Latin Brides for Marriage

Friday, June 1, 2018

Kasus PSI Dihentikan, Bawaslu Diminta Koreksi Diri


Hasil gambar untuk Kasus PSI Dihentikan, Bawaslu Diminta Koreksi DiriJakarta, Bareskrim Polri menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dugaan kampanye yang di luar jadwal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah dilaporkan oleh Bawaslu. SP3 tersebut di terbitkan  Bareskrim pada Kamis (31 Mei 2018) kemarin.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari sudah menduga bahwa Bareskrim akan menghentikan penyidikan ini. Sebab, menurutnya Bareskrim sudah melihat Bawaslu hanya mengusut PSI. Sementara parpol lain yang juga diduga sebagai kampanye dini tidak ditindak.

Aneh jika pelanggaran kampanye diluar jadwal memang terjadi dan dilakukan banyak partai.sebab, Putusan itu sesungguhnya sudah diduga. Hal itu lebih karena proses penindakan kepada PSI terlihat tidak adil sedari awal, ucap kata Feri lewat pesan singkat, Pada Jumat (1 Mei  2018).

Akibatnya proses penindakan PSI hanya akan memberatkan partai-partai lain karena juga terbukti sudah melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Padahal semestinya seluruh partai diberikan sanksi agar kampanye di luar jadwal dapat dihindari.

Feri pun juga tidak yakin pertimbangan Bareskrim menghentikan kasus ini karena perbedaan pernyataan soal PKPU lama dan baru. Dia yakin bahwa perkara ini dihentikan karena Bawaslu hanya menindak PSI saja.

Saya berpikir logika bahwa soal PKPU sebagai landasan di berhentikan sebab, penyidikan sangat tidak tepat karena ini kan pidana ya sudah diatur langsung di dalam UU Pemilu. Penghentian ini pun juga memberi alasan karena keterangan anggota KPU, Alasan itu tidak sepenuhnya tepat karena alat bukti lain kan banyak.

Menurut saya penghentian ini lebih baik kepada perkara karena yang sama tidak ditindak sama. Akhirnya berujung pada penghentian jadi dapat berdampak kepada partai lain, ucap kata Feri.

Pasca SP3 ini, Feri berharap semua pihak terkait mengoreksi diri.

Semuanya, tidak hanya Bawaslu tetapi yang koreksi kan juga harusnya sentra Gakkumdu, serta juga KPU. Langkah Bawaslu sudah tepat tapi hanya tidak diberlakukan saja kepada seluruh partai. KPU juga harus bersikap sesuai UU.

Sementara itu, pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dengan menyarankan Bawaslu mesti koreksi diri. Dia pun mengatakan alasannya Bareskrim menghentikan kasus itu juga karena tidak menemukan landasan pelaporan yang kuat.

Artinya apa, jika itu bahan koreksi kepada Bawaslu agar tidak terlalu terburu-buru dalam  menyatakan ketersangkaan seseorang atau tidak dengan dalil yang masih diperdebatkan, Pada Jumat, 1 Mei 2018.

Tak Perlu Sanksi Berat

Menurutnya, Bareskrim menerbitkan SP3 di sebabkan adanya beberapa pertimbangan. Yang ke-1 soal Bawaslu yang menerapkan PKPU lama tentang jadwal kampanye. Kemudian soal definisi kampanye citra diri yang belum dipahami secara luas oleh masyarakat.

Dalam hal ini, kata Ray, baiknya Bawaslu juga tidak perlu langsung memberi sanksi berat atau memidanakan parpol. Melainkan cukup memberikan peringatan keras baik secara lisan maupun secara tulisan.

Cukuplah di bentuk dan buat peringatan keras saja baik secara tertulis maupun secara lisan tetapi sifatnya cukup merupakan peringatan keras. Dengan begitu orang mengerti bahwa yang begini begini tidak boleh masuk dalam definisi citra diri itu.

Post Comment