Latin Brides for Marriage

Klik To Full Movie

Nonton Film Kesayangan Anda di www.nontondong.com

BERITA TERKINI

MENGULAS TENTANG BERITA TERBARU DAN TERHANGAT

BERITA OLAHRAGA

MENGULAS TENTANG DUNIA OLAHRAGA DAN KESEHATAN

BERITA OTOMOTIF

MENGULAS TENTANG BERITA OTOMOTIF TERBARU

INFO TRAVEL DAN KULINER

MENYAJIKAN BERBAGAI INFO MENARIK TRAVEL DAN ANEKA KULINER

Wednesday, February 28, 2018

Sidang Cerai Ahok Dilanjut Pekan Depan, 2 Saksi Dihadirkan


Hasil gambar untuk ahokJakarta, Majelis hakim sidang cerai Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan kembali memperdengarkan keterangan saksi pada Rabu, 7 Maret 2018. Pada sidang cerai Ahok dengan istrinya, Veronica Tan, pengacara mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menghadirkan saksi.

Ada pemeriksaan dua saksi lagi minggu depan. Belum tahu siapa aja, kita lagi cari. Tanggal 7 Maret, ya, kata pengacara Fifi Lety Indra, usai sidang cerai Ahok di bekas kantor PN Jakarta Pusat, pada Rabu (28 Febuari 2018).

Keduanya dihadirkan untuk memperkuat ketidakcocokan dalam hubungan Ahok dan Veronica. Terlebih, lanjut dia, perceraian bukan perkara mudah. Supaya diyakinkan lengkap. Ini masalah perceraian kan, bukan masalah yang gampang. Makin banyak saksi, bukti, lebih baik. Apalagi karena kedua belah pihak tidak hadir, ujar kata Fifi.

Adik mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, kemungkinan dua saksi minggu depan adalah saksi terakhir dalam sidang cerai Ahok.

Tak Akan Hadir

Sidang cerai Ahok kembali digelar hari ini, Rabu (28/2/2018) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada sidang tersebut, pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu melayangkan surat untuk majelis hakim. Apa isinya?

intinya Pak Ahok menyerahkan putusan kepada hakim. Beliau sendiri tidak akan hadir, kata pengacara Ahok, Fifi Lety Indra, usai sidang di bekas kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Rabu.

Menurut dia, hakim akan mempertimbangkan pernyataan Ahok lewat surat tersebut. Sebelumnya, majelis hakim ingin mendengarkan pertimbangan Ahok menggugat cerai.

Tuesday, February 27, 2018

Puan Maharani Bersyukur Namanya Masuk Bursa Cawapres

Image result for Puan Maharani Jakarta,  Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengaku tidak mengetahui bila namanya masuk dalam survei cawapres 2019. Meski begitu dia mensyukuri bila namanya diunggulkan dalam bursa cawapres.

Belum denger itu, alhamdulillah, ujar Puan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa (27 Febuari 2018).

Namun, putri Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri ini menolak berkomentar lebih jauh. Puan menilai Pilpres 2019 masih jauh. Karena itu, dia mengaku ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri PMK. Ya lihat nantilah, masih panjang, ucap Puan.

Ketika ditanya soal keinginannya untuk mencalonkan diri, menurut Puan Maharani pencalonan wakil presiden bukanlah masalah keinginannya tapi masa depan bangsa. Ini bukan masalah ada keinginan atau enggak ada keinginan, ini masalah masa depan bangsa, tutur Puan.

Puan mengatakan bahwa nama calon wakil presiden pendamping Jokowi saat ini masih dikaji di dalam internal PDIP. "Belum, masih dikaji," ucap Puan Maharani menandaskan.

Mandat untuk Jokowi

 Image result for Puan Maharani
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan mandat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi capres 2019. Itu disampaikannya dalam Rakernas III di Bali, yang dilakukan tertutup.

Dengan ini saya nyatakan, calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Joko Widodo, ungkap Megawati, pada Jumat 23 Februari 2018.


Dia pun menanyakan kepada para kader soal siap memenangkan Jokowi lagi. "Siap dimenangkan?" tanya Megawati sambil angkat tangan dengan bergaya metal. Para kader yang mendengar itu pun berteriak. Iya, jawabnya secara serentak.

Monday, February 26, 2018

Tjahjo Kumolo Pimpin Rombongan Eselon I ke KPK

Image result for Tjahjo KumoloJakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengatakan pihaknya bersama sejumlah pejabat eselon I Kemendagri sore ini akan menyampangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan ini, Tjahjo mengaku dirinya dan pimpinan KPK akan memberi arah kepada para pejabat eselon I yang ditugaskan sebagai Penjabat gubernur di provinsi yang menggelar Pilkada.

Setidaknya antisipasi kalau eselon I kami, nanti akan bertugas sebagai pejabat gubernur, yang mana harus selalu mengingatkan berpegang pada area rawan korupsi, ujar Tjahjo Kumolo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (26 Febuari 2018).

Menurut Tjahjo, para pejabat eselon I tersebut ucap kata dia, harus mengawasi agar tidak menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan kampanye.

Tjahjo mengatakan, area yang perlu dicermati juga yakni mengenai perencanaan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial (bansos), masalah retribusi pajak hingga berkaitan mengenai jual beli jabatan.

Itu yang kami ingatkan, seperti di Papua, tim KPK sudah memonitor semua di Kota Jayapura. Yakin KPK dengan fungsi pembinaan dan pencegahanya sudah ada di seluruh Indonesia, ujar Tjahjo Kumolo.

Tidak Ada Jaminan

 Image result for Tjahjo Kumolo
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bila setiap daerah terbuka dengan e-planning dan KPK juga sudah mengindikasi semua daerah, itu akan terwujud sesuatu yang transparan dan terbuka.


Kalau menjamin enggak bisa kami, setidaknya ada upaya meminimalisir. Karena kontrol juga di masyarakat, kuncinya intelnya KPK iya masyarakat, jelas Tjahjo Kumolo.

Sunday, February 25, 2018

Mediasi Kedua Gagal, PBB Siap Lawan KPU di Persidangan Senin Lusa

Jakarta, Mediasi di antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2019 kembali tidak menemukan titik temu.

Mediasi kedua itu berlangsung di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24 Febuari 2018). Lokasi yang sama dilakukannya mediasi pertama kemarin, pada Jumat 23 Februari 2018. Mediasi pun berlangsung tertutup dari awak media.

Sudah ditandatangani berita acara. Hasil dari mediasi dan menyatakan mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Tidak ada titik temu antara PBB dengan KPU dan sebaliknya, kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui usai mediasi di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Karena dua kali mediasi tak memperoleh hasil, maka permasalahan antara kedua belah pihak akan berlanjut dalam sidang forum ajudikasi yang dijadwalkan pada Senin 26 Februari 2018.

Yusril mengatakan pihaknya sudah siap menghadapi persidangan tersebut. Sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya melakukan perbaikan penambahan bukti-bukti baru yang didapatkan di lapangan.

PBB datang membawa usulan-usulan, tawaran-tawaran untuk dibahas tapi KPU tak ada tawaran apa pun. Menyatakan tetap tak lolos. Jadi ya kita lanjut aja di persidangan, akan hadirkan saksi-saksi, bukti-bukti surat, dan ahli, ucap Yusril.

Saksi-Saksi

Yusril mengatakan, saksi yang akan didatangkan berasal dari Papua, baik dari Manokwari Selatan maupun provinsi termasuk LO di sana.

Kita mendengar apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Akan dihadirkan dalam persidangan nanti. Kita lihat seperti apa putusan Bawaslu karena ini persidangan dan bukan mediasi, sudah masuk persidangan pasti ada yang dimenangkan dan dikalahkan, lanjut Yusril.

Dia pun menduga ada permainan di balik tidak lolosnya PBB sebagai parpol peserta Pemilu 2019. Sebab, Ketika diumumkan secara nasional, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), namun ketika diumumkan pada tingkat provinsi, PBB dinyatakan memenuhi syarat.

Kami sudah tidak mau membicarakan masalah ini di mediasi. Nggak ada gunanya. Tapi kami nanti tetap akan mempertanyakan persoalan ini di dalam sidang Bawaslu yang akan datang, tegas Yusril.

Saturday, February 24, 2018

Hasto Sebut Zulkifli Hasan Minta Didahulukan Bertemu Megawati


Sejumlah petinggi partai yang telah disebutkan ingin bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga sudah diungkapkan akan bertemu dengan Megawati. Bahkan ia meminta untuk diprioritaskan.

Tentu saja akan banyak yang mengajukan pertemuan ke Ibu Megawati. Seperti Pak Zulkifli Hasan di dalam pengambilan nomor urut. Pak Zul juga minta diprioritaskan bisa bertemu dengan Ibu Megawati Sukarnoputri, ucap kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sanur, Bali, pada Sabtu (24 Febuari 2018).

Dia pun mengisyaratkan bahwa permintaan itu disanggupi. Bahkan pertemuan tersebut akan dilakukan usai Rakernas.

Setelah ini,  prioritas adalah bagaimana Ibu bertemu Pak Zulkifli lebih dulu, ungkap Hasto.

Meskipun demikian, dia menepis bahwa pertemuan ini akan membahas Cawapres Jokowi. Karena proses itu memiliki tahapan tersendiri.

Kalau itu kan masih ada tahapan bapak Jokowi sendiri. Terus melakukan pencermatan, terus mendengarkan masukan. Demikian pula Ibu Megawati Sukarnoputri. Yang jelas bagaimana tantangan bangsa ke depan itu akan ikut menentukan terhadap siapa yang akan diputuskan sebagai Wapres, pungkas Hasto.


Friday, February 23, 2018

Megawati: Saya Nyatakan Jokowi sebagai Calon Presiden dari PDIP

Jakarta, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan mandat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi capres 2019. Itu yang disampaikannya dalam Rakernas III di Bali, yang dilakukan secara tertutup.

Dengan ini saya menyatakan, calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Joko Widodo, ungkap Megawati, pada Jumat (23 Febuari 2018). ia pun menanyakan kepada para kader soal siap memenangkan Jokowi lagi. "Siap dimenangkan?" tanya Megawati sambil angkat tangan dengan bergaya metal.

Para kader pun yang mendengar itu pun berteriak. "Iya," jawabnya secara serentak.

Banteng Pilih Jokowi

 
Sebelumnya, ada kabar pencalonan kembali Jokowi sebagai capres 2019 yang diusung PDIP disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui akun Twitternya @pramonoanung.

"Dalam Rakernas III hari ini PDI_Perjuangan memutuskan pencalonan @jokowi menjadi calon Presiden utk tahun 2019-2024, Bismillah Menang dan mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia (#Bant3ngPilihJokowi) (#T3tapJokowi)," kicau Pramono, Jumat.

Dalam foto yang diunggah politikus senior PDIP itu, terlihat Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saling mengacungkan jari tangan membentuk angka 3. Sementara masing-masing tangan mereka saling bertautan.

Selain itu, Jokowi yang mengenakan kemeja warna merah dan Megawati yang mengenakan baju berwarna hitam tersenyum semringah.

Sementara itu, Rakernas PDIP yang diselenggarakan di Bali ini berlangsung tertutup sejak pagi hari.

Thursday, February 22, 2018

Golkar Tunjuk Agus Gumiwang Gantikan Fayakhun Jadi Ketua DPD DKI

Jakarta, Partai Golkar menunjuk Agus Gumiwang untuk menggantikan Fayakhun Andriadi sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta dan juga anggota DPR RI. Kemarin pun sudah diputuskan Plt-nya Pak Agus Gumiwang, ucap kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, pada Kamis (22 Febuari 018).

Tugas untuk Agus yaitu, lanjut dia, pastinya akan mempersiapkan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) dalam waktu dekat. Tentu dalam waktu dua bulan menyiapkan untuk musyawarah daerah luar biasa, tegas Airlangga.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Fayakhun Andriadi sebagai tersangka. Politikus Golkar ini terjerat kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berasal dari APBNP tahun anggaran 2016.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidik dan menetapkan seorang sebagai tersangka, yaitu FA (Fayakhun Andriadi), anggota DPR RI periode 2014-2019," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Diduga Terima Fee

 
KPK menduga Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR, menerima fee atas jasanya mengurus anggaran Bakamla senilai Rp 1,2 triliun. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu diduga menerima uang Rp 12 miliar dan US$300 ribu.

Alex mengatakan uang tersebut diterima Fayakhun dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta, secara bertahap sebanyak empat kali.

"FA menerima fee atau imbalan atas jasa memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016," jelas dia.

Penetapan Fayakhun sebagai tersangka berdasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, barang elektronik, dan fakta persidangan dari empat terdakwa lainnya.

Atas perbuatannya, Fayakhun dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wednesday, February 21, 2018

KPK Siap Bantu Polri Jemput Tersangka Kondensat Honggo Wendratno

Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Bareskrim Polri memburu dan menjemput tersangka korupsi penjualan kondensat Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno. Sebab, hingga saat ini Polri belum berhasil membawa Honggo kembali ke Indonesia.

Siap menjemput Honggo Wendranto). Nanti kita pelajari, ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Rabu (21 Febuari 2018).

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sudah mendukung langkah KPK turut membantu Polri melacak dan ikut membawa Honggo pulang ke Indonesia. Hal tersebut agar berkas perkara dugaan korupsi kondensat segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

KPK pun wajib hukumnya bantu Bareskrim menangkap Honggo Wendratno untuk diserahkan kepada Kejagung, ucap kata Boyamin dikonfirmasi terpisah.

Menurut dia, bantuan dari KPK diperlukan karena lembaga antirasuah itu juga pernah menjemput mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kabur ke Singapura dan Kolombia.

"KPK sudah punya pengalaman menangkap Nazarudin yg tadinya di Singapura dan kabur ke Kolombia. Pengalaman ini dpt dipakai untuk mengejar Honggo Wendratmo," ucap kata Boyamin.


Masih Menjadi Buronan

Penyidik Bareskrim Polri hingga kini masih memburu tersangka megakorupsi kondensat Honggo Wendratno dan memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Honggo yang merupakan Dirut Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) diduga merugikan negara mencapai Rp 38 triliun.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya telah menggandeng Interpol untuk memburu Honggo Wendratno yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya. Polisi juga menyebar surat DPO ke 193 negara.

Keberadaan Honggo terakhir diketahui berada di Singapura untuk berobat. Saat itu, penyidik Bareskrim Polri juga pernah memeriksa Honggo di Singapura. Namun, kini Honggo tak ditemukan lagi di negeri Singa itu.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara ketiga tersangka tersebut telah lengkap alias P21 sejak Rabu 3 Januari 2018. Namun, pihak kepolisian belum juga melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan.

Keberadaan Honggo yang belum ditemukan hingga kini dianggap menjadi salah satu penyebab pelimpahan dari polisi ke jaksa belum dilakukan.

Tuesday, February 20, 2018

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Subang Imas Aryumningsih

 
Jakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali untuk melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap izin pendirian pabrik di Subang yang menjerat Bupati Subang Imas Aryumningsih. Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, salah satunya adalah ruang kerja Bupati Subang.

Penyidik pun hari ini menggeledah tiga lokasi lagi terkait penyidikan kasus ini, ucap kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi pada, Selasa (20 Febuari2018).

Selain itu, penyidik juga telah menggeledah Kantor DPMTSP Subang, Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Subang. Menurut Febri, penggeledahan dilakukan oleh tiga tim secara parallel sejak pukul 10.00 WIB. Sementara itu penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (dari komputer), ucap kata Febri.

Sebelumya, pada Senin 19 Februari 2018, KPK juga menggeledah rumah dinas Bupati Imas Aryumningsih, rumah tersebut menjadi tersangka Data, dan kantor tersangka Miftahhudin atau PT Inti Sarana Sukses. Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen terkait 2 perusahaan PT ASP dan PT PBM.

Diketahui bahwa, Imas Aryumningsih bersama Kabid Perizinan Pemkab Subang Asep Santika dan seorang swasta bernama Data diduga menerima uang suap dari Miftahuddin selaku swasta PT ASP. Suap tersebut diberikan agar Imas memberikan izin pembangunan pabrik senilai Rp 1,4 miliar.

Diduga Terima Suap

Dalam kasus ini yang berawal dari operasi senyap tersebut, tim KPK menyita uang sebesar Rp 337.378.000 yang berasal dari beberapa orang. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, total commitment fee lebih dari itu.

Telah Diduga commitment fee awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp 4,5 miliar, sedangkan dugaan commitment fee antara bupati ke perantara adalah Rp 1,5 miliar, ucap kata dia.

KPK sudah menduga bahwa uang yang diterima akan digunakan Imas untuk kepentingan kampanye dalam Pilbup Subang 2018 mendatang. Imas diketahui kembali maju dalam Pilbup Subang Sutarno yang merupakan pensiunan TNI AU. Keduanya, diusung koalisi Partai Golkar dan PKB.

Selain uang, Basaria mengatakan bahwa Imas juga menerima fasiliatas lainnya terkait pencalonannya tersebut. Salah satu adalah fasilitasnya yaitu berupa sewa mobil Toyota Alphard.

Monday, February 19, 2018

KPK Sita Dokumen 2 Perusahaan Terkait Suap Bupati Subang

Jakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Bupati Subang Imas Aryumningsih. Penggeledahan tersebut terkait kasus suap izin pendirian pabrik di Kabupaten Subang, yang menjerat Bupati Imas.

Penggeledahan kasus Subang pun sudah dilakukan sejak pukul 10.00 WIB di 3 lokasi, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (19 Febuari 2018).

Selain rumah dinas Bupati Imas Aryumningsih, tim KPK juga menggeledah rumah tersangka Data, dan kantor tersangka Miftahhudin atau PT Inti Sarana Sukses. Dari lokasi ini, KPK sudah menyita dokumen. Menurut dia, hingga saat ini tim KPK masih berada di lokasi.

"Disita dokumen terkait 2 perusahaan PT ASP dan PT PBM," jelasnya. Sebelumnya, Imas bersama Kabid Perizinan Pemkab Subang Asep Santika dan seorang swasta bernama Data diduga menerima suap dari Miftahuddin selaku swasta PT ASP. Suap tersebut diberikan agar Imas memberikan izin pembangunan pabrik senilai Rp 1,4 miliar.

Dalam kasus yang berawal dari operasi senyap ini, tim KPK menyita uang sebesar Rp 337.378.000 yang berasal dari beberapa orang. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, total commitment fee lebih dari itu.

Diduga bahwa commitment fee awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp 4,5 miliar, sedangkan dugaan commitment fee antara bupati (Imas Aryumningsih) ke perantara adalah Rp 1,5 miliar," ucap kata dia.

Untuk Kampanye

KPK sudah menduga uang yang diterima akan digunakan Imas untuk kepentingan kampanye Pilbup Subang 2018. Imas diketahui kembali maju dalam Pilbup Subang dengan menggandeng Sutarno yang merupakan pensiunan TNI AU. Keduanya, diusung koalisi Partai Golkar dan PKB.

Selain uang, Basaria mengatakan bahwa Imas juga menerima fasiliatas lainnya terkait pencalonannya tersebut. Salah satu fasilitasnya yaitu berupa sewa mobil Toyota Alphard.

Bupati juga menerima fasilitas terkait pencalonannya tersebut antara lain berupa pemasangan baliho dan sewa kendaraan (mobi Toyota Alpahard) untuk kebutuhan kampanye, ucap kata Basaria.

Saturday, February 17, 2018

PDIP Sah Jadi Peserta Pemilu, Megawati Minta Kader Konsolidasi

Jakarta, PDIP resmi sudah tercatat sebagai peserta Pemilu 2019. PDIP diwakili Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto hadir dalam acara penetapan partai peserta Pemilu 2019 oleh KPU di Hotel Mercure, Jakarta. 

Hasto pun telah menyatakan bahwa, Pemilu 2019 menjadi pemilu kesembilan PDIP sejak 1973. PDIP mengapresiasi KPU, Bawaslu, dan DKPP yang telah berkerja profesional, independen. PDIP berkomitmen menjadikan kontestasi pemilu sebagai tempat penyampaian gagasan terbaik untuk rakyat sesuai dengan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, ujar Hasto melalui pesan tertulis, Jakarta, Sabtu (17 Febuari 2018).

Hasto menambahkan, dengan lolosnya PDIP sebagai peserta Pemilu 2019, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar kader konsolidasi, melakukan perekrutan calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dengan mengedepankan kriteria ideologis atas dasar Pancasila.

Dengan Seluruh anggota dan kader Partai agar bekerja keras, berdisiplin dan bergerak ke bawah di tengah rakyat," tegas Sekjen PDIP Hasto.

Lolos Verifikasi

Sebelumnya itu, PDIP lolos verifikasi faktual  KPU. PDIP dinyatakan lolos setelah KPU memeriksa berkas partai berlambang kepala banteng itu kurang dari 30 menit.

Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan bahwa, PDIP pada tingkat DPP telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan.

 "Maka dengan ini untuk verifikasi faktual di tingkat DPP, PDIP memenuhi syarat," ujar Ilham di kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta selatan, Senin 29 januari 2018.

Persyaratan yang dimaksud merujuk pada kecocokan hasil pemeriksaan KPU dengan Bawaslu terkait KTP/KTA dari struktur kepengurusan, yakni ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum.

Selain itu, dilihat juga dari kecocokan domisili kantor aktif dan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Ilham sebagai perwakilan KPU dan Fritz Edward Siregar sebagai perwakilan Bawaslu, melakukan pengecekan bersama. Bantu saya untuk nge-briefing sudah sesuai KTA dan KTP yang bersangkutan belum yang hadir, ucap kata Ilham.

Keterwakilan perempuan PDIP sebesar 30 persen antara lain diwakili oleh Puan Maharani, Ribka Tjiptaning, Restu Hapsari, Puti Guntur Soekarno, dan Diah Pitaloka.

Thursday, February 15, 2018

KPK Sita Uang Rp 1,16 Miliar dari OTT Lampung Tengah


Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang sejumlah Rp 1 miliar dan Rp 160 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam operasi senyap ini, KPK sudah menetapkan ada tiga orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga.

Tim telah mengamankan ADK (swasta) di rumahnya, tim juga mengamankan uang sebesar Rp 1 miliar dalam kardus di mobil CR-V hitam milik ADK. Tim KPK juga mengamankan uang sejumlah Rp 160 juta dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah berinisal SNW, kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Pada Kamis (15 Febuari 2018).

Uang tersebut diduga akan diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah, untuk persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp 300 miliar.

Terkait OTT tersebut, KPK sudah mengamankan 19 orang, yang terdiri dari anggota DPRD, pejabat Pemkab Lampung Tengah, dan pihak swasta.

KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah

Dalam kasus ini, Bupati Lampung Tengah Mustafa juga turut ditangkap KPK. Kendati begitu, Mustafa belum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain J Natalis Sinaga, KPK juga menetapkan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan transaksi suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018.