Latin Brides for Marriage

Tuesday, March 13, 2018

Tanggulangi Terorisme, kemendagri dan BNPT teken MoU

See the source imageJakarta, kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah melakukan penandatanganan memprandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman MoU ini adalah dalam uupaya mengoptimalkan pelaksanan program penanggulangan terorisme

Indonesia sebagai negara yang besar, ini tantangannya yang di hadapioleh bangsa. kita semua harus pahami daerah rawan bencana di mana setiap daerah rawan bencana, tidak hanya itu saja, juga terorisme danh radikalise, ucap kata menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo di ballroon Aryaduta Hotel, jakarta Pusat, pada Senin (12 Maret 2018).

Hal ini, menurut Tjahjo yang juga akan menjadiperhatian dari Presiden Joko Widodo atau jokowi. sehingga, MoU ini sudah dilakukan agar kemendagri dapat memberikan data kependudukan kepada BNPT

Tjaho mengatakan, saat ini kemendagri sudah mempunyai data kependudukan 262 juta lebih. sebanyak 164 jutanya sudah memiliki e-KTP.

Sekarang 97% sudah merekam datanya 3% lagi kita jemput bola. masyarakat harus memiliki pikiran proaktif. hal ini untuk pendataan, untuk kepentingan semua masalah, tutur dia.

Tjahjo mengatakan bahwa, dari kacamata kemendagri, urusan radikalisme dan teorisme ini harus berani menentukan sikap.

Sementara itu, kepala BNPT Surhadi Alius menjelaskan, dengan adanya MoU ini, maka kemendagri bisa memberikan data kependudukan untuk penanggulangan teorisme.

Pihak kemendagri merekomendasikan penggunaan data kependudukan kepada BNPT untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan teorisme, ucap kaca Suhardi.

Analisis data tersebut, lanjut dia, selanjutnya di gunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan idelogi yang bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah 


Dengan demikian, dia menegaskan bahwa penanggulangan teorisme bukan berasaldari pemerintah saja. tetapi penanggulangan teorisme bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan merupakan komitmen bersama, ucap kata Suhardi.

Melalui MoU ini, Suhardi berharap dapat mendorong peran aktif semua pihak dan pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam pencegahan terorisme.

Butir-butir dalam nota kesepahaman (MoU) tersebut meliputi:

1. Pembinaan di bidang karakter kebangsaan dan wawasan kebangsaan bagi narapidana terorisme,          mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya.

2. Meningkatkan program penanggulangan radikalisasi bagi masyarakat dalam rangka menjaga               kerukunan antarsuku, umat beragama, ras dan golongan dalam mencegah penyebaran paham               radikalisme.

3. Mendorong partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan Forum koordinasi pencegahan        terorisme (FKPT) di daerah.

4. Meningkatkan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan              dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 di wilayah perbatasan negara.

5. Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pengawasan di bidang intelijen dan penanganan          tindak pindana terorisme.

Post Comment