Latin Brides for Marriage

Sunday, March 18, 2018

Kapolri Sebut Koruptor Kembalikan Uang Negara Tak Dipidana, Asalkan…


Hasil gambar untuk KapolriJakarta, Kaporli Jendral Tito Karnavian berpendapat, koruptor yang mengembalikan uang kerugian Negara bisa saja lolos pidana selama belum masuk proses hokum.

Pengembalian uang kerugian itu dilakukan setelah badan pemeriksa keuangan (BPK) menyampaikan temuannya

BPK kan biasanya kalau ada temuan, dia memberikan batas waktu untuk mengembalikan kerugian Negara kalau sudah dikembalikan kerugiannya, tidak perlu lagi dilakukan dengan proses hokum, ujar Tito usai rapat dengan komisi III DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (14 Maret 2018).

Namun jika dugaannya tindak pindana korupsi itu sudah di laporkan dan penyidik menemukan bukti adanya suatu perbuatan melawan hokum, maka Polri wajib memprosesnya.

Kalau tidak, berarti enak sekali nantinya. Kecuali jika memang angkanya kecil mungkin. Sementara biaya penyidiknya besar, ucap kata dia.

Jenderal bintang 4 itu sudah menyontohkan penanganan kasus dugaan korupsi saat ia menjabat kapolda papua. Jarak yang sangat jauh di tambah lagi medan yang sulit di tempuh membuat proses penyidikan memakan biaya yang sangat tidak sedikit.

Untuk kebutuhan penyitaan barang bukti hingga menghadiri saksi ke pengadilan membutuhkan biaya ratusan juta rupiah. Sementara kerugian Negara akibat perkara pidana yang sudah ditangani hanya sekitar Rp. 50 juta.

Dari pada begitu, lebih baik di selesaikan saja dengan cara dia mengembalikan. Setelah itu sanksi social mungkin dari masyarakat. Kemudian kerjanya dia, dia di pecat. Itu akan lebih efisien, ucap Tito Karnavian.

Sanksi Sosial Lebih Berat
 Hasil gambar untuk Kapolri
Kabareskrim Polri Komjen Ari  Dono Sukmanto menyatakan, wancana koruptor tidak dipindana setelah mengembalikan uang kerugian Negara berasal dari mulutnya.

Pernyataan itu keluar saat ia memberikan sambutan dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman natara polri, kejaksaan Agung, dan kementerian dalam negeri beberapa waktu lalu.

Kalau sekarang biaya penyidikan Rp. 208 juta, penututan berapa, kemudian juga sampai peradilan, sementara kerugian Negara hanya sedikit. Kita hanya buang waktu, buang biaya, maka Negara akan rugi, ucap kata Ari.

Karena itu, menurut Ari, dalam kasus ini pemidanaan bukan jalan satu-satunya memerangi korupsi. Selain pengembalian uang Negara, pelaku juga harus dijatuhi sanksi social.

Dan faktanya juga hari ini OTT, besok ada OTT lagi. Bukan OTT-nya yang dipermasalahkan, tapi perilaku menyimpang itu terus saja terjadi, ucap kata dia.

Sementara kepala divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menanyakan, koruptor bebas pidana ketika mengembalikan uang kerugian Negara masih dalam bentuk wacana. Belum ada keputusan dari polri terkait kebijakan itu.

Masih wacana, akan didorong dan didukung oleh DPR juga, ujar Setyo.

Post Comment