Latin Brides for Marriage

Klik To Full Movie

Nonton Film Kesayangan Anda di www.nontondong.com

BERITA TERKINI

MENGULAS TENTANG BERITA TERBARU DAN TERHANGAT

BERITA OLAHRAGA

MENGULAS TENTANG DUNIA OLAHRAGA DAN KESEHATAN

BERITA OTOMOTIF

MENGULAS TENTANG BERITA OTOMOTIF TERBARU

INFO TRAVEL DAN KULINER

MENYAJIKAN BERBAGAI INFO MENARIK TRAVEL DAN ANEKA KULINER

Saturday, March 31, 2018

Anies Terancam Sanksi, Ini Tahap Rekomendasi Nonaktif dari Ombudsman

Jakarta,  Gubernur DKI Anies Baswedan terancam sanksi bila tak menuruti masukan Ombudsman Jakarta terkait penutupan Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat. Sanksi paling berat, Anies bisa dinonaktifkan.

Menurut Pelaksana Tugas Ombudsman Jakarta Dominikus Dalu, rekomendasi nonaktif tidak dilakukan serta merta. Ada dua aturan yang menjadi rujukan, yakni Peraturan Ombudsman RI nomor 002 tahun 2009 pasal 44 dan UU Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 pasal 351 ayat 5.

Menurut Dominikus, Anies akan diberi tengat 60 hari untuk menindaklanjuti 4 masukan korektif terkait penutupan Jalan Jatibaru. Selama masa itu, Ombudsman akan memanggil Anies. Forum itu akan dimanfaatkan untuk menjelaskan temuan Ombudsman.

Kami minta kooperatif, kalau ada kendala kita diskusikan secara baik, kata Dominikus ketika dihubungi, pada Senin (28 Maret 2018). Sesuai UU no 37 tahun 2008 tentang Ombudsman pasal 38, masukan Ombudsman wajib dilaksanakan.

Bila dalam jangka waktu 60 hari tidak ada tindak lanjut, Ombudsman akan mengajukan rekomendasi. Dalam kasus Kepala Daerah, maka rekomendasi diajukan pada Menteri Dalam Negeri. Kalau tidak dilaksanakan akan kami menyampaikan rekomendasi, papar Dominikus.

Mekanismenya Ombudsman Jakarta akan melaporkan ke Ombudsman Pusat. Ketua Ombudsman yang akan mengeluarkan rekomendasi penonaktifan Anies. Menurut Dominikus, selama ini laporan yang dikelurkan Ombudsman selalu dipatuhi Kepala Daerah.

Legal Standing Jelas

Pelaksana Tugas Ombudsman Perwakilan Jakarta, Dominikus Dalu, menegaskan punya kewenangan membuat laporan hasil pemeriksaan. Hal itu menanggapi pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mempertanyakan legitimasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait penutupan Jalan Jatibaru.

Legal standing itu clear, kami juga tak bisa sembarangan, kata Dominikus saat dihubungi, pada Rabu (28 Maret 2018).

Menurut dia, Ombudsman Perwakilan Jakarta merupakan kepanjangan tangan Ombudsman Republik Indonesia. Karena itu, mereka juga punya fungsi yang juga dinaungi UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Wednesday, March 28, 2018

Jelang Sidang Tuntutan, Akankah KPK Kabulkan Permohonan JC Setnov?


Hasil gambar untuk setya novantoJakarta, Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Pada Kamis (29 Maret 2018). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan keputusan soal permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Novanto siap dibacakan penuntut umum.

Saut menegaskan pihaknya akan bersikap adil dalam menghukum para koruptor. Pengabulan JC dilihat dari apakah Setya Novanto selama proses persidangan telah bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, serta membuka keterlibatan pihak lain.

Dari proses persidangan selama ini, Jaksa penuntut pastinya sudah punya ketetapan pikiran seperti apa tuntutan. Pada bagian lain Pimpinan KPK juga menurut UU juga penuntut, jadi semua juga punya pandangan tentang seperti apa yang akan dibebanka, Pada Kamis (29 Maret 2018).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut jika permohonan JC ditolak, maka mantan Ketua DPR RI itu terancam mendapat hukuman pidana maksimal.

Kalau misalnya JC tidak diterima tentu tuntutan akan semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dan sebaliknya, kalau dikabulkan akan menjadi pertimbangan, ucap kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Pada Rabu 28 Maret 2018.

Seperti diketahui, mantan Ketum Golkar itu telah menyebutkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus proyek senilai Rp 5,9 triliun ini, salah satunya nama Menko PMK Puan Maharani dan Sekertaris Kabinet Pramono Anung. Novanto menyebut keduanya menerima uang proyek e-KTP masing-masing USD 500 ribu $.

Kendati begitu, hingga kini, Setya Novanto selalu membantah menerima uang haram hasil korupsi proyek e-KTP. Sementara, syarat untuk mengajukan JC, terdakwa juga harus mengakui perbuatannya.

Terima 7,3 Juta Dolar Amerika

Setya Novanto didakwa mendapat keuntungan US$ 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$ 135 ribu dari proyek e-KTP. Dia didakwa Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, jaksa menyebut Setya Novanto baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang serta jasa proyek e-KTP.


Tuesday, March 27, 2018

Jalan PSI Sebagai Partai Baru Berebut Simpatik Elite Politik

Jakarta, pengamat politik Muhammad Qodari mengapresiasi langkah partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sudah menyiapkan calon Wakil Presiden atau Cawapres sekaligus kabinet yang mengisi pemerintahan.

Qodari menyebut memang ada saatnya berbagai kelompok menyampaikan pendapat dan usahannya mengenai Cawapres.

Bagus, sudah saartnya kelompok ,menyampaikan pendapat dan usulan merekaa, kata Qodari saat dihubungi oleh kami di jakarta, pada Senin (26 Maret 2018).

Menurut dia, pertanayaan partai pimpinan Grace Natalie itu bentuk untuk menarik perhatian oleh masyarakat luas hingga elite politik. sehingga nama-nama tersebut nantinya dapat dipertimbangkan oleh partai politik atau ppooarpol pengusung.

Ia tentu (sebagai salah satu marketing) agar diperbincangkan masyarakat, media dan elite. ituy juga menarik simpati berbagai kelompok politik, jelas Qodari.

Semantara untuk nama--nama Cawapres, Sekjen PSI Raja Juli Antoni berharap nama-nama yang dijaringnya dapat membantu Jokowi mencari Figur yang mumpuni untuk bersanding di pemerintahan kelak.

Ada 12 nama untuk Cawapres yang akan kami rekomendasikan ke Pak Jokowi. kami berusaha bantu Pak Jokowi inventarisasikan, ucap kata Toni.

Ke-12 nama itu antara lain ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto, pengusahaChairul Tanjung, mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Martim Luhut B Pandjaitan, dan mantan Paglima TNI Moeldoko.

Selain itu, ada pula mantan ketua MK Mahfud MD, pakar E-Commerce Nadiem Makarim, pengusaha Rusdi Kirana, ketua PBNU Said Aqil, Menteri keuangan Sri Mulyani, Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti, dan ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Meski mengusulkan nama Cawapres, Toni memastikan semua pilihan sepenuhnya di serahkan pada Jokowi. nanti tergantung Pak Jokowi cocoknya kemana, ucapnya.


Sederet Nama Menteri

Adapun nama-nama menteri yang di rancang PSI adalah sebagai berikut.

Menko Polhukam: Manatan ketua MK Prof Dr Jimly Asshidiqie dan kaporli Jenderal Tito Karnavian.

Menko Perekonomian: Mantan Menkeu Muhammad Chatib Basri dan pengusaha Theodore Permadi Rachmat.

Menko SDM dan Kebudayaan: Mantan Mendag Prof Marie Elka Pangestu, ketua PPP M Romahurmuziy, dan politikus PDIP M Prananda Prabowo.

Menko Kemenntrian: KSAL Laksamana Ade Supandi dan mantan KSAL Laksamana (Purn) Marsetio.

Sekretaris Negara: Mantan Rektor UGM Prof Dr Pratiko dan mantan kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Kepala Bappenas: Ekonom UGM A Tony Prasetiantono, A Prasetyantoko, dan mantan Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Menteri Luar Negeri: Mantan Wamenlu Dinno Patti Djalal, Dubes RI untuk Inggris Rizal Sukma dan Retno Lestasi Priansari Marsudi.

Menteri Dalam Negeri: Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Menkumham: Ahli hukum Todung Mulya Lubis, hakim MK Saldi Isra, dan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar.

Menteri Pertahanan: Agus Harimurti Yudhoyono, eks Seskab Andi Widjajanto, dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana.

Menkominfo dan Big Data: Mantan wartawan dan politikus Hanura M Arief Suditomo, anggota Dewan Pers Nezar Patria, Politikus Golkar Meutya Hafid, dan Rosiana Silalahi.

Menkeu: Ekonom Aviliani, Kepala BKPM Thomas Lembong, ekonom Arianto A Patunru dan eks Direktur BEI Friderica Widyasari.

Menteri BUMN: Rini Sumarno, Rhenald Kasali, Ari Perdana, dan Arnes Lukman.

Menteri UKM: Ekonomi Kreatif, Startup, dan Pemuda: Pemred NET TV Wishnutama, Produser film Mira Lesmana dan Bernhard Subiakto.

Menteri Perindustrian: Ekonom Faisal Basri, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, dan Ilham Akbar Habibie.

Mendag: Hariyadi Budi Santoso, Nur Harjanto, M Lutfi dan Arief Budimanta.

Menteri Ketenagakerjaan: Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, Velis Vernando, dan aktivis buruh Wahyu Susilo.

Menteri Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN: Basuki Hadimuljono, Dwi Soetjipto, politikus Demokrat Mulyadi.

Menteri Perumahan: Politikus PDIP Charles Honoris, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Gregorius Antar.

Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim: Agus Sari, aktivis perempuan Nurul Almy, aktivis lingkungan Silverius, dan Alue Dohong.

Menteri Agama: Abdul Mukti, Nadirsyah Hosen, Khataib Aam PBNU Yahya Cholil, dan Lukman Hakim Saifudin.

Menkes: Nila F Moeloek, dr Lie Agustinus, Mariya Mubarika dan dr Shannaz.

Mensos dan Mitigasi Bencana: M Alfatih, Rahmawati Husein, dan Nihayatul Wafiroh.

Menteri Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak: Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari, Alissa Wahid, politikus PKB Luluk Nur Hamidah, aktivis anak Seto Mulyadi dan Neng Dara Affiah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Hilmar Farid, M Sayuti, dan Muhadjir Effendy.

Menristekdikti: AA GN Ari Dwipayana, Syafiq Hasyim, dan Sulfikar Amir.

Menpora: Erick Tohir, Budi Karya Sumadi, Desi Arryani, dan eks pemain bulu tangkus Susi Susanti.

Mendes PDTT: Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, Bupati Batang Yoyok Riyo dan Arie Sujito.

Menteri Pariwisata: Peter F Gontha, Elia Massa Manik, menteri ESDM Ignasius Jonan dan Umar Hadi.

Sekretaris Kabinet: Politikus PDIP Pramono Anung, Sandra Hamid dan Politikus Golkar Rizal Mallarangeng.

Kepala Staf Kepresiden: Politikus PDIP Maruarar Sirait dan Najwa Shihab.

Monday, March 26, 2018

Romi PPP: Jokowi Sudah Kantongi Nama Cawapress

Jakarta, Ketua umum partai persatuan pembangunan (PPP) Romahurmuzy atau Romi Mengungkapkan Joko Widodo atau Jokowi sudah mengantongi sejumlah nama calon wakil presidennya.

Bahkan dia mengungkapkan jokowi sering bertanya tangtang nama-nama yang sudah dipandang bisa menjadi pendampingnya.

Sudah pasti bahwa, tidak mungkin tidak mengantongi nama-nama, karena itu setiap pertemuan, (jokowi bertanya) ada tidak nama baru. ada tidak perubahan, misalnya yang sudah menyampaikan. ada tidak pandangan-pandangan. adatidak konfrimasi dari setiap nama yang muncul, jelas Romi di kantor Dpp PPP, usai bertemu dengan petinggi PDIP di Jakarta, pada Senin (26 Maret 2018).

Dia telah menunturkan, nanntinya, bisa saja Jokowi mengerucutkan dari sejumlah nama yang sudah di kantonginya. terlebih mendekati bulan agustus.

Jadi Pak Jokowi dari waktu ke waktu, menuju Agustus mengerucutkan, itu kan merupakan bagian dari cara Beliau untuk memilih nantinya, ucap kata Romi.

Dia mengetahui jumlah persis nama-nama yang sudah di kantongi Jokowi. Romi menyakini, jika ada pihak yang menyebut jumlah pastinya, itu hanya bagian dari spekulasi.

Tidak ada yang tau pastinya. saya kira hanya Pak Jokowi, kalau hari ini ada yang menyampaikan jumlah sekian yang di kantongi Pak Jokowi, itu adalah bagian dari pengetahuan yang sudah di rekayasa saja. karena yang mengetahui Pak Jokowi sendiri, pungkas Romi. 

Sunday, March 25, 2018

Luhut: Di Golkar Banyak Kungfunya, Semua Ingin Jadi Pemimpin


See the source imageJakarta, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyoroti sejumlah permasalahan yang tengah menerpa Partai Golkar. Menurut dia, Golkar harus segera memperbaiki diri jika ingin meraih suara tinggi pada pemilu nanti.

Luhut mengatakan, saat ini survei yang digelar sejumlah lembaga menempatkan posisi Partai Golkar di bawah PDI Perjuangan.

Golkar harus hati-hati. Sekarang PDI Perjuangan jauh lebih baik daripada Golkar. Menurut survei, calon pemilih tidak loyal atau swing voter akan berlabuh ke PDI Perjuangan dulu baru Golkar, PKS, dan seterusnya, ujar Luhut di acara Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar 2018, di Jakarta, Pada Minggu (25 Maret 2018).

Dia pun mengungkapkan penyebabnya. Kenapa, yang kita lihat banyak kungfunya di Golkar. Semua ingin jadi pemimpin, pengin betumbuk sana-sini, ucap dia.

Karena itu, Luhut meminta Golkar segera merawat partai. Sesuai dengan slogan Golkar yang bersih, bangkit, maju dan Golkar menang, dia menegaskan.

Caranya, menurut dia, adalah dengan menjaga kekompakan dan tidak menciptakan kubu-kubu di dalam tubuh Partai Golkar.

Sekarang ketua umum Anda harus dukung dengan segala kekurangannya. Jangan ada bicara kelompok ini, kelompok sana lagi. Jangan ada fraksi ini atau faksi sana. Jelekin sini, jelekin sana, ujar Luhut.

Mental Korupsi

Selain itu, dia meminta agar Golkar menghilangkan mental korupsi. Korupsi salah satu yang tidak disukai masyarakat dan pemilih. Jadi, jangan Golkar tuh dicap partai koruptor. Sekarang setoplah selera korupsi itu, ucap Luhut.

Dia yakin apabila itu dijalanlakan perolehan suara 20 persen pada Pemilu 2019 bisa terwujud.

Ini sudah waktu loh, pilpres sudah dekat. Sekarang pilkada berjalan. Jangan betumbuk aja gitu. jangan rebutan saja. Jadi menghindari perpecahan jangan buat Golkar itu jadi kecil, pungkas Luhut.


Saturday, March 24, 2018

Ace Golkar: Catut Nama Warga untuk Pendaftaran Pemilu Bisa Dipidana


Hasil gambar untuk Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ace Hasan SyadzilyJakarta,  Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Sadzily mengatakan, tindakan pemalsuan data kader untuk pendaftaran pemilu berpotensi masuk ranah pidana. Pernyataan ini disampaikan Ace setelah seorang warga di Depok mengadu namanya dicatut sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia menyarankan KPUD segera melakukan verifikasi atas temuan tersebut.

Itu seharusnya diserahkan kepada KPUD untuk memverifikasi data tersebut, kalau data tersebut tidak sesuai dengan seharusnya, sudah melakukan kebohongan publik dan itu bisa ditindak pidana, kata Ace di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Pada Jumat 23 Maret 2018.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar ini menyebut, hal itu bisa berakibat pada kepesertaan partai di pemilu. Meski begitu, dia mengatakan, kasus ini tidak akan menggangu jalannya pemilu. Itu bisa dipersoalkan, tapi kalau secara kepemiluan tidak mengganggu pemilu, ucap kata dia.

Menanggapi hal ini, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyayangkan yang bersangkutan tidak melapor kepada Bawaslu. Menurut Ratna, persoalan itu memang dapat terindikasi dalam pidana pemilu.

Jika begitu kasusnya, bisa terindikasi pidana pemilu. Tetapi tidak dilaporkan yah ke Bawaslu," ucap Ratna, ketika dihubungi , Pada Sabtu (24/3/2018).

Ratna menyatakan, oknum yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut dapat dijatuhi hukuman. Namun, ia menegaskan dalam persoalan itu, PSI tidak dapat dikenakan sanksi.

Tidak (PSI tidak dapat dikenakan sanksi). Karena perbuatan pidana tidak bisa disangsikan kepada partai, tetapi kepada oknum yang melakukan,  ujarnya.

Terungkap Saat Didatangi KPUD

Sebelumnya, warga Depok Hasto Harsono, mengaku namanya dicatut oleh PSI sebagai kader. Merasa tidak pernah bergabung, dia melaporkan masalah ini kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok. Namanya lantas dicoret dari daftar kader.

Kejadian ini bermula ketika tim KPUD Depok tengah melakukan verifikasi sekitar pertengahan Desember 2017 lalu. Empat orang menyambangi kediaman Hasto di kawasan Tanah Baru, Depok, selepas Magrib. Ketika itu pria 42 tahun ini belum tiba di rumah, hanya ada sang istri, Chrisna Amelia (32), dan anak-anaknya.

Tim verifikasi lantas menunjukkan dokumen surat pernyataan kepada Chrisna bahwa nama suaminya tercantum sebagai kader PSI. Sang istri sontak merasa curiga. Dia meyakini bahwa tulisan dan tanda tangan pada surat itu bukan suaminya.

Padahal dalam surat pernyataan itu juga tercantum fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Hasto. PSI juga sudah membuatkan tanda pengenal. Setelah dihubungi, dokter di sebuah rumah sakit kawasan Kebayoran Baru itu meminta istrinya memfoto dokumen tersebut.


Friday, March 23, 2018

Gerindra: Gatot Nurmantyo Harus Cari Partai Lain Kalau Capres


See the source imageJakarta, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus mencari partai selain Gerindra jika ia ingin maju sebagai Capres 2019. Gerindra tidak akan bisa mendukungnya.

Kalau Pak Gatot Nurmantyo ingin jadi capres, Ia harus cari partai lain. Kalau Gerindra kan untuk Prabowo, kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Pada  Jumat 23 Maret 2018.

Riza mengatakan bahwa, partainya hampir pasti mengusung Ketua Umum Gerindra Probowo Subianto sebagai Capres 2019. Karena Prabowo adalah pendiri partai berlambang Burung Garuda itu.

Di mana kami yang membesarkan partai, Pak Prabowo yang membiayai, membesarkan dan berjuang kan tentu kita menjagokan Pak Prabowo sebagai capres, tidak ada nama lain. Kakau Pak Gatot ingin menjadi capres ya silakan cari partai lain.

Pihaknya hormati dan hargai, kalau Gatot Nurmantyo ingin jadi cawapresnya Pak Prabowo.

Ya kita duduk nanti sama-sama dengan partai-partai koalisi, semua nanti bergantung pada partai-partai koalisi dan Bapak Prabowo, ungkapnya.

Belum Buka Pendaftaran

Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga menegaskan, hingga kini Gerindra belum membuka pendaftaran Capres dan Cawapres 2019. Jika ada pertemuan dengan beberapa tokoh, kata Riza, hanya sekedar silaturahmi biasa.

Kita ini belum membuka pendaftaran Capres Cawapres. Caleg juga belum. Semua cuma silaturahmi, Pak Gatot, kami juga ketemu banyak tokoh lain, enggak cuma Pak Gatot, kita inventarisir banyak nama termasuk nama Pak Mahfud MD kan juga, ucapnya.

Thursday, March 22, 2018

Hakim Peringatkan Setnov: Keterangan Anda Masih Setengah Hati


Hasil gambar untuk setya novantoJakarta, suidang korupsi e-KTP segera memasuki tahap akhir dengan di gelarnya pemeriksaan Setya Novanto sebagai salah satu tersangka. Pada siding hari ini, majelis hakim mengingatkan agar Setya secara terang-terangan mengungkap kongkalikong korupsi terhadap proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Majelis hakim menilai bahwa, Setya Novanto tidak seluruhnya membuka kronologi kasus tersebut dengan berbagai keterangan, seperti lupa atau tidak tahu. Padahal, dalam kasus ini, mantan ketua DPR itu sudah mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator.

Keterangan anda juga masih setengah hati. Seharusnya ikhlas, tapi keterangan anda ke aliran Andi  bahwa tidak benar sangat bertentangan dengan ini, ujar ketua Majelis Hakim Yanto sambil mengangkat surat permohonan JC Setya Novanto di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, kamis (22 Maret 2018).

Hakim Yanto menurut keterangan sejumlah saksi yang bertolak belakang dengan keterangan Setya Novanto. Dimulai dari jatah hasil korupsi proyek e-KTP ke DPR, pengaruh Setya Novanto dalam pembahasan proyek tersebut, termasuk vendor pada proyek yang merugikan Negara  sebesar Rp 2,3 triliun.

Hakim Yanto pun berpendapat keterangan mantan ketua DPR yang mengatakan tidak mengetahui alasan Andi kerap kali membahas proyek e-KTP tidak mencerminkan kiteria penerimaan JC.

Sampai Oka (Made Oka Masagung) protes ke Anda soal afis L-1 terlalu mahal kemudian Anda  panggil Andi dan Charles sampaikan keluhan Oka kemahalan katanya. Lalu dijelaskan alasannya harga  kontrak akan dipergunakan untuk memberikan ke Anda dan DPR  sebagai komitmen Fee 5%, ujar Yanto.

Kalau keterangannya saudara seperti itu berarti belum terpenuhi, ujar hakim Yanto. Akan tetapi, Setya Novanto tetap bersikukuh telah membuka seluruh rangkaian peristiwa kongkalikong bancakan proyek e-KTP. Saya sudah sejujur-jujurnya, ucak kata Setya Novanto.

Bantah Suap KPK

Sementara itu, dalam persidangan hari ini Setya Novanto membantah adanya permintaan uanga Rp. 20 miliar sebagai dana upaya antisipasi pengurusan proyek e-KTP di komisi pemberantasan korupsi (KPK). Bantahan tersebut berawal dari rekaman milik Johannes Marliem, saat sarapan dengan Andi Narogong di kediaman Setya Novanto.

Mantan ketua DPR itu berkilah, alasan adanya permintaaan Rp. 20 miliar sebagai dana antisipasi menyewa jasa pengacara jika suatu proyek e-KTP bermasalah dan ditangani oleh KPK.

Saya pernah ngalami biaya perkara memang mahal. Jadi saya mikir untuk biaya ini berat kalau ada masalah, ujar Setya Novanto saat memberikan kesaksian sebagai terdakwa.

Namun, JPU pada KPK menyangsikan penjelasan Setya Novanto. Sebab, dalam percakapan selanjutnya yang masih di rekam Johannes Marliem, ada istilah Bungkus yang dinyatakan oleh Setya Novanto.

Jaksa menyinyalir adanya permintaan uang antisipasi lantaran Setya Novanto telah memprediksi proyek yang saat itu tengah dikerjakan bermasalah dan akan melibatkan KPK. Terlebih lagi, dalam rekaman tersebut, ketiganya sedang membahas keuntungan dari proyek e-KTP.

Pendapat JPU kembali dibantah oleh mantan ketua DPR tersebut. Dia bersikukuh bahwa, tidak ada upaya suap pengamanan pekara di KPK.

Kenapa harus KPK ? (Tanya jaksa Abdul Basir).

Karena DPR menilai (KPK) betul-betul naik daun jadi kalau ada masalah pasti kie situ, ujarnya.

Apa pernyataan Saudara mengartikan kalau gue di kejar KPK dan lo sediain Rp. 20 miliar, (karena) gue bisa suap KPK? (cecar jaksa).

Wah enggak ada, pak KPK enggak bisa di suap, ujarnya.

Wednesday, March 21, 2018

Hanura Kubu OSO Rotasi Loyalis Daryatmo Di Fraksi DPR


Hasil gambar untuk OSO Rotasi Loyalis DaryatmoJakarta, partai Hanura melakukan pergantian pengurus fraksi di DPR. Hal ini juga di sampaikan oleh Kubu ketua umum Oesman Sapta Odang atau OSO, Henry Lotung Siregar.

Kita dating untuk menyampaikan bahwa, ada rotasi di fraksi Hanura di DPR, ujar Henry di kompleks parlemen senayan Jakarta, pada Kamis (22 Febuari 2018).

Semua loyalis dari Kubu ketua wakil umum Daryatmo dalam kepengurusan fraksi Hanura kini dapat digantikan oleh para pengurus dari partai Hanura Kubu  ketua umum OSO.

Selain mengganti pengurus fraksi, Hanura juga melakukan pergantian Alat kelengkapan Dewan (AKD) dari loyalis Kubu Daryatmo. Syarifuddin Sudding yang tadinya menjabat sebagai anggota komisi III, kini menjadi anggota komisi VIII.

Sudiing juga dilengserkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Jabatan itu kini sudah ada di tempati oleh Samsudin Siregar.

Kemudian, Nurdin Tampubolon yang awal ada dikomisi I dan Dadang Rusdiana di komisi Xkini duduk di komisi V. Rufinus Hotmaulana Hutahuruk yang tadinya berada di komisi II sekarang berada di komisi VIII.

Namun, Herry membantah rotasi ini bertujuan menyingkirkan loyalis dari Seketaris Jendral Partai Hanura Kubu ketua Umum Daryatmo, Syariffuddin Sudding. Menurutnya, rotasi ini sebagai bentuk penyegaran bagi partai besutan Menko Polhukam Wiranto itu.

Tidak ada menyingkirkan. Semua masih menjabat di situ. Ini penyegaran untuk menghadapi agar ke depan lebih bagus, ucap kata Herry.

Sia juga menegaskan, pihak yang dirotasi sudah paham dan mengetahuinya bahwa pergantian ini untuk kemajuan Partai Hanura.

Ada NAma Miryam S Haryani

Menariknya dalam surat rotasi ini, masih ada nama tersangka pemberian keterangan palsu di kasus  korupsi E-KTP Miryam S Haryani tercantum masuk ke dalam anggota komisi II.
Berikut ini adalah daftar kepengurusan Fraksi Hanura di DPR:
Ketua Fraksi: Inas Nasrullah Zubir

Wakil Ketua Fraksi: Djoni Rolindrawan

Sekretaris Fraksi: Fauzih H Amro

Wakil Sekretaris: Lalu Gede Syamsul Mujahidin

Bendahara: Samsudin Siregar

Wakil Bendahara: Arief A Suditomo

Komisi I : Moh Arief Suditomo dan Lalu Gede Syamsul Mujahidi

Komisi II : Miryam S Haryani

Komisi III: Syamsudin Siregar

Komisi IV: Fauzih H Amro dan Muhammad Farid Al Fauzi

Komisi V: Nurdin Tampubolon dan Dadang Rusdiana

Komisi VI: Inas Nasrullah Zubir dan Djoni Rolindrawan

Komisi VII: Muchtar Tompo

Komisi VIII: Sarifuddin Sudding dan Rufinus Hotmaulana Hutahuruk

Komisi XI: Dossy Iskandar Prasetyo

Komisi X : Frans Agung MP Natamenggala

Komisi XI :Ferry Kase

Badan Kerjasama Antar Parlemen: Miryam S Haryani dan Muhammad Farid Al Fauzi

Wakil Ketua MKD: Samsudin Siregar

Banggar: Djoni Rolindrawan, Muchtar Tompo, Lalu Gede Syamsul Mujahidin

Badan Legislasi: Moh Arief Suditomo dam Frans Agung Natamenggala

Badan Urusan Rumah Tangga: Fauzih M Amro





Monday, March 19, 2018

PKB Tunjuk Muhaimin Iskandar Jadi Wakil Ketua MPR


Hasil gambar untuk Muhaimin IskandarJakarta, Partai kebangkitan Bangsa (PKB) menunjuk ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai wakil ketua dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kepastian itu di sampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB. Keputusan yang di ambil oleh rapat Pleno DPP PKB.

Dan PKB pun itu sudah mengamanatkan pada pak Muhaimin Iskandar untuk mengisi jabatan tersebut, maka kami berharap pada Sekjen dan kepada pimpinan segera menyampaikan amanat itu secepat-cepatnya, ucap kata Jazilul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/03).

Surat penjukan dari PKB akan dikirim siang ini ke pimpinan MPR. Korespondensi itu dikirim secepatnya agar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, segera menduduki kursi MPR.

Nanti tanggal 21 kita akan rapim dengan MPR untuk memastikan secepatnya pelantikan pengisian jabatan, ketua MPR RI, ucapnya.

Penunjukan Cak Imin sebagai Wakil ketua MPR didasari beberapa pertimbangan kinerjanya selama ini Jazilul mengatakan Muhaimin juga punya banyak nsekali pengalaman. Cak Imin, menurutnya dia bisa menjadi bahan untuk menaikan tingkat electoral PKB.

Maka kami mendukung juga kinerja beliau di MPR nbantinya punya terobosan baru, warna baru, sehingga ada kaitannya dengan peningkatan PKB, tandasnya.

Segera Mungkin Melantik
 Hasil gambar untuk Zulkifli  Hasan
Sebelumnya, ketua Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli  Hasan akan segera melantik pimpinan tambahan lembaganya.

Hal itu yang dilakukan setelah Revisi Undang-Undang Nomor 2  tahun 2018 tentang MD3 yang mengatur penambahan pimpinan DPR, MPR dan DPD resmi berlaku.

Zulkifli mengatakan MPR melantik Wakil Ketua tambahan dari 3 fraksi. Mulai Ahmad Basarah dari fraksi partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ahmad Muzani dari Gerindra.

Sunday, March 18, 2018

Kapolri Sebut Koruptor Kembalikan Uang Negara Tak Dipidana, Asalkan…


Hasil gambar untuk KapolriJakarta, Kaporli Jendral Tito Karnavian berpendapat, koruptor yang mengembalikan uang kerugian Negara bisa saja lolos pidana selama belum masuk proses hokum.

Pengembalian uang kerugian itu dilakukan setelah badan pemeriksa keuangan (BPK) menyampaikan temuannya

BPK kan biasanya kalau ada temuan, dia memberikan batas waktu untuk mengembalikan kerugian Negara kalau sudah dikembalikan kerugiannya, tidak perlu lagi dilakukan dengan proses hokum, ujar Tito usai rapat dengan komisi III DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (14 Maret 2018).

Namun jika dugaannya tindak pindana korupsi itu sudah di laporkan dan penyidik menemukan bukti adanya suatu perbuatan melawan hokum, maka Polri wajib memprosesnya.

Kalau tidak, berarti enak sekali nantinya. Kecuali jika memang angkanya kecil mungkin. Sementara biaya penyidiknya besar, ucap kata dia.

Jenderal bintang 4 itu sudah menyontohkan penanganan kasus dugaan korupsi saat ia menjabat kapolda papua. Jarak yang sangat jauh di tambah lagi medan yang sulit di tempuh membuat proses penyidikan memakan biaya yang sangat tidak sedikit.

Untuk kebutuhan penyitaan barang bukti hingga menghadiri saksi ke pengadilan membutuhkan biaya ratusan juta rupiah. Sementara kerugian Negara akibat perkara pidana yang sudah ditangani hanya sekitar Rp. 50 juta.

Dari pada begitu, lebih baik di selesaikan saja dengan cara dia mengembalikan. Setelah itu sanksi social mungkin dari masyarakat. Kemudian kerjanya dia, dia di pecat. Itu akan lebih efisien, ucap Tito Karnavian.

Sanksi Sosial Lebih Berat
 Hasil gambar untuk Kapolri
Kabareskrim Polri Komjen Ari  Dono Sukmanto menyatakan, wancana koruptor tidak dipindana setelah mengembalikan uang kerugian Negara berasal dari mulutnya.

Pernyataan itu keluar saat ia memberikan sambutan dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman natara polri, kejaksaan Agung, dan kementerian dalam negeri beberapa waktu lalu.

Kalau sekarang biaya penyidikan Rp. 208 juta, penututan berapa, kemudian juga sampai peradilan, sementara kerugian Negara hanya sedikit. Kita hanya buang waktu, buang biaya, maka Negara akan rugi, ucap kata Ari.

Karena itu, menurut Ari, dalam kasus ini pemidanaan bukan jalan satu-satunya memerangi korupsi. Selain pengembalian uang Negara, pelaku juga harus dijatuhi sanksi social.

Dan faktanya juga hari ini OTT, besok ada OTT lagi. Bukan OTT-nya yang dipermasalahkan, tapi perilaku menyimpang itu terus saja terjadi, ucap kata dia.

Sementara kepala divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menanyakan, koruptor bebas pidana ketika mengembalikan uang kerugian Negara masih dalam bentuk wacana. Belum ada keputusan dari polri terkait kebijakan itu.

Masih wacana, akan didorong dan didukung oleh DPR juga, ujar Setyo.

Saturday, March 17, 2018

Pimpinan Tambahan MPR Akan Dilantik Pekan Depan


Hasil gambar untuk Pimpinan Tambahan MPR Akan Dilantik Pekan DepanJakarta, ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPDP atau MD3 sudah berlaku meskipun  Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mendatanganinya Zulkifli menyebut UU itu Berlaku sejak semalam pukul 00.00 WIB.

MD3 sudah berlaku semalam, oleh karena itu satu-satunya cara bagi public yang tidak setuju bisa mengugat, kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (15 Maret 2018).

Untuk pelantikan , dia menyebut rencananya akan di laksanakan pada pecan depan. Namun Zulkifli belum menyebutkan hari yang tepat untuk melantik 3 pimpinan tambahan MPR dari PDI perjuangan, partai Gerinda dan partai kebangkitan Bangsa (PKB).

Untuk DPR akan paripura pada hari selasa (20 Maret 2018). Saya MPR (kalau tidak) Selasa atau Rabu, ucap kata dia.

Sedangkan nama ketiga calon pimpinan tersebut, Zulkifli menyebut belum menerima surat resminya dari setiap fraksi. Namun, dia yakin , sosok Wasekjen PDI perjuangan Ahmad Basarah, ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau cak imin, dan Sekjen partai Gerinda Ahmad Muzani yang akan mengisi penambahan itu.

Mungkin 1, 2 hati ini gabung rapat gabungan bisa langsung (nama-namanya), ucap ketua MPR ini.

PDIP Belum Serahkan Nama

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri belum bisa mengungkapkan nama tambahan pimpinan MPR dan DPR.

Sebab dia beralasan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 belum mendapatkan kepastian. Hingga kini tepat sebulan UU MD3 disahkan DPR, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum juga menandatanganinya.

Nama pimpinan DPR, MPR akan disampaikan pada waktunya, kata Sekjen PDIP Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 14 Maret 2018.

Karena hal itu, Hasto menyebut PDIPini belum menyerahkan nama-nama calon pimpinan tersebut.

Kita belum ada menyerahkan. Belum diputuskan namanya, yang jelas satu nama untuk DPR dan MPR, jelas Hasto.

Friday, March 16, 2018

PDIP Pertimbangan Sosok Agamis Jadi Bakal Cawapres Jokowi


Hasil gambar untuk joko widodoJakarta, Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan partainya yang masih mempertimbangkan bakal calon wakil Presiden bagi Jokowi pada Pilpress 2019 mendatang. Sosok agamis menjadi salah 1 kiteria yang di wacanakan bersanding dengan jokowi.

Itu juga yang menjadi salah 1 pertimbangan. Boleh saja menjadi masukan, kata puan dikompleks Istana kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (15 Maret 2018).

Men8urut Puan, partainya juga mengantongi sosok bakal cawapres bagi Jokowi. Hanya saja, ia enggan mengungkapkan lebih jauh.

PDIP mempunyai pertimbangan lain. Tapi kita juga punya masukan kiteria yang menjadi perjuangan PDIP, ucap kata Puan.

Puan mengakatan partainya besama partai koalisi lainnya, masih terus membnagun komunikasui dan mempertimbangkan bakal cawapres bagi jokowi. Menteri coordinator Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan itu tak mempermasalahkan apabila sejumlah nama mulai muncul di bursa bakal cawapres bagi jokowi.

Tapi waktunya masih 4 bulan, dan masih cair sekali. Jadi nama yang masuk pada nama yang  keluar itu bisa kapan saja terjadi, masih dinamis, terang Puan.

Ada Puan dan AHY

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan, partai pengusung Joko Widodoatau Jokowi  di pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini telah mempunyai beberapa daftar calon pendamping.

Ia mengatakan bahwa, nama-nama tesebut ada perwakilan dari beberapa partai koalisi dan partai di luarnya. Basarah menyebut beberapa sosok cawapres dari  Jokowi.

Basarah mengungkapkan, calon pendamping itu adalah ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, ketua umum PAN Zulkifli Hasan, ketua umum PPP Romahurmuziy atau Romi, hingga putra ketua umum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono.

Tentu semua Cawapres yang muncul Pak Muhaimin Iskandar ketua PKB (kalau internal partai) ada Puan Maharani dan lain-lain masuk list kita, kata Basarah di kompleks parlemen, Senayan Jakarta Pusat, pada rabu 14 Maret 2018.

Ia menjelaskan pertain pimpinan Megawati Soekarnoputri itu saat ini terus melakukan pengkajian terhadap semua calon. Karena hal itu, Basarah mengharapkan komunikasi dan kerja sama politik bersama petinggi partai dapat mendapatkan kesempatan bersama.

Meskipun nantinya memang, kesepakatan untuk cawapress Jokowi hanya untuk 1 orang.

Bahwa kita bisa terus bersama-sama walaupun tanpa keputusan akhir adalah menjadikan mereka sebagai cawapres, papar dia.

Thursday, March 15, 2018

Batas Jokowi Teken UU MD3 Berakhir, Ketua DPR: Perppu Ongkosnya Mahal


See the source imageJakarta, batas waktu penandatangan UU MD3 oleh Presiden Jokowi berakhir hari ini. UU MD3 tersebut memiliki waktu selama 30 hari, setelah di sahkan oleh DPR pada 14 Febuari 2018 lalu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau perppu untuk UU mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Kami berharap perppu tidak peril dikeluarkan, karena tidak ada lagi kepentingan yang memaksa, ucap kata Bomsoet di komplek parlrman, Senayan , Jakarta pusat, pada Selasa 13 Maret 2018.

Menurtnya bahwa, ketidaksesuaian terhadap 3 pasal di UU MD3 dapat  di perbaiki melalui uji materi di mahkamah kontitusi atau MK, ucap kata dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah di wakili oleh menteri hokum dan hak asasi manusia (Menkumham) Yasonna Laoly telah mengesahkan UU MD3 pada 14 Febuari 2018 lalu.

Seperti yang sudah di atur dalam kosntitusi kita. Jika ketika dalam waktu 30 hari Presiden tidak tanda tangan secara otomatis UU tersebut berlaku, jelas Bamsoet.

Jokowi Belum Ambil Sikap

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya belum mengambil sikap terkait dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPr, DPRD dan DPD (UU MD3). Padahal, UU MD3 akan berlaku, pada Rabu 14 Maret 2018, setelah disahkan oleh DPR pada Febuari 2018.

Sudah jelas bunyinya, Undang-Undangnya, bahwa sebelum 30 hari ditandatangani atau tidak berlaku, ucap kata Seketaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 13 Maret 2018.

Menurutnya, apa pun sikap Jokowi nanti, itu merupakan bentuk sikap pemerintah dalam mendengarkan asprasi dan masyarakat yang berkembang selama ini .

Presiden mendengar suara publik, masyarakat, karena bagaimana pun kana da message yang sangat kuat tentang hal itu dan di dengar oleh Presiden dan tentunya disikapi oleh Presiden, ucap kata Pramono.

Pramono mengatakan bahwa, bukan lagi menjadi persoalan pemerintah, jika kementrian hokum dan  HAM telah menomorkan UU MD3 untuk di undangkan dan berlaku besok. Jika masih tidak setuju dengan UU MD3, pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan judicial review.

Kalau sudah di undangkan bukan lagi menjadi domainnya pemerintah maupun DPR kalau masih ada yang keberatan , orang bisa melakukan gugatan judicial review di MK dan Negara ini adalah Negara demokratis, terbuka dan mempersilakan siapa saja, ucap kata Pramono.

Wednesday, March 14, 2018

PDIP Siap Sambut Rematch Jokowi VS Prabowo di Pilpres 2019


Hasil gambar untuk jokowi dan prabowoJakarta, Wakil Sekjrn PDI perjuanagan Eriko Sotarduga mengatakan partainya siap memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. PDIP juga tak khawatir bila lawan yang akan di hadapinya nanti yaitu Prabowo Subianto.

Dalam Demokrasi itu baik, artinya juga dapat mengulang yang lalu. Wajar saja ucap kata Eriko di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 13 Maret 2018.

Kendati begitu, anggota DPR komisi XI iyu mempertanyakan kapan  Prabowo akan segera dedeklarasikan sebagai calon presiden dari partai Gerindra.

Padahal sudah banyak DPD Gerindra yang telah menyampaikan dukungan kepada mantan drajen koppasus tersebut.

Tapi tentu saja kami bertanya juga kembali, kapan hal ini akan diiwujudkan. Tentu ini yang akan kami tunggu, ujar dia.

Karena hal itu. Eriko menyatakan pihaknya dalam menyambut dengan baik bila pertemuan keduaanyaakan terjadi di pilpress 2019.

Itu kontestasi demokrasi, bukan hal yang aneh juga, wajar saja. Dan ini kesempatan terakhir beliau, jelas Eriko.

Rematch jokowi – Prabowo

Ketua umum partai persatuan perkembangan (PPP) Romahurmuziy atau Romi meyakini tidak aka nada poros ketiga di pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia memprediksi Joko Widodod atau Jokowi akan kembali bersaing dengan ketua umum partai Gerinda Prabowo Subianto.

Akan rematch saya yakin, ucap kata Romahurmuziy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 13 Febuari 2018.

Menurutnya, poros ketiga adalah basa-basi politik saja. Sehingga hampir dipastikan tidak akan ada poros ketiga.

Hampir dapat di pastikan tidak ada. Pertama hanya akan mungkin kalau Gerinda dan PKS yang dapat membentuk poros seperti yang biasa diungkapkan partai-partai tersebut, ujar Romahurmuziy.


Tuesday, March 13, 2018

Tanggulangi Terorisme, kemendagri dan BNPT teken MoU

See the source imageJakarta, kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah melakukan penandatanganan memprandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman MoU ini adalah dalam uupaya mengoptimalkan pelaksanan program penanggulangan terorisme

Indonesia sebagai negara yang besar, ini tantangannya yang di hadapioleh bangsa. kita semua harus pahami daerah rawan bencana di mana setiap daerah rawan bencana, tidak hanya itu saja, juga terorisme danh radikalise, ucap kata menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo di ballroon Aryaduta Hotel, jakarta Pusat, pada Senin (12 Maret 2018).

Hal ini, menurut Tjahjo yang juga akan menjadiperhatian dari Presiden Joko Widodo atau jokowi. sehingga, MoU ini sudah dilakukan agar kemendagri dapat memberikan data kependudukan kepada BNPT

Tjaho mengatakan, saat ini kemendagri sudah mempunyai data kependudukan 262 juta lebih. sebanyak 164 jutanya sudah memiliki e-KTP.

Sekarang 97% sudah merekam datanya 3% lagi kita jemput bola. masyarakat harus memiliki pikiran proaktif. hal ini untuk pendataan, untuk kepentingan semua masalah, tutur dia.

Tjahjo mengatakan bahwa, dari kacamata kemendagri, urusan radikalisme dan teorisme ini harus berani menentukan sikap.

Sementara itu, kepala BNPT Surhadi Alius menjelaskan, dengan adanya MoU ini, maka kemendagri bisa memberikan data kependudukan untuk penanggulangan teorisme.

Pihak kemendagri merekomendasikan penggunaan data kependudukan kepada BNPT untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan teorisme, ucap kaca Suhardi.

Analisis data tersebut, lanjut dia, selanjutnya di gunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan idelogi yang bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah 


Dengan demikian, dia menegaskan bahwa penanggulangan teorisme bukan berasaldari pemerintah saja. tetapi penanggulangan teorisme bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan merupakan komitmen bersama, ucap kata Suhardi.

Melalui MoU ini, Suhardi berharap dapat mendorong peran aktif semua pihak dan pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam pencegahan terorisme.

Butir-butir dalam nota kesepahaman (MoU) tersebut meliputi:

1. Pembinaan di bidang karakter kebangsaan dan wawasan kebangsaan bagi narapidana terorisme,          mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya.

2. Meningkatkan program penanggulangan radikalisasi bagi masyarakat dalam rangka menjaga               kerukunan antarsuku, umat beragama, ras dan golongan dalam mencegah penyebaran paham               radikalisme.

3. Mendorong partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan Forum koordinasi pencegahan        terorisme (FKPT) di daerah.

4. Meningkatkan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan              dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 di wilayah perbatasan negara.

5. Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pengawasan di bidang intelijen dan penanganan          tindak pindana terorisme.

Monday, March 12, 2018

Jokowi Bicara Tentara China dan Penganiayaan Ulama Di Acara Demokrat


See the source imagePresiden Jokowi memastikan beredarnya informasi masuknya uang dan tentara RRC melalui Bandara Soekarno-Hatta yang sudah beredar di media sosial adalah hoax.
setelah itu, pas di cek kepolisian, beritanya itu tidak ada dan berita itu tidak benar. ucap kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara  Rapimnas Demokrat di Bogor, pada Sabtu (10 Maret 2018).

Adapun juga terkait ramainya penyerangan dan penganiayaan kepada Ulama dan kiai di Indonesia, yang sudah beredar di media sosial, dari 41 informasi yang di dapat, hanya 3 kasus yang benar.

sekarang dalam penanganan serius oleh kepolisian kita, Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kotra Solo ini pun sudah meminta, agar tidak ada pihak yang memperkeruh keamanan dan keutuhan negara jelang tahun politik 2019 mendatang.

sepertinya memang semua itu sudah di sengaja untuk memperkeruh suasana, jelas Presiden Jokowi.

Tidak Bersikap Tegas

Presiden Jokowi telah meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penyebar infomasi hoax, yang telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

Inilah yang harus kita jaga dan tegas-tegas yang saya sampaikan kepada kapolri, tindak tegas pelaku-pelakunya

Sunday, March 11, 2018

Demokrat Kejar 100 Juta Pemilih Muda pada Pemilu 2019


See the source imagePartai Demokrat akan menyasar 52 persen pemilih atau 100 juta orang dalam Pemilu 2019. Jumlah tersebut, merupakan kaum muda yang berusia antara 17-35 tahun.

Tidak sedikit yang merupakan pemilih pemula. Kita, Partai Demokrat, harus memenangkan hati dan pikiran anak-anak muda ini, kata Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya, di Bogor, Minggu 11 Maret 2018.

Menurut putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, mereka merupakan generasi milenial dengan jumlah elektoral yang cukup besar. Karena merekalah yang menentukan masa depan bangsa dan negara kita, ucap dia.

Di hadapan 11 ribu peserta Rapimnas Demokrat, AHY menuturkan kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan dalam peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2017. Kala itu, di depan ribuan anak muda Makassar, dia menceritakan kekuatan pemikiran dan tindakan anak muda.

AHY pun mengaku mendapatkan keluhan dari anak-anak Indonesia terkait kekhawatiran kalah bersaing dengan pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Karenanya, AHY menawarkan kesempatan kaum muda untuk sama-sama maju dalam dunia pendidikan dan pekerjaan.

Bonus demografi yang akan kita alami dalam waktu dekat ini, benar-benar bisa kita maksimalkan untuk membuat lompatan menjadi negara maju, kata Ketua Kogasma Demokrat ini.

5 Sasaran Demokrat

Ketua Komando Tugas Bersama (Kosgama) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan pidato politiknya di Rapimnas Partai Demokrat. Dalam keterangannya, ia menyatakan ada lima sasaran yang ditarget Demokrat dalam pembangunan bangsa.

Demokrat memiliki 5 sasaran yang akan kami capai bagi kemajuan Negara dan pemerintahan, tentunya jika diberi amanah oleh rakyat di tahun 2019 nanti, tegas AHY di Sentul, Bogor, pada Minggu (11 Maret 2018).

Dia menuturkan 5 sasaran itu terdiri dari lapangan pekerjaan yang tersedia, pendapatan serta daya beli masyarakat meningkat, kemiskinan yang berkurang, kerukunan sosial lebih baik, dan terakhir, keadilan, kebebasan, dan keamanan bagi semua masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, Partai Demokrat juga akan menjadikan hidup rakyat lebih baik.

Demokrat pastinya akan menjadikan Indonesia sebagai Negara yang rukun, damai, demokrasi, dan lebih sejahtera. Tentunya agar kehidupan rakyat lebih baik, tegas dia.

HY juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK atas prestasi yang telah dicapainya. Hasil yang diraih hendaknya dapat selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya berharap agar pencapaian yang telah dicapai dapat selalu dijaga dan ditingkatkan,  ujar dia.

AHY juga menyatakan Demokrat sebagai partai, akan selalu mengingatkan pemerintah jika masih ada kekurangan . Selain itu juga akan mendorong pemerintah agar dapat bekerja lebih baik lagi ke depannya.

Saturday, March 10, 2018

3 Gaya Jokowi yang Dinilai Mengubah Tradisi Istana


See the source imageJakarta,  Ketua DPR menilai gaya komunikasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tampil apa adanya menjadikan masyarakat atau media selalu tertarik memberitakan sosoknya. Sosok nilah yang dipandang Bambang Soesatyo sebagai kekuatan utama Jokowi.

Saat menghadiri peluncuran buku (Komunikasi Politik Jokowi) di Gedung DPR, Jakarta, Bamsoet -panggilannya- mengaku kagum dengan gaya komunikasi politik Presiden Joko Widodo.

Ia menilai Jokowi sangat piawai dalam menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi yang dibangun menggunakan bahasa sederhana dan merakyat, sehingga mereka lebih memahami pesan-pesan disampaikan.

Figur Presiden Jokowi yang apa adanya dan gaya bahasanya yang sederhana, justru menjadi perhatian masyarakat dan media massa untuk selalu memberitakan keunikannya, kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima, pada Minggu (11 Febuari 2018).

Mantan Ketua Komisi III ini bahkan menilai gaya komunikasi politik Jokowi menjadi tradisi baru di kalangan istana. Tradisi itu disebutnya berhasil meruntuhkan sifat kesakralan istana yang dipandang sebelumnya sangat kaku, formal, dan penuh protokoler.

Presiden Jokowi, kata Bamsoet, mempunyai banyak jurus komunikasi politik. Di antaranya tiga, yaitu politik meja makan, ngeteh di beranda istana, mengenakan sarung sebagai lambang kaum santri.

Ini adalah beberapa kepiawaian Presiden dalam membangun persepsi publik. Gaya komunikasi politik seperti itu berhasil mengubah persepsi istana yang selalu digambarkan penuh formalitas dan protokoler, papar Bamsoet.

Komunikasi Santun

Demikian pula ketika memecahkan persoalan, Jokowi menurut Bamsoet cenderung lebih memilih gaya komunisi politik yang halus dan santun. Presiden Jokowi jarang menyanggah atau menjawab tudingan politik yang menyerangnya dengan perkataan, namun menjawab dengan komunikasi nonverbal.

Ketika mendapat serangan keras saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihalangi Paspampres saat ingin turun mendampingi Jokowi saat penyerahan Piala Presiden 2018 kepada Persija, Jokowi tidak banyak berkomentar. Cukup Jokowi mengajak Pak Anies duduk satu mobil, selesai. Inilah cara-cara komunikasi politik yang efektif, ungkap Bamsoet.

Hal lain yang menjadi khas Presiden Jokowi, diutarakan Bamsoet adalah kebiasaannya menggunakan media sosial. Melalui vlog, twitter, instagram, maupun instrumen media sosial lainnnya, Jokowi menyampaikan pesan tentang aktivitas keseharian seperti kebanyakan orang. Masyarakat jadi tahu bagaimana kesehariaan Presiden Jokowi di luar tugas kenegaraan, ucap kata Bamsoet.

Friday, March 9, 2018

Demokrat Siap Dukung Jokowi di Pilpres, SBY: Tapi Ada Syaratnya...


See the source imageKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sinyal untuk berkoaliasi dengan partai pengusung Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019.

Jika Tuhan Yang Maha Kuasa berkehendak, sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak (Jokowi), kata SBY dalam sambutannya di Rapimnas Demokrat, Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (10 Maret 2018).

Dia mengatakan, Partai Demokrat bisa berkoalisi dan mendukung Jokowi selama memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, Jokowi bisa membangun kebersamaan yang tepat.

Kemudian, Jokowi mempunyai visi-misi yang tepat dan sama dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat pun ikut diajak dalam perumusan agenda, ucap kata SBY.

Terakhir, koalisi yang dibangun harus berjalan harmonis, saling percaya dan menghargai sehingga terbentuk kepercayaan bersama.

Namun begitu, Presiden ke-6 RI ini tak ingin terburu-buru mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Nanti beberapa bulan mendatang, putra-putri terbaik bangsa yang Demokrat nilai cakap dan mampu memimpin Indonesia lima tahun ke depan akan kami umumkan sebagai pasangan calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat, ucap kata SBY.

Jokowi Mengaku Demokrat

 See the source image
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sambutan saat membuka Rapimnas Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pada pidatonya, Jokowi mengaku sebagai seorang demokrat. Dia percaya diri ciri-ciri demokrat ada padanya. Salah satunya, mau mendengar dan menghargai orang lain.

Saya ini seorang demokrat, kata Jokowi yang disambut dengan tepuk tangan peserta Rapimnas Demokrat. Menurut dia, selama ini, ada yang menilainya sebagai pemimpin yang tak gagah dan otoriter. Padahal, dia mengaku tidak memiliki wajah sangar dan otoriter. Dia pun berusaha selalu tersenyum.

Kenapa kok dibilang ororiter dan saya tidak ada potongan sama sekali potongan otoriter. Penampilan saya tidak sangar dan saya tersenyum, ujar Jokowi.

Dia pun mengaku memiliki sifat yang tak beda jauh dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ciri-ciri demokrat kan mendengar dan menghargai ucapan orang lain. Dan kurang lebih saya memenuhi lah kriteria itu. Artinya, saya sama SBY beda-beda tipis sekali. Kalau saya seorang Demokrat, Pak SBY tambah satu yaitu Ketua Umum Partai Demokrat, ucap kata Jokowi.

Thursday, March 8, 2018

Usai Bertemu PKB-PAN, Hinca: Semoga Nanti Partainya Nambah


See the source imageJakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengakui pertemuannya dengan Sekjen PAN dan Wasekjen PKB membahas Pilpres 2019 agar tidak berlangsung dengan calon tunggal.

Kami berdiskusi membuat itu (pilpres) pasangan lebih dari satu. Kemudian ada istilah poros ketiga, supaya publik merespons baik, ucap kata Hinca di Kawasan SCBD, Jakarta, pada Kamis, 8 Maret 2018. Hinca Panjaitan menyatakan, pertemuan tiga partai di level kesekjenan ini terbuka dan pihaknya siap merangkul partai lain.

Sangat terbuka. Dengan siapa saja kami komunikasi, dengan Mas Hasto (Sekjen PDIP) dan itu normal. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya nambah (partainya), jelas Hinca.

Terkait kemungkinan mengajak Partai Gerindra, Hinca menyebut tak menutup kemungkinan. Dia mengaku kondisi antara sekretaris jenderal partai tiap partai sangatlah solid. Semua kita solid dengan semua teman Parpol, ini tidak lanjut pembicaraan selanjutnya. Kemarin kita duduk bersama, juga kita sepakat ini konteks forum kesekjenan, ucap kata Hinca santai.

Inisiasi Pertemuan

Pertemuan antara PAN, PKB, dan Demokrat, diakui diinisiasi oleh Hinca. Hal tersebut sudah menjadi wacana lama yang tertunda, lantaran proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jadi ini sekarang saya yang jadi pengundangnya, nanti berikutnya Mas Eddy atau Mas Karding, tutup Hinca.

Wednesday, March 7, 2018

Sindiran Fadli Zon ke Sri Mulyani soal Rupiah Dianggap Salah Alamat


See the source imageJakarta, Sindiran yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terhadap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, terkait pelemahan rupiah dinilai salah alamat. Selain itu, sindiran tersebut juga dianggap tak layak diucapkan oleh seorang tokoh publik, seperti Fadli Zon.

Serangan ini dilontarkan Anggota Komisi XI DPR RI Johnny Plate. Dia mengatakan, seharusnya soal pelemahan rupiah ini menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI), bukan Menkeu.

Ini salah alamat, itu tidak layak dari seorang tokoh. Karena kalau komentar itu harus relevan, harus benar. Kalau mengkoreksi harus tepat, di Jakarta, pada Kamis (8 Febuari 2018).‎ Selain itu, kata Johnny, pelemahan rupiah bukan disebabkan oleh faktor internal, melainkan eksternal. Johnny menilai Fadli Zon tidak memahami permasalahan ini.

Pelemahan rupiah ini masalah domestik atau luar negeri. Pelemahan bukan disebabkan oleh satu hal. Kali ini lebih banyak disebabkan oleh psikologi dari perubahan Gubernur Bank Sentral AS. Dia (Fadli Zon) tahu tidak itu? Pasti tidak tahu, ucap kata dia.

Selain itu menurut Johnny, sebenarnya BI bisa saja melakukan intervensi untuk memperbaiki pelemahan rupiah. Namun ada risiko yang harus ditanggung.

Soal pelemahan rupiah, BI kalau mau intervensi bisa kok. Tapi tahu tidak dia akibatnya dari intervensi itu? Akibatnya devisa tergerus. Nah supaya devisa tidak tergerus dan rupiah tetap dalam kendali, BI memiliki kebijakan moneter, dan itu di dalam BI sendiri, ucap politikus dari Fraksi Nasdem ini.

Cerita Reza Rahadian Serunya Garap Video Bareng Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, bersama aktor Reza Rahadian menggarap video Question and Answer (Q&A). Video berisikan tanya jawab seputar APBN, ekonomi, pajak, dunia seni yang diajukan warganet melalui Instagram Sri Mulyani.

Reza Rahadian menceritakan keseruan syuting dengan Sri Mulyani dalam menjawab berbagai pertanyaan dari Warganet.

Ada masalah APBN, pajak, apa sih pentingnya membayar pajak. Hal-hal yang sangat umum dan menurut saya sebagai Wajib Pajak, saya punya interest yang besar sama Ibu (Menkeu), kata Reza saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, pada 5 Maret 2018.

Pemeran Benyamin Sueb di film Benyamin Biang Kerok ini mengaku, syuting atau tapping video Q&A bersama Sri Mulyani sudah dilaksanakan pada Rabu, 28 Februari lalu. Syutingnya sudah di kantor Ibu Menkeu. Nah, tayangnya yang belum tahu kapan, ujarnya sumringah.

Reza mengaku sudah bertemu dengan Sri Mulyani beberapa kali. Namun kali ini berbeda, membahas seputar ekonomi, APBN, pajak dengan santai bersama mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sudah beberapa kali pertemuan kasual dengan Ibu Sri Mulyani. Tapi ini diinisiasi untuk ngobrol pajak, APBN yang kalau di forum berita sangat serius. Tapi tapi lewat vlog, anak muda lebih mengerti ngomongin utang, APBN, ucapnya. Ibu Sri Mulyani menanyakan saya beberapa hal terkait personal saya, karier. Dan saya juga tanya ke Beliau, konsepnya begitu, tutur Reza.

Sementara itu dikonfirmasi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengatakan, video Q&A Sri Mulyani dan Reza Rahadian akan tayang dalam satu atau dua hari ini. Mudah-mudahan satu atau dua hari ke depan (tayang) di Instagram dan Facebook (Sri Mulyani), tandasnya.

Tuesday, March 6, 2018

Yusril Optimistis PBB Raih 9 Persen di Pemilu


See the source imageJakarta, Partai Bulan Bintang (PBB) telah resmi maju sebagai peserta Pemilu 2019. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan 9 persen suara di Pileg 2019 untuk bisa kembali duduk di kursi parlemen.

Mudah-mudahan akan sukses hadapi pemilu akan datang, setidaknya dengan nomor 19 ini kami dapat 9 persen pada pemilu akan datang, kata Yusril di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Maret 2018. PBB akan berjuang minimal lampaui angka 4 persen dan kembali ada Fraksi PBB di DPR. Itu yang kami perjuangkan, ucap kata dia.

Menurut Yusril, yang paling penting saat ini adalah membuat PBB kembali masuk di parlemen, setelah dua periode pemilu tidak berhasil menembus kursi DPR.

Yang paling penting adalah Fraksi PBB itu ada, mungkin saya akan maju (jadi) anggota DPR RI sekarang ini. Walaupun anggota DPR tidak ada artinya bagi saya, tapi saya ingin supaya kekuatan PBB muncul lagi paling tidak ada Fraksi PBB di DPR dan fraksi itu akan sangat kritis dan fraksi itu akan jadi mesin oposisi di parlemen nanti, ungkapnya.

Ahli hukum tata negara itu juga mengatakan, saat ini partainya semakin kuat. Sebab, dia terus melakukan konsolidasi dengan kadernya hingga di tingkat bawah.

Anda lihat kekuatan kita jauh lebih meningkat dari yang lalu-lalu. Ini kan lima tahun terakhir empat tahun ini sampai hari H kepemimpinan PBB, kelihatannya sih memang cukup menguat, saya lakukan konsolidasi sampai ke tingkat yang paling bawah, tandas Yusril.

Dukung Kotak Kosong

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan langkah partainya jelang Pemilu Legilatif dan Pilpres 2019 mendatang. PBB, kata dia, tidak akan berkoalisi dengan partai mana pun bila calon presiden masih sama seperti pilpres lalu.

Daripada menjadi bagian pemerintah, kalau masih pemerintah yang sekarang, kami enggak pikir koalisi. Kami pikirkan diri kami sendiri. Kenal kami harus koalisi Gerindra, PKS, dan lain-lain, kata Yusril usai rapat pleno terbuka.

Yusril berencana mendukung kotak kosong bila nantinya calon presiden yang ada adalah calon tunggal. Kalau misalnya calon tunggal ya, barang kali PBB akan kampanye untuk dukung kotak kosong ya, dan akan menjadi kekuatan oposisi utama dalam republik ini, ucap kata Yusril.

PBB, kata Yusril, akan berusaha mendapat kursi di parlemen dan membuat fraksi. Dengan demikian, PBB menjadi pemimpin oposisi. Kalau memang kita bisa membentuk fraksi sendiri, kalau perlu kita sendirian yang oposisi, kata Yusril.

Monday, March 5, 2018

KPK: Fredrich Yunadi Lebih Baik Kooperatif di Persidangan


See the source imageJakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan e-KTP, Fredrich Yunadi kooperatif mengikuti proses persidangan tersebut. Sebab, usai eksepsinya ditolak majelis hakim, Fredrich mengancam tidak akan menghadiri sidang lanjutannya.

Saya kira lebih baik terdakwa kooperatif dengan proses hukum, hadiri proses persidangan karena itu kan adalah sebuah kewajiban dari proses hukum yang berlaku, ucap kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, pada Selasa (6 maret 2018).

Febri menyatakan jika mantan pengacar Setya Novanto itu keberatan atau mempunyai bukti lain terkait perkaranya maka seharusnya diuji di proses persidangan. Dia menegaskan KPK tidak akan terpengaruh jika Fredrich tidak menghadiri sidang lanjutan.

Itu justru akan mengurangi dari hal terdakwa sendiri karena seharusnya kalau keberatan kan bisa mengajukan bukti tandingan pada KPK dan tadi saya sudah cek ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) di agenda persidangan berikutnya kita tetap akan masuk ke agenda pembuktian karena hakim secara tegas mengatakan demikian.

Jangan sampai proses persidangan ini kemudian akan diulur-ulur atau waktu yang dibutuhkan cukup lama karena prinsip dari perisidnagan itu seharusnya cepat dan sederhana, ucap Febri.

Marahui Hakim

Sebelumnya, Fredrich Yunadi tak terima eksepsi atau nota keberatannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Fredrich tetap beranggapan dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) palsu.

Di hadapan hakim, Fredrich menerangkan surat penyidikan terhadap dirinya palsu. Salah satu yang dipermasalahkan oleh Fredrich lantaran tertera nama dan tanda tangan Novel Baswedan. Sementara, menurut Fredrich, Novel tak ikut memeriksa dirinya.

Di sini diperintahkan ke Novel, Novel itu enggak ada, tapi dia dimasukkan di sprindik dan penggeledahan. Kami minta Agus Rahardjo bisa dipanggil, apa betul Novel sudah tugas, kalau tidak kan dia buat keterangan palsu, ucap kata Fredrich di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada Senin 5 Maret 2018.

Mendengar permintaan Fredrich, hakim Syaifudin menyatakan tidak akan menghadirkan pimpinan lembaga antirasuah. Mendengar jawaban hakim, Fredrich merasa kesal dan mengeluarkan nada tinggi. Fredrich merasa keberatan dengan sprindik dan surat penggeledahan palsu karena dijadikan bukti oleh jaksa KPK di dalam sidang.

Silakan (keberatan) diajukan, dicatat di berita acara, kami berpegang untuk perkara pokok ini dilanjut. Untuk penuntut umum dimohon hadirkan saksi di pemeriksaan pokok perkara, ucap kata hakim Syaifudin. Permohonannya tetap tak diterima oleh hakim, Fredrich kembali kesal. Ia berjanji dirinya tak akan menghadiri persidangan lanjutan yang rencananya akan digelar pekan depan, Kamis, 15 Maret 2018.

Kami enggak akan menghadiri sidang lagi. Ini hak saya sebagai terdakwa, saya punya hak asasi manusia, saya punya landasan hukum, ucap kata Fredrich.

Sunday, March 4, 2018

Perludem: KPU Harus Patuhi Putusan Bawaslu yang Loloskan PBB


See the source imageJakarta, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan bahwa Komisi Pemilihan Umum agar segera melaksanakan keputusan Badan Pengawas Pemilu (BAwaslu) tentang gugatan Partai Bulan Bintang (PBB).

KPU sebaiknya melaksanakan putusan Bawaslu sesuai pernyataan mereka di hadapan publik, bahwa KPU akan menindak lanjutkan apa pun keputusan Bawaslu, ucap kata Titi kepada Antara di Jakarta, pada Senin, (5 Febuari 2018).

KPU juga harus bisa (berdamai) dengan Bawaslu, dalam arti menyamakan misi sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Oleh karena itu, Titi berharap bahwa KPU dan Bawaslu harus berkoordinasi bersama untuk menjalankan fungsi masing-masing lembaga dengan baik, yakni sebagai pelaksana dan pengawas pemilu.

KPU harus mulai menyamakan persepsi dengan Bawaslu, terkait tata kelola Pemilu 2019. Kalau itu benar-benar dijalankan, tentu berbagai penyimpangan dan maladministrasi dapat dihindari sejak awal, jelas dia. Bawaslu pada Minggu, (4 Februari 2018) malam memutuskan memenangkan gugatan PBB atas putusan KPU terkait peserta Pemilu 2019.

Bawaslu memutuskan menolak eksepsi termohon dan mengabulkan secara keseluruhan gugatan pemohon, kata Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Minggu malam.

Dalam putusannya, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019, paling lambat tiga hari sejak putusan tersebut dibacakan.

Gugat Anggota KPU

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menuding salah satu anggota KPU Provinsi Papua Barat melakukan intervensi dalam proses verifikasi faktual partai politik, hingga menggagalkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019.

Yusril menduga intervensi tersebut dilakukan oleh anggota KPU Papua Barat divisi hukum bernama Yotam Senis, dengan memerintahkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk mengubah lampiran berita acara PBB dari keterangan Belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Yotam yang bermain, dia yang instruksikan kepada Ketua KPU Manokwari Selatan supaya mengubah ketika dibacakan itu dari BMS menjadi TMS, ucap Yusril.

Dia mengatakan pada saat dibacakan hasil akhir rekapitulasi, KPU setempat menyatakan ada 16 partai politik lolos, tanpa menyebutkan dengan rinci nama-nama partainya. Asumsinya, PBB termasuk dalam daftar 16 partai politik yang diverifikasi faktual tersebut.

Permainan kecurangan diduga dilakukan pada saat KPU Papua Barat tidak membacakan lampiran berita acara, yang terdapat keterangan BMS atau TMS.

Saturday, March 3, 2018

Wakil Ketua DPR: Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Jadi Tantangan Kepala BBN yang Baru


Hasil gambar untuk Wakil Ketua DPR: Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Jadi Tantangan Kepala BBN yang BaruJakarta, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru, Irjen Pol Heru Winarko, dapat meningkatkan kinerja BNN, karena tantangan yang akan dihadapi cukup berat dalam memimpin lembaga tersebut.

Jabatan Kepala BNN tidaklah mudah, terlebih akhir-akhir ini Indonesia diserbu berton-ton narkotika, dan Irjen Pol Heru harus bisa menghentikan penyelundupan narkoba yang melewati daerah-daerah perbatasan, ucap kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (1 Maret 2018).

Politisi F-PAN itu menegaskan bahwa pengawasan di pelabuhan (tikus), khususnya di daerah perbatasan seluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan. Oleh karena itu, ia meminta kepada Heru untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait, seperti Kepolisian, Badan Keamanan Laut, Bea dan Cukai, Polair, serta TNI.

Kami berharap Pak Heru Winarko dapat melanjutkan program-program dari Kepala BNN sebelumnya, Pak Budi Waseso, dan mampu meningkatkan programnya. Sehingga penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak akan terjadi lagi, termasuk membongkar peredaran narkoba di kalangan artis dan public figure, pesan dari Taufik.

Untuk diketahui, Irjen Pol Heru Winarko telah dilantik sebagai Kepala BNN oleh Presiden Joko Widodo, menggantikan Komjen Budi Waseso (Buwas) yang telah pensiun terhitung pada 1 Maret 2018 ini.

Heru mengawali karirnya dengan menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Ia juga pernah menjabat Kapolda Lampung, sebagai staf khusus Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan Deputi Penindakan KPK.

Friday, March 2, 2018

4 Kehebohan Wali Kota Kendari Sebelum Ditangkap KPK


See the source imageWali Kota dari kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) ternyata sudah kerap menghadirkan kehebohan sebelum ditangkap KPK karena dugaan kasus suap fee proyek. Misalnya, wali kota termuda di Indonesia ini, sejak masih menjadi pelajar SMA pada 2006 sudah pernah bersitegang dengan polisi lalu lintas.

Saat itu, ayahnya Asrun yang kini juga sudah menjadi tersangka KPK masih menjabat sebagai Wali Kota Kendari periode pertama. Sedangkan sejak menjabat Wali Kota Kendari, ADP tercatat punya 4 kasus yang membuat heboh.

Berikut, 4 kasus dan kehebohan yang dihadapi ADP sebelum ditangkap KPK:

1. Pecat Pimpinan PAN Muna Barat

5 hari sebelum ditangkap KPK di Kendari, Wali Kota Adriatma Dwi Putra yang juga Sekum DPW PAN Sulawesi Tenggara bersama sejumlah pengurus memecat pimpinan DPD PAN Kabupaten Muna Barat, La Ode Rajiun Tumada. Pemecatan terjadi pada Kamis 22 Februari 2018.

Rajiun Tumada diketahui sebagai Bupati Muna Barat. Penonaktifan Rajiun Tumada karena dianggap membangkang dan tidak melaksanakan perintah PAN.

Namun, pemecatan ini menjadi kontroversi karena sebelum dipecat ternyata Rajiun telah membentuk Satgas Anti Money Politic menghadapi Pilkada 2018. Selain itu, Rajiun tidak menemani Wali Kota Kendari saat menemani ayahnya Asrun berkampanye untuk calon gubernur di Kabupaten Muna Barat.

Kita sudah konsolidasi dengan DPP, dan DPP menyerahkan sepenuhnya ke DPW. Kita dari DPW telah mengambil keputusan untuk menonaktifkan Rajiun Tumada sebagai Ketua DPD PAN Mubar, ucap kata Ketua DPW PAN Sultra Abdurrahman Saleh.

2. Istri Wali Kota Vs Istri Cagub

Sehari sebelum Wali Kota Kendari ditangkap, istrinya Siska Karina Imran, dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara oleh istri Ali Mazi, salah satu calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Istri Adriatma dilaporkan karena memposting salah satu gambar yang membuat kontroversi.

Pada gambar yang diunggah pada salah satu akun media sosial Siska Karina Imran itu, ada Adriatma Dwi Putra dan istrinya Siska Karina Imran sementara menyalami penjabat Gubernur Sulawesi, Teguh Setyabudi.

Di belakang keduanya, ada istri Ali Mazi, Agista Ariyani. Saat memposting gambar itu, Siska Karina Imran memberikan tulisan di caption akun path miliknya dengan tulisan (ada penampakan). Penampakan yang diartikan oleh pendukung Ali Mazi sebagai istri Ali Mazi yang kebetulan melintas di belakang mereka.

Sempat diberikan waktu 2x24 jam untuk mengklarifikasi tulisannya, Siska tidak juga mengklarifikasi. Pendukung Ali Mazi kemudian melaporkan Siska ke Polda.

3. Bermasalah dengan Model Cantik

Sebelum ditangkap KPK, Adriatma Dwi Putra sempat dilaporkan mantan model cantik bernama Destiara Talita di Polda Metro Jaya, 8 Agustus 2017.

Laporan ini terkait pencemaran nama baik dan penghinaan. Laporan polisi bernomor LP/3733/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimum Tanggal 08 Agustus 2017.

Dalam laporan itu polisi mencantumkan Pasal 310 KUHP, 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan atau Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan. Pada laporannya, Destiara mengaku pernah bersama-sama Wali Kota Kendari menginap di sebuah hotel bintang lima di Singapura. Destiara juga sempat mengungkapkan sempat berhubungan badan dengan Wali Kota Kendari dan dijanjikan dinikahi.

4. Rumah Pribadi Meledak

Sekitar sepekan sebelum Pilkada Kota Kendari, terjadi ledakan hebat di rumah yang ditempati ADP bersama istrinya, Siska Karina Imran, Kamis 9 Februari 2017 sekitar pukul 07.40 Wita. Ledakan terjadi di dapur rumah di Jalan Syech Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Ledakan sempat diduga bom karena sejumlah titik di ruang dapur dan ruang tamu rumah hancur berantakan. Namun isu ini kemudian ditepis Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Andap Budhi Revianto. Pihaknya menyatakan, pemicunya berasal dari kebocoran tabung gas.

Thursday, March 1, 2018

Bersiap Menangkan Jokowi di Pemilu 2019, PDIP Latih Manager Kampanye


Hasil gambar untuk Sekjen PDIP Hasto KristiyantoJakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar pelatihan manajer kampanye. Kegiatan ini diselenggarakan guna untuk meningkatkan kepemimpinan kader hingga memahami tahapan pemenenangan dan strategi kampanye untuk meraih kemenangan di pemilu 2019. Pelatihan ini sudah digelar setelah PDIP resmi mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres di pemilu 2019.

Seluruh manager kampanye di pilkada serentak 2018, wajib menempatkan tahapan pemenangan pilkada agar senapas dengan pergerakan partai untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, ucap kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis 1 maret 2018. Menurut Hasto, seluruh manajer kampanye wajib mensosialisasikan keputusan partai yang mengusung kembali Jokowi dalam pemilu 2019 nanti.

PDIP pun memanfaatkan pilkada sebagai momentum politik untuk memperkuat komitmen partai terhadap rakyat. Sebab, meskipun mencari kekuasaan, tapi bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Kita perlu menggembleng kader (PDIP) sebagai manajer tim kampanye agar punya komitmen menjaga keutuhan NKRI yang beragam. Sebagai manager tim kampanye harus bisa memberikan inspirasi dan harapan bahwa kita bisa memberikan harapan perubahan dan kesejahteraan, dengan memenangkan pasangan yang diusung partai, tukas Hasto.

Tidak Menggunakan Fitnah

 Hasil gambar untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Hasto pun menegaskan, PDIP tak akan menggunakan fitnah dalam merebut kekuasaan. Juga tidak menggunakan segala cara dalam meraih kemenangan.

Pilkada bukan sekadar memenangkan pasangan calon. Tetapi dengan memenangkan pasangan calon, maka bisa memastikan untuk membumikan Pancasila. Maka, di sini manager tim kampanye berperan dalam menjabarkan program partai dalam kampanyenya, ucap kata Hasto.

Dia juga menegaskan bahwa pelatihan manajer kampanye ini guna meningkatkan kepemimpinan kader sehingga memahami tahapan pemenenangan dan strategi kampanye yang berdasarkan semangat gotong royong partai.