Latin Brides for Marriage

Thursday, March 15, 2018

Batas Jokowi Teken UU MD3 Berakhir, Ketua DPR: Perppu Ongkosnya Mahal


See the source imageJakarta, batas waktu penandatangan UU MD3 oleh Presiden Jokowi berakhir hari ini. UU MD3 tersebut memiliki waktu selama 30 hari, setelah di sahkan oleh DPR pada 14 Febuari 2018 lalu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau perppu untuk UU mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Kami berharap perppu tidak peril dikeluarkan, karena tidak ada lagi kepentingan yang memaksa, ucap kata Bomsoet di komplek parlrman, Senayan , Jakarta pusat, pada Selasa 13 Maret 2018.

Menurtnya bahwa, ketidaksesuaian terhadap 3 pasal di UU MD3 dapat  di perbaiki melalui uji materi di mahkamah kontitusi atau MK, ucap kata dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah di wakili oleh menteri hokum dan hak asasi manusia (Menkumham) Yasonna Laoly telah mengesahkan UU MD3 pada 14 Febuari 2018 lalu.

Seperti yang sudah di atur dalam kosntitusi kita. Jika ketika dalam waktu 30 hari Presiden tidak tanda tangan secara otomatis UU tersebut berlaku, jelas Bamsoet.

Jokowi Belum Ambil Sikap

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya belum mengambil sikap terkait dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPr, DPRD dan DPD (UU MD3). Padahal, UU MD3 akan berlaku, pada Rabu 14 Maret 2018, setelah disahkan oleh DPR pada Febuari 2018.

Sudah jelas bunyinya, Undang-Undangnya, bahwa sebelum 30 hari ditandatangani atau tidak berlaku, ucap kata Seketaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 13 Maret 2018.

Menurutnya, apa pun sikap Jokowi nanti, itu merupakan bentuk sikap pemerintah dalam mendengarkan asprasi dan masyarakat yang berkembang selama ini .

Presiden mendengar suara publik, masyarakat, karena bagaimana pun kana da message yang sangat kuat tentang hal itu dan di dengar oleh Presiden dan tentunya disikapi oleh Presiden, ucap kata Pramono.

Pramono mengatakan bahwa, bukan lagi menjadi persoalan pemerintah, jika kementrian hokum dan  HAM telah menomorkan UU MD3 untuk di undangkan dan berlaku besok. Jika masih tidak setuju dengan UU MD3, pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan judicial review.

Kalau sudah di undangkan bukan lagi menjadi domainnya pemerintah maupun DPR kalau masih ada yang keberatan , orang bisa melakukan gugatan judicial review di MK dan Negara ini adalah Negara demokratis, terbuka dan mempersilakan siapa saja, ucap kata Pramono.

Post Comment