mengatur tentang menteri atau pejabat setingkat menteri, yang akan melaksanakan kampanye. Menurut PP ini, pejabat dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. berstatus sebagai anggota partai politik atau; b. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Adapun gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan: a. sebagai calon presiden atau wakil presiden; b. berstatus anggota partai politik; atau c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Saat melaksanakan kampanye, menurut PP ini, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus menjalankan cuti.

Selain itu, PP ini menegaskan bahwa presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Cuti Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum disesuaikan dengan jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum, bunyi Pasal 33 PP ini.

Pengajuan Cuti

PP ini juga mengatur tentang pengajuan cuti bagi presiden dan wakil presiden yang akan melaksanakan kampanye. Disebutkan, bahwa presiden dan wakil presiden yang ingin berkampanye harus dilakukan secara bergantian. Hal ini untuk memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Kemudian untuk jadwal kampanye, presiden dan wakil presiden harus menyampaikannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat tujuh hari kerja sebelum kampanye melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun permintaan cuti menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dengan ketentuan: a. menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; b. gubernur dan wakil gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada presiden; dan c. bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Permintaan cuti sebagaimana dimaksud paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, bunyi 35 ayat (3) PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti kampanye pemilihan umum. Sementara hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan cuti kampanye pemilihan umum di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud.

PP ini juga menyebutkan, dalam hal terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan, presiden dapat memanggil menteri dan pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan kampanye pemilihan umum.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 19 Juli 2018 itu.

Monday, July 23, 2018

Sandiaga: Kerak Telor dan Soto Betawi Aman Disajikan saat Asian Games


Penempelan stiker dan pemberian Sertifikat Aman Saji serta stiker BPOM Asian Games kepada pelaku usaha kuliner foodcourt, restoran dan swalayan di Plaza Indonesia. (Merdeka.com/ Nur Habibie)Jakarta, Pemprov DKI Jakarta siap menjaga keamanan dan ketersediaan makanan selama gelaran Asian Games 2018. Agar, para atlet hingga official dalam pesta olahraga setiap empat tahun sekali itu mendapatkan makanan yang aman saji.

Jadi food safety dan food security akan menjadi hal yang sangat utama kita ingin tamu-tamu ini sekitar 200 sampai 300 ribu yang akan menyemarakkan Asian Games baik itu atlet, official, suporter dan volunteer bisa mendapatkan asupan makanan yang aman saji, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam acara penempelan stiker dan pemberian Sertifikat Aman Saji serta stiker BPOM Asian Games kepada pelaku usaha kuliner foodcourt, restoran, dan swalayan di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).

Sandiaga memastikan, dengan adanya Asian Games yang digelar di Jakarta akan berdampak terhadap ekonomi di Ibu Kota. Selain itu, beberapa makanan khas Jakarta dipastikan aman untuk para atlet Asian Games 2018.

Kita tadi disampaikan bahwa nanti rendang, nasi goreng, kerak telor, soto betawi juga bisa dipastikan aman saji dan bisa ditampilkan untuk pengingat para wisatawan sport tourism yang hadir di Asian Games. Saya sangat apresiasi acara ini dan kami nyatakan Jakarta siap untuk food safety, kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menyatakan siap untuk mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan Asian Games 2018. Terlebih dalam penyajian pangan untuk para atlet Asian Games.

BPOM siap untuk mendampingi pemerintah ya ini dan juga pemerintah daerah tentunya kami bermitra bekerjasama memastikan bahwa pelaksanaan dari Asian Games di DKI dan juga tentunya di tempat-tempat lain yang ada pelaksanaan venue yang sama itu aman dari aspek aman dari aspek keamanan pangan itu sangat penting sekali ya, ucap Penny.

BPOM Lakukan Pembinaan

Penny memastikan, Indonesia siap dalam melakukan penyajian makanan dalam peran pihaknya di kancah Internasional. Pihaknya juga sudah melakukan pembinaan karena sebagai bentuk kesiapan pihaknya juga sebagai bentuk harga diri Indonesia.

Jadi nanti yang mendapatkan stiker itu adalah mereka yang sudah berproses dengan Badan POM bersama-sama dengan SKPD pemerintah Provinsi DKI Dina tentunya dan juga dimonitor Terus setelah dalam periode masa Asean Games dan para games yang akan dilakukan, ujarnya.



Sunday, July 22, 2018

SBY dan Prabowo Bakal Bahas AHY Jadi Cawapres


Gambar terkaitJakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Kediaman SBY, Kuningan Jakarta Selatan, pada Selasa, 24 Juli 2018.

Dalam pertemuan itu mereka akan membahas kemungkinan duet Prabowo dengan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019.

Saya kira mereka akan berbincang tentang itu salah satunya, tapi juga barangkali ada alternatif-alternatif lain. Karena kan juga harus berbicara tentang kalau berkoalisi bagaimana ke depan, kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Hinca mengatakan dua petinggi partai itu juga akan membahas agenda politik selama pendaftaran Pilpres 2019 mendatang. Meski ada pertemuan, Anggota Komisi III DPR ini memastikan partainya belum menjalin ikatan koalisi.

Yang pasti memang mereka akan berbicara apa yang harus dilakukan antara tanggal 4-10 Agustus. Yaitu berkenaan dengan pencalonan capres dan cawapres, ungkapnya.

Tetapi sama sekali belum ada kesepakatan apapun. Sehingga itu lah pertemuan untuk memperbincangkan itu dan semuanya masih terbuka opsi, ucapnya.

Sempat Tertunda

Sebelumnya, SBY diagendakan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman SBY, di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 18 Juli 2018. Namun pertemuan itu harus ditunda karena SBY menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).

Pertemuan SBY dengan Prabowo diundur oleh Pak SBY, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Saturday, July 21, 2018

Baru 5 Bulan Menjabat, Kalapas Sukamiskin Peroleh 2 Mobil Mewah


លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dan SautJakarta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, Wahid Husein, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap, terkait transaksi jual beli sel mewah dan pemberian izin luar biasa terhadap narapidana.

Penangkapan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein membuat Wakil Ketua KPK Laode M Syarief prihatin. Sebab, Wahid baru menjabat lima bulan tapi sudah memiliki dua unit mobil mewah.

Yang bikin kesal kami adalah Kalapasnya baru bulan Maret menjabat, sudah 2 mobil yang dia dapat, ujar Laode saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7/2018).

Laode mengatakan, tarif sel mewah diterima Wahid melalui stafnya bernama Hendry Saputra. Sementara bagi narapidana yang ingin mendapat fasilitas mewah di selnya, melalui perantara bernama Andri Rahmat, narapidana pidana umum.

Dalam kasus ini, baru terkuak Fahmi Darmawansyah, narapidana pemberi suap pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang ketahuan memberi suap kepada Kalapas Sukamiskin agar memperoleh sel layaknya di rumah. Hal itu diketahui saat tim penyidik KPK menemukan uang Rp 139.300.000 dan catatan sumber uang saat menggeledah sel Fahmi, Sabtu (21/7/2018) dini hari.

Ditemukan Uang dan 2 Mobil

Di kediaman Wahid tim mengamankan uang Rp 20.505.000 dan USD 1.410, serta dua unit mobil. Kemudian di kediaman staf Wahid, Hendry, KPK menyita uang Rp 27.255.000.

Wahid ditangkap bersama stafnya, Hendry Saputra. KPK juga mengamankan narapidana yang menjadi penghubung Fahmi Darmawansyah, Andri Rahmat. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap.

Sebagai penerima, Wahid dan Hendry disangkakan telah melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan atau Pasal 12 B Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Fahmi dan Andri sebagai pemberi suap, disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Friday, July 20, 2018

Selain Kalapas, KPK Juga Tangkap Artis Cantik Inneke Koesherawati


[Bintang] Inneke KoesherawatiJakarta, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen pada Jumat (20/7/2018) malam. Selain menangkap Wahid, tim KPK juga turut mengamankan lima orang pihak lain. Mereka antara lain terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah. Selain itu adapula Hendri (driver), Andri (Napi Tipikor tamping Fahmmi), dan Dian Anggraini.

Tak hanya itu, tim juga turut mengamankan artis cantik Inneke Koesherawati. Ya, Inneke juga diamankan, tutur sumber JawaPos.com Sabtu (21/7).

Hal senada juga dibenarkan beberapa sumber JawaPos.com lain. "IK masih diperiksa," tutur sumber JawaPos.com. Inneke, kata sumber tersebut, diduga turut mengetahui adanya OTT yang dilakukan KPK terhadap Fahmi, suaminya."Dia diduga sebagai pemberi," ungkap sumber tersebut.

Sebagai informasi, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Jumat (20/7) malam hingga Sabtu (21/7) dini hari, tim berhasil menciduk Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

Benar Kalapas Sukamiskin (di OTT), kata sumber JawaPos.com di KPK, Sabtu (21/7) pagi. Hal senada juga dibenarkan sumber JawaPos.com lain. Sudah di dalam (Gedung KPK) Kalapasnya, imbuh sumber tersebut.

Selain menangkap Kalapas, dalam operasi kedap tersebut, tim juga berhasil mengamankan beberapa pihak lain yang diduga turut serta dan mengetahui ihwal adanya perkara dugaan suap menyuap tersebut. "Ada driver-nya H, ada F, dan A," papar sumber tersebut.

Terkait adanya OTT Ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief telah membenarkanya. Namun, dia enggan merinci siapa saja pihak yang diamankan dan terkait kasus apa, sehingga Kalapas Sukamiskin dan beberapa pihak lain diamankan anggotanya.

Betul, ada kegiatan KPK di Lapas Sukamiskin, kata Laode kepada wartawan.

Saat ini, para pihak yang tengah diamankan tengah digiring ke markas antirasuah guna menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1x24 jam, sebelum ditentukan status hukumnya.Terpisah, dikonfirmasi perihal adanya OTT ini, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkannya." Ya benar, ada kegiatan di Labuhan Batu dan Jakarta, sekitar lima orang diamankan," kata Febri.

Wednesday, July 18, 2018

Lucky Hakim: Saya Masuk Nasdem Bukan Karena Dibajak


Hasil gambar untuk lucky hakimJakarta, Beredar gambar tangkapan layar percakapan Aktor Lucky Hakim di grup Whatsapp internal Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai curhatan yang mengatasnamakan dirinya sebelum pindah ke Partai NasDem.

Dalam grup tersebut Lucky mengaku telah menerima uang kontan Rp 5 miliar dari partai besutan Surya Paloh tersebut. Namun keberadaan screen shot tersebut langsung dibantah oleh Lucky. Menurutnya, semua pihak bisa memanipulatif screen shot semacam itu.

Saya rasa semua orang bisa membuat screenshot. Dan saya menyatakan itu tidak benar, kata Lucky hakim melalui pesan singkat, Rabu, 18 Juli 2018.

Dia menegaskan, kepindahannya ke Partai Nasdem bukan karena diiming-iming uang miliaran. Melainkan, karena ada masalah internal yang ia alami bersama PAN.

Saya keluar dari PAN karena memang sudah ada sederetan panjang permasalahan di internal dan saya masuk Nasdem bukan karena bajak-membajak, ujar dia.

Lucky mengaku heran dengan sikap PAN yang selalu berusaha mengganggunya yang telah menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) Nasdem.

Meski begitu, dia belum bisa memutuskan apakah akan mengajukan laporan ke pihak berwajib terkait tudingan penerimaan dana tersebut.

Sebenarnya saya udah move on dari PAN. Dan saya malah heran kenapa saya masih aja dikelitikin terus-menerus. Apakah PAN belum ikhlas melepas kepergian saya?, tutup dia.

Terima Bantuan Logistik

Diketahui, artis sekaligus politikus Lucky Hakim mengungkapkan alasan pindah dari PAN ke Partai NasDem.

Dia mengaku alasan utamanya pindah ke Nasdem karena ada upaya menggesernya dari kursi anggota DPR. Pengakuan tersebut disampaikan Lucky ke grup whatsapp pengurus DPP PAN.

Di percakapan itu, Lucky mengakui menerima uang Rp 5 miliar dan bantuan logistik untuk maju menjadi calon legislatif dari NasDem. Tapi dia membantah alasan utama pindah karena tergiur uang.

Bertemu Prabowo, Puan Maharani: Bahas Pilpres hingga Asian Games


លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ Puan MaharaniJakarta, Ketua DPP nonaktif PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengungkap isi pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa 17 Juli 2018. Dia menyebut, mereka membahas beberapa hal seperti Asian Games 2018 hingga Pileg dan Pilpres 2019.

Jadi banyak dari urusan makanan, naik kuda, Asian Games, bangsa, bagaimana ke depan ini, Pileg, Pilpres, kemudian gimana supaya Indonesia ini tetap punya nama kehormatan dihargai dunia internasional, kata Puan usai menghadiri Torch Relay atau kirab obor Asian Games 2018 di Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (18/7/2018).

Khusus soal Pilpres, keduanya menyoroti nama-nama calon wakil presiden yang cocok untuk mendampingi Joko Widodo atau Prabowo. Namun, Puan tidak menjelaskan lebih detail nama-nama figur cawapres yang dimaksud.

Kalau lihat di TV, media, pastinya teman-teman media lebih tahu dari saya. Kalau yang dilihat itu-itu saja kan namanya saat ini, ujar Puan Maharani.

Kami bicara di tempat kami PDI Perjuangan, nama Kak Prabowo bisa merujuk (jadi cawapres Jokowi) juga ya, sambung Puan.

Mengenai apakah PDIP meminta Prabowo menjadi cawapres Jokowi, Puan enggan menjawab. "Ini kan satu hal yang berbeda. Urusan capres Presiden Jokowi atau capres Prabowo beda, dan saya ada di tengah-tengahnya," jelas dia.

Puan menambahkan, pertemuannya dengan Prabowo berlangsung hangat. Dia menyebut, Prabowo seperti keluarga sendiri. "Saya kenal Prabowo lama, kenal baik, sudah seperti kakak saya, seperti keluarga saya," kata dia.

Masalah Ringan hingga Berat

Sebelumnya, Prabowo menjelaskan pertemuannya dengan Puan Maharani membahas hal ringan sampai setengah berat. Di antaranya soal solidaritas anak muda bangsa.

Kita bicara persaudaraan, kita bicara hubungan baik. Kita sepakat apapun kita adalah anak-anak bangsa, bertanggungjawab atas NKRI yang utuh solid, kalau ada perbedaan kita sikapi dengan baik, kalau hal-hal yang kita tidak setuju kita kritisi, jelas Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini menuturkan, pertemuan tersebut penting untuk saling mengingatkan bila sesama anak bangsa punya kesalahan. Ini juga untuk mengingatkan sifat bangsa Indonesia supaya tidak sungkan menegur sahabat jika melakukan kesalahan.

Sudah lama kita rencana bertemu. Jadi prinsipnya kita ingin menjalin persahabatan kekeluargaan, semua anak bangsa ingin yang terbaik, tapi di antara saudara kan juga harus saling menegur, mengingatkan, ujarnya.

Kadang-kadang bangsa kita ini inginnya baik terus. Jadi kadang-kadang sungkan untuk menegur keluarga, saudara, sahabat yang mungkin salah jalan. Itu alamiah, itu sifat budaya kita. Saya pun kadang-kadang juga harus diingatkan sama sahabat, tambah Prabowo.

Monday, July 16, 2018

Jajaki Koalisi, Prabowo akan Kunjungi kediaman SBY Besok


Hasil gambar untuk Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketum GerindaJakarta,  Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Keduanya berencana membahas rencana koalisi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Pertemuan akan berlangsung di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Rabu 18 Juli 2018 sore.

Di Kuningan tetap (lokasi pertemuan). Rencana sore dan sekarang saya belum konfirmasi jam berapa. Tapi sore rencananya, di atas jam 15.00, kata Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, Selasa (17/7/2018).

Dalam pertemuan ini, SBY rencananya bakal didampingi pengurus DPP Partai Demokrat. Kemungkinan akan ada pembicaraan empat mata antara kedua pimpinan parpol ini.

Kalau membicarakan hal-hal spesifik bisa saja duduk di pojok berdua tapi pasti hasilnya akan disampaikan saat jumpa pers, jelasnya.

Ferdinand belum bisa memastikan apakah pertemuan ini akan menghasilkan kesepakatan koalisi dan keputusan Demokrat bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

Berniat Bangun Koalisi

Kesekapatan akan dicapai setelah terjadi pembicaraan kedua belah pihak. Namun memang kedua ketua umum parpol ini sama-sama berniat untuk membangun koalisi.

Pembicaraan kedua ketua umum belum terlaksana tapi niatnya baik untuk koalisi. Tentu alasannya bagaimana kedua partai bakal berkoalisi terutama dalam capres dan cawapres nanti. Sekarang kita baru berharap pertemuan besok berlangsung dengan baik, jelasnya.

Jadi kita tunggu besok dan peetemuan ini dirancang untuk persamaan tujuan. Apakah koalisi terwujud, tergantung pembicaraan besok, lanjutnya.

Pertemuan SBY dengan Prabowo besok merupakan tindak lanjut pertemuan Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan pada Kamis (5 Juli 2018) lalu. Pada pertemuan yang berlangsung di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Syarief Hasan diutus SBY bertemu Prabowo untuk membahas Pilpres 2019.



Sunday, July 15, 2018

Masuk Bursa Cawapres Jokowi, TGB: Banyak Tokoh yang Lebih Senior


TGBJakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku nama Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi (TGB), masuk dalam daftar bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya maju Pilpres 2018.

TGB mengatakan, hal itu hak prerogatif dari Jokowi.

Ya wallahualam. Itu kan prerogatif beliau ya. Tapi banyak tokoh yang lebih senior, yang lebih mumpuni dari saya, kata TGB di Kampus ABN Nasdem, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Dia menegaskan, siap atau tidak siap menjadi cawapres Jokowi, itu bisa dijawab jika sudah ada kejelasan.

Jawaban itu kan kalau sudah ada sesuatu yang jelas, tapi yang jelas banyak tokoh bangsa yang lebih hebat-hebat. Bersama saya ada Pak Mahfud, banyak. Ada Pak Airlangga juga, ungkap TGB.

Namun, dia menuturkan, semuanya patut disyukuri. Apalagi itu, masuk sebagai kandidat cawapres Jokowi merupakan hal yang baik.

Semua yang baik disyukuri saja, semua yang baik disyukuri, kata TGB.

Bahkan, TGB sempat menemui Jokowi di acara Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem. Enggak ada pembicaraan khusus (dengan Jokowi) biasa. Ya beliau sudah agak lama enggak ketemu, jadi menyampaikan mungkin mau ke NTB. Ya kunker pasti, ucap TGB.



Saturday, July 14, 2018

Ketua PBNU Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Respons PPP


រូបភាពពាក់ព័ន្ធJakarta, Nama Said Aqil Siraj masuk dalam bursa survei calon wakil presiden 2019. Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) tersebut juga masuk nominasi cawapres yang akan mendampingi Jokowi.

Menanggapi itu, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan pihaknya tak fokus pada nama nama yang muncul di publik sebagai cawapres Jokowi termasuk Said Aqil. Tugas PPP hanya menyarankan kriteria yang cocok dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

PPP itu dari awal tidak mau terjebak pada nama, kami hanya menyampaikan kriteria kepada pak Jokowi, soal nama itu silakan saja beliau yang tentukan, tentu saja dengan sejumlah konsekuensi konsekuensi, katanya saat dihubungi, Minggu (14/7/2018).

Nantinya, kata dia, Jokowi bakal menyampaikan sendiri kepada partai pendukungnya. PPP sendiri tidak protes atau memberi saran jika Jokowi telah menentukan pendampingnya.

Enggaklah (memberi saran ke Jokowi), kan sudah komit dari awal, bahwa itu sudah disampaikan pak Jokowi, kriteria pak Jokowi yang memilih kan nyamannya dengan siapa, ujar dia.

Partai pimpinan Romahurmuziy ini juga tak mempersoalkan bila mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memilih cawapres dengan latar belakang tokoh agama, militer, profesional maupun partai politik. Pilihan yang Jokowi pilih baginya sudah final dan PPP siap dukung.

Kalau PPP begitu (siap dukung),saya kira dengan komitmen yang sama cawapres diserahkan kepada pak Jokowi itu tergantung pak Jokowinya, tandas Baidowi.

Survei SMRC

Dalam survei cawapres Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) nama Said Aqil masuk posisi teratas bersama Mahfud MD dan Sri Mulyani. Survei itu memiliki responden elite, pembuat opini atau opinion leader dan media massa pemilih nasional.

Penilaian survei berdasarkan penilaian kapabilitas, integritas, empati, akseptabilitas, kontinuitas.

Mahfud MD di posisi pertama (7,2), Sri Mulyani di posisi kedua (7), Said Aqil menempati posisi ketiga dengan skor 6,3, lalu Airlangga Hartarto di posisi keempat (6,1) dan Zainul Majdi (6,1).

Said Aqil pun mengatakan sampai saat ini belum ada partai politik yang berusaha meminang dirinya jadi cawapres.

(Belum. Belum ada), kata Said Aqil ditemui usai acara Halal Bihalal PP Muslimat NU di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/7).

Dia juga menampik jika PBNU telah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres Jokowi. Dia menyebut hal itu untuk mendoakan saja.

Sebenarnya bukan dukung. Bukan. Cak Imin datang. Kita merestui dan mendoakan saja bahasanya. Mendoakan berhasil, ucap dia.



Demokrat Tawarkan AHY Jadi Cawapres dengan Paket 3 in 1


Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjoget di atas panggungJakarta,  Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, partainya menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden dengan paket 3 in 1. Untuk itu, Demokrat membuka opsi mendukung Joko Widodo, Prabowo Subianto atau membuat poros alternatif di Pilpres 2019.

Jadi three in one ini lah yang kami tawarkan berkoalisi untuk partai koalisi yang ada. Jadi kami melihat potensi Partai Demokrat sudah jadi game changer di peta koalisi, kata Imelda di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Imelda mengklaim AHY menjadi salah satu figur yang bisa menarik suara pemilih muda di Pilpres 2019. Suara pemilih muda cukup potensial, karena jumlahnya mencapai 40 persen dari seluruh total pemilih.

Ada 40 persen pemilih pemula, tentu ini salah satu yang menjadi basis pemikiran kami mencalonkan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan itu juga menjadi salah satu yang kami tawarkan untuk cawapres, terangnya.

Alasan lainnya, Demokrat memiliki Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak lain adalah ayah AHY. Rekam jejak SBY menjadi Presiden RI dua periode plus pengalaman di dunia politik, bisa menjadi daya tawar.

Elektabilitas Tinggi

Selain itu, lanjut Imelda, dari beberapa hasil survei, AHY layak menjadi cawapres karena memiliki elektabilitas tinggi.

Kami punya anak muda Mas AHY yang punya market sendiri (pemilih), yang kalau dari survei-survei cukup tinggi, ungkapnya.

Demi bisa mengusung AHY, Partai Demokrat terus melakukan komunikasi politik dengan kubu Jokowi dan Prabowo. Serta, membuka peluang poros baru dengan mengajak partai lain untuk bergabung.

Tiga opsi itu sudah ditentukan dalam sidang Majelis Tinggi, sebuah kontrak politik dalam menentukan capres atau cawapres. Dan di situ ideologi tentu Pancasila basisnya, kedua kesejahteraan rakyat, calon presiden itu pro rakyat dan juga peduli rakyat miskin dan kecil. kemudian ketiga hukum dan keadilan tak tebang pilih, tandas Imelda.

Thursday, July 12, 2018

PKB Optimistis Duet Jokowi-Cak Imin Terwujud


Gambar terkaitJakarta,  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendeklarasikan duet JOIN (Jokowi-Cak Imin) sebagai pasangan capres cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019. Bahkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah lama mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi.

Mendekati jadwal pendaftaran capres-cawapres yang akan dibuka KPU pada 4 Agustus 2018, PKB tetap optimis paket JOIN bakal terwujud. PKB juga mengklaim Cak Imin menjadi cawapres prioritas dari lima nama yang telah dikantongi Jokowi.

Optimistis (JOIN terwujud), tegas Wakil Sekjen PKB Daniel Johan, Jumat (13/7/2018).

PKB sampai saat ini belum secara resmi memutuskan arah koalisi. Namun Daniel mengatakan paket JOIN adalah bentuk pernyataan dukungan PKB kepada kubu koalisi Jokowi. Sementara keputusan resmi melalui forum rakernas bisa menyusul.

JOIN itu kan sudah resmi. Itu (rakernas) nanti menyusul, ujarnya. Rakernas rencananya akan dilaksanakan awal Agustus mendatang.

Jokowi Kantongi  5 Cawapres

Daniel meyakini, nama Cak Imin ada di antara lima cawapres yang dikerucutkan untuk mendampingi Jokowi. Bahkan lebih jauh mengklaim Cak Imin merupakan cawapres prioritas.

Yang saya dengar Cak Imin menjadi cawapres prioritas. Dan saat ini Cak Imin intensif bertemu Pak Jokowi, membahas berbagai hal tentang kenegaraan, visi Indonesia ke depan, termasuk cawapres, jelasnya.

Daniel menambahkan, Jokowi akan mengumunkan cawapres setelah bertemu dengan pimpinan parpol koalisi. Nanti setelah Pak Jokowi rapat dengan seluruh koalisi,  Ucapnya.



Demokrat: Pertemuan SBY-Airlangga Sempat Bahas Skenario Cawapres Jokowi

Gambar terkaitJakarta,  Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan membeberkan pembicaraan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa lalu. Menurutnya, dua petinggi partai itu sempat membicarakan skenario jika Airlangga tak dipilih Jokowi sebagai cawapres.

Diskusi-diskusi tentang itu (skenario tak jadi cawapres Jokowi) sangat terbuka kemarin untuk melihat perkembangan yang ada, kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Dia menuturkan, dalam pertemuan itu keduanya saling bertukar informasi. Namun, sampai saat ini ia menilai Golkar maupun Airlangga masih memiliki semangat untuk menjadi bagian dari koalisi Jokowi.

Dan saya kira Golkar masih bersemangat bahwa dia bagian dari itu (koalisi Jokowi). Begitu juga partai-partai lain yang berkoalisi di situ. Sehingga kami bertukar informasi, ungkap Hinca.

Anggota Komisi III DPR ini juga membenarkan Airlangga sempat mengajak Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Namun, kata dia, dari pertemuan itu belum ada suatu keputusan. Mereka hanya menjadwalkan pertemuan lagi jelang pendaftaran capres-cawapres pada 4 Agustus mendatang.

Tapi kan dengan Pak Prabowo juga berkomunikasi, begitu juga kemungkinan (poros) ketiga. Di ujung kami bersepakat akan ada pertemuan lagi jelang tanggal 4 Agustus. Salah satu yang dibahas, kapan sih pasangan itu akan diumumkan, ucap Hinca.

Tetap Dukung Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya konsisten mendukung Presiden Jokowi maju di Pilpres 2019. Hal itu ia katakan untuk menepis spekulasi setelah Airlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 10 Juli 2018.

Spekulasi silaturahmi antarpimpinan partai itu suatu hal yang biasa karena kita kan antarpimpinan partai suasana cair. Kemudian, posisi Partai Golkar itu sudah final. Sudah diputus dalam rapimnas dan munas dan bahkan Partai Golkar yang paling awal mendukung Pak Jokowi, kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.

Tuesday, July 10, 2018

13 Cagub Pemenang Pilkada Hasil Rekapitulasi KPU


Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)Jakarta, komisi pemilihan umum (KPU) sudah merilis rekapitulasi hasil perhitungan suara pilkada tahun 2018. dari hasil rekapitulasi ini, sudah diketahui siapa saja pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenangkan pilkada di 13 provinsi di Indonesia.

Berikut ini adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang unggul dalam pilkada tahun 2018, sesuai dengan hitungan resmi KPU.

Bali

Wayan Koster  - Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati memperoleh atau 57.68% suara.

Jawa Barat

Ridwan Kamil – Uu  Ruzhanul Ulum memperoleh 7.226.254 atau 32.88% suara.

Jawa Tengah

Ganjar Pranowo – Taj Yasin memperoleh 10.362.694 atau 58.78% suara.

Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak memperoleh 10.465.218 atau 53.55% suara.

Kalimantan Barat

Sutarmidji – Ria Norsan memperoleh 1.334.512 atau 51.55% suara.

Kalimantan Timur

Isran Noor – Hadi Mulyadi memperoleh 417.711 atau 31.33% suara.

Lampung

Arinal Djunaidi – Chusnunia memperoleh 1.548.506 atau 37.78% suara.

Maluku

Murad Ismail – Barnabas Orno memperoleh 328.982 atau 40.83% suara.

Maluk Utara

Ahmad Hidayat Mus – Rival Umar memperoleh 176.993 atau 31.91% suara.

Nusa Tenggara Barat

Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah memperoleh 811.945 atau 31.80% suara.

Sulawesi Tenggara

Ali Mazi  - Lukman Abunawas memperoleh 495.880 atau 43.68% suara.

Sumatera Selatan

Herman Deru – Mawardi Yahya memperoleh 1.394.438 atau 35.96% suara.

Sumatera Utara

Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah memperoleh 3.291.137 atau 57.58% suara.

Sementara untuk 4 provinsi yakni NTT, Papua, Riau, dan Sulawesi Selatan belum ada hasil; rekapitulasi.


Monday, July 9, 2018

Sudrajat Ucapkan Selamat kepada Ridwan Kamil-Uu


Paslon Pilgub Jabar Sudrajat di GarutJakarta,  Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat mengucapkan selamat kepada Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang menjadi pemenang Pilkada Jawa Barat 2018.

Untuk saudara Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, saya dan Ahmad Syaikhu menyampaikan selamat terpilihnya Saudara menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, kata Sudrajat saat menggelar jumpa pers di Bandung, Senin (9/7/2018).

Seperti dilansir Antara, dia mengaku bangga karena dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018, pasangan Asyik (Sudrajat-Ahmad Syaikhu) berhasil menempati posisi kedua dengan raihan suara terbanyak.

Alhamdulilah kita mencapai urutan nomor dua. Kita terima keadaan ini sebagai hasil prestasi dengan tawadu dan ketakwaan, kata Sudrajat.

Walaupun menempati posisi kedua di Pilgub Jawa Barat 2018, Sudrajat tetap bangga atas hasil yang diraih hasil itu dan dianggap sebagai suatu prestasi yang membanggakan.

Ini adalah suatu hal yang betul-betul prestasi untuk kita untuk bisa mengukur standar Jawa Barat. Mereka mengenal pasangan Asyik, program Asyik. Insyaallah konstituen bisa bersama terus, kata Sudrajat.

RK-UU Menang

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan dan mensahkan pasangan calon M. Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum atau Rindu sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

Pengesahan tersebut dibacakan oleh Kabag Hukum, Teknis, Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat Teppy Darmawan, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, di Aula Setya Permana, Kantor KPU Jawa Barat di Jalan Garut Nomor 11 Kota Bandung, Minggu (8 Juli 2018).

Rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan bahwa pasangan Rindu unggul dengan perolehan suara sah sebanyak 7.226.254 (32,88 persen), disusul Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan raihan suara sah sebanyak 6.317.465 suara (28,74 persen).

Kemudian pada posisi ketiga ditempati oleh Pasangan Calon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dengan raihan suara sah sebanyak 5.663.198 (25,77 persen), dan terakhir ditempati oleh Pasangan TB Hasanuddin- Anton Charliyan dengan raihan suara 2.773.078 (12,62 persen).

Adapun total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 ialah sebanyak 21.979.995.

Sunday, July 8, 2018

Hasil Rekapitulasi KPU, Pasangan Zul-Rohmi Menangi Pilkada NTB

Pilkada NTBMataram, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (KPU NTB)menggelar Rapat Pleno Terbuka terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi di Lombok Raya Hotel, Minggu 8 Juli 2018.

Pada rapat pleno tersebut, KPU NTB memastikan pasangan Zul-Rohmi sebagai pemenang pilkada NTB karena memperoleh suara tertinggi, yaitu 811.945 suara.

Disusul pasangan Suhaili-Amin dengan perolehan 674.602 suara, lalu pasangan Ahyar-Mori dengan 637.048 suara.

Sementara itu, pasangan yang diusung melalui jalur independen, Ali-Sakti, memperoleh suara terendah dengan 430.007 suara.

Seluruh kabupaten kota menyampaikan pertanggungjawabannya dalam rekapitulasi suara tingkat provinsi. Tentu hasil tersebut sudah tuntas dan disetujui, kata Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori.

Berikut hasil rekapitulasi perolehan suara setiap pasangan calon Gubernur NTB.

Kota Mataram

Ahyar-Mori, 109.006; Zul-Rohmi 39.478; Suhaili-Amin, 26.868; dan Ali-Sakti 14.953 suara.

Kabupaten Lombok Barat

Ahyar-Mori 122.919; Zul-Rohmi 114.868; Suhaili-Amin 56.562 suara; Ali-Sakti 52.466.

KLU

Zul-Rohmi 41,179 suara; Suhaili-Amin 30.211 suara; Ahyar-Mori 26.491 suara; dan Ali-Sakti 22.283 suara.

Kabupaten Lombok Tengah

Suhaili-Amin 341.980 suara; Ali-Sakti 74.139 suara; Ahyar-Mori 46.245 suara; dan Zul-Rohmi 45.966 suara.

Kabupaten Lombok Timur

Zul-Rohmi 244.622 suara; Ali-Sakti 207.113 suara; Suhaili-Amin 123.064 suara; dan Ahyar-Mori 72.283 suara.

Kabupaten Sumbawa

Zul-Rohmi 166.833 suara; Ali-Sakti 28.490 suara; Ahyar-Mori 24.706 suara; dan Suhaili-Amin 23.789 suara.

KSB

Zul-Rohmi 39.312 suara; Ahyar-Mori 8.045 suara; Ali-Sakti, 7.409 suara; Suhaili-Amin 7.162 suara.

Kabupaten Dompu

Ahyar-Mori 55. 757 suara; Zul-Rohmi 35.26 suara; Suhaili-Amin 17.670 suara; Ali-Sakti 7.366 suara.

Kota Bima

Ahyar-Mori 51.095 suara; Zul-Rohmi 24.392 suara; Suhaili-Amin 9.081 suara; Ali-Sakti 3.752 suara.

Kabupaten Bima

Ahyar-Mori 120.501 suara; Zul-Rohmi 60.034 suara; Suhaili-Amin 37.718 suara; Ali-Sakti 12.216 suara.



Total Perolehan suara seluruh pasangan calon:

Suhaili-Amin : 674.602; Ahyar-Mori : 637.048; Zul-Rohmi : 811.945; Ali-Sakti : 430.007.

Resmi, Khofifah-Emil Pemenang Pilkada Jatim 2018


Pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil DardakSurabaya,  Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) merampungkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi. Hasilnya, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim.

Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito mengumumkan, pasangan calon gubernur nomor urut 1 Khofifah-Emil yang diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PPP, PAN, dan Nasdem itu memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55 %.

Sedangkan, pasangan nomor urut 2 Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, yang diusung koalisi PDIP, PKB, PKS dan Gerindra, memperoleh 9.076.014 suara atau 46,5 persen.

Selisihnya sekitar satu juta suara atau hampir tujuh persen, kata Eko, usai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilkada Jatim di Surabaya, Sabtu (7/7/2018) seperti dilansir Antara.

Dia merinci, total suara yang masuk dari 38 kabupaten/kota se- Jawa Timur mencapai 20.323.259. Dari jumlah itu, suara yang dinyatakan sah 19.541.232, sedangkan 782.027 suara dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, selesai sudah rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilkada Jatim 2018. Selanjutnya, hasil rekapitulasi perolehan suara ini akan kami tetapkan pada tanggal 9 Juli mendatang, ucapnya.

Hasil rekapitulasi telah mendapat persetujuan dari masing-masing saksi pasangan calon. Saksi dari Khofifah-Emil, Renville Antonio, mengatakan hasil rekapitulasi ini sama persis dengan penghitungan yang dilakukan tim internal.

Tidak ada keberatan karena datanya sudah sesuai dengan data yang kami miliki, kata dia.

Pihak Gus Ipul-Puti Tanda Tangan

Dari pihak saksi pasangan calon Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, Musyaffak Rouf, juga telah menandatangani hasil rekapitulasi berita acara yang dimenangkan Khofifah-Emil.

(Sudah selesai. Ini kemenangan rakyat Jawa Timur), kata dia.

Hanya seorang saksi dari pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, Martin Hamonnangan, yang menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Dia beralasan masih ada proses pemungutan suara yang bermasalah di 16 kabupaten/kota yang belum ditindaklanjuti.

Banyak data DB2 KWK yang bermasalah di sejumlah tempat pemungutan suara di 16 kabupaten/ kota. Saya selaku kuasa tim pasangan calon nomor urut 2 tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara ini, ujarnya.

Friday, July 6, 2018

PAN: Prabowo Berikan Mandat Pilpres 2019 ke Anies Baswedan, Bagus Juga


Hasil gambar untuk prabowoJakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempermasalahkan jika Gerindra mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden menggantikan Prabowo Subianto. Menurutnya PAN siap mengkonkretkan semua kemungkinan capres dan cawapres untuk Pilpres 2019 bersama Gerindra.

"Kalau misalkan Pak Prabowo menyerahkan mandat itu kepada Anies ya bagus juga. Tetapi kalau Pak Prabowo tetap mau maju kemudian berpasangan dengan Bang Zul (Zulkifli Hasan) atau dengan Anies kita juga enggak terlalu masalah," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto, saat dihubungi, Jumat 6 Juli 2018.

(PAN siap saja untuk mengkongkretkan ini dengan Gerindra), sambungnya.

Yandri mengatakan, sebenarnya PAN juga telah mempertimbangkan nama Anies Baswedan maju Pilpres 2019 baik sebagai capres atau cawapres. Namun pembahasan itu masih terus dimatangkan.

Jadi Anies memang sudah sering kami bahas di internal kami sebagai capres ataupun wapres. Nah sekarang sedang dimatangkan dengan partai koalisi, tapi nanti apakah Anies menjadi wakilnya Pak Prabowo, saya kira PAN juga enggak terlalu keberatan, ucapnya.

Tambah Yandri, selain Anies ada beberapa format Pilpres 2019 yang masih matangkan. Diantaranya Anies dengan Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo.

Tinggal formatnya bagaimana, apakah Prabowo-Bang zul, Prabowo-Anies, atau Anies Gatot, Gatot-Anies atau Prabowo-Bang Zul itu kan opsi-opsi, tandasnya.

Deklarasi

Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagian capres 2019. Anies yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta dianggapnya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia kedepan.

Dia muda, pandai, jujur, kompeten, dan memiliki visi untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Anies diharapkan mampu mengangkat martabat Indonesia di forum internasional, kata Koordinator ANIES La Ode Basir.

Basir melanjutkan, deklarasi ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang ditangkapnya saat berkunjung ke berbagai daerah. Mereka ingin Anies maju dalam laga Pilpres 2019.

Mereka memandang Indonesia perlu sosok pemimpin muda yang berani, jujur, dan kompeten, ucap Basir.

Basir menambahkan, Anies mempunyai sederet prestasi yang diakui dunia global. Tahun 2008, majalah Foreign Policy AS memasukkan nama Anies dalam 20 tokoh intelektual dunia. Kemudian tahun 2010, majalah terbitan Jepang juga memasukkan namanya dalam 20 Tokoh Perubahan Dunia dalam 20 tahun mendatang.

Mantan Mendikbud itu juga masuk dalam barisan 500 tokoh muslim berpengaruh dunia. Deretan penghargaan itu menunjukkan, sosok Anies diakui kapasitas dan kompetensinya secara nasional maupun global, kata Basir.

Lebih lanjut, kata Basir, saat memimpin Jakarta Anies mampu berkomitmen dan menjalankan janji kampanyenya sebagai gubernur. Dari mulai pembangunan rumah DP 0 rupiah, masalah reklamasi, dan penutupan Alexis.

Pemprov DKI Jakarta pun dibawah komando Anies mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan rekam jejak seperti itu, Anies sangat layak diajukan untuk memimpin Indonesia, tandas Basir.


Thursday, July 5, 2018

KPK Periksa Perdana Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah Usai Ditahan


Hasil gambar untuk Irwandi YusufJakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Ini merupakan pemeriksaan perdana setelah keduanya ditahan, karena terjerat kasus dugaan suap dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh tahun 2018.

Ahmadi datang terlebih dahulu ke Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2018) pukul 09.15 WIB. Selang lima menit kemudian, Irwandi Yusuf tiba di komisi antirasuah.

Irwandi Yusuf mengaku tidak tahu akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atau tersangka pada hari ini. Selain keduanya, KPK juga memeriksa dua tersangka lainnya, yaitu Staf Khusus Gubernur Hendri Yuzal serta pengusaha Syaiful Bahri.

(Enggak tahu),  ucap Irwandi Yusuf singkat.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang tersangka. Diduga sebagai penerima suap yakni Irwandi Yusuf, dan dua orang pengusaha Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Ahmadi diduga memberikan uang Rp 500 juta kepada Irwandi Yusuf. Uang itu merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.

Mendagri Tunjuk Plt

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mendapatkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk status Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Ia pun langsung menunjuk para wakil kepada daerah di wilayah tersebut untuk jadi pelaksana tugas (Plt).

Sudah (dapat surat dari KPK), Plt-nya Wagub dan wakilnya (bupati). Sudah dikirim supaya tidak ada perpanjangan permintaan,  ucap Tjahjo di Jakarta, Kamis (5/7/2018) malam.

Dia menuturkan, formalnya hari Senin akan dilakukan di Jakarta. Sementara SK-nya telah dikirim hari ini.

Tinggal formalnya hari Senin. Senin saya undang, SK-nya sudah dikirim supaya ada apa-apa bisa diproses secepatnya, Tjahjo memungkasi.

Wednesday, July 4, 2018

Bertolak ke Lombok, JK dan Presiden Bank Dunia Tinjau Penanganan Stunting


Puan MaharaniJakarta,  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertolak ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hari ini, Kamis (5/7/2018). Di Pulau Seribu Masjid ini, JK bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim akan meninjau beberapa program pencegahan stunting (kekerdilan anak) pada tingkat desa.

Selanjutnya, JK akan menghadiri forum pertemuan desa untuk pencegahan stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Di tempat ini, JK akan menerima laporan Ketua Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan, yang didampingi Program Leader for Human Development – World Bank Indonesia, Camilla Raad Holmemo, untuk progres penanganannya.

Setelah itu, JK beserta menteri Kabinet Kerja juga akan meninjau beberapa pos kesehatan desa, Posyandu hingga tempat kegiatan penerimaan manfaat keluarga harapan.

Diketahui, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menangani masalah anak kerdil (stunting), yang ditunjukkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini.

Berdasarkan data, sekitar 37 persen atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting. Oleh karena itu, perlu penanganan secara cepat dan tepat.

Ini membahayakan untuk jangka panjang. Di samping berakibat pada bangsa secara keseluruhan, ini berakibat untuk ibu-ibu, kata JK saat menjadi pembicara pada Widyakarya Nasional, Pangan dan Gizi (WNPG) XI, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 3 juli 2018.

Angka Stunting Tinggi

Saat ini, kata JK, Indonesia merupakan salah satu negara dengan terindikasi stunting tinggi, dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.

Indikasi stunting di Indonesia masuk dalam kelompok tinggi, bersama negara-negara Afrika dan Asia Selatan.

Oleh karena itu, ucap JK, situasi tersebut harus segera diatasi agar tidak berpengaruh pada pembangunan Indonesia, baik di bidang ekonomi, kemiskinan, serta ketimpangan.