Latin Brides for Marriage

Saturday, March 17, 2018

Pimpinan Tambahan MPR Akan Dilantik Pekan Depan


Hasil gambar untuk Pimpinan Tambahan MPR Akan Dilantik Pekan DepanJakarta, ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPDP atau MD3 sudah berlaku meskipun  Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mendatanganinya Zulkifli menyebut UU itu Berlaku sejak semalam pukul 00.00 WIB.

MD3 sudah berlaku semalam, oleh karena itu satu-satunya cara bagi public yang tidak setuju bisa mengugat, kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (15 Maret 2018).

Untuk pelantikan , dia menyebut rencananya akan di laksanakan pada pecan depan. Namun Zulkifli belum menyebutkan hari yang tepat untuk melantik 3 pimpinan tambahan MPR dari PDI perjuangan, partai Gerinda dan partai kebangkitan Bangsa (PKB).

Untuk DPR akan paripura pada hari selasa (20 Maret 2018). Saya MPR (kalau tidak) Selasa atau Rabu, ucap kata dia.

Sedangkan nama ketiga calon pimpinan tersebut, Zulkifli menyebut belum menerima surat resminya dari setiap fraksi. Namun, dia yakin , sosok Wasekjen PDI perjuangan Ahmad Basarah, ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau cak imin, dan Sekjen partai Gerinda Ahmad Muzani yang akan mengisi penambahan itu.

Mungkin 1, 2 hati ini gabung rapat gabungan bisa langsung (nama-namanya), ucap ketua MPR ini.

PDIP Belum Serahkan Nama

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri belum bisa mengungkapkan nama tambahan pimpinan MPR dan DPR.

Sebab dia beralasan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 belum mendapatkan kepastian. Hingga kini tepat sebulan UU MD3 disahkan DPR, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum juga menandatanganinya.

Nama pimpinan DPR, MPR akan disampaikan pada waktunya, kata Sekjen PDIP Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 14 Maret 2018.

Karena hal itu, Hasto menyebut PDIPini belum menyerahkan nama-nama calon pimpinan tersebut.

Kita belum ada menyerahkan. Belum diputuskan namanya, yang jelas satu nama untuk DPR dan MPR, jelas Hasto.

Post Comment