Latin Brides for Marriage

Sunday, June 11, 2017

ICW : Hak Angket Di Gulirkan Ke-KPK Guna Menutupi Kasus e-KTP

ICW : Hak Angket Di Gulirkan Ke-KPK Guna Menutupi Kasus e-KTP

ICW : Hak Angket Di Gulirkan Ke-KPK Guna Menutupi Kasus e-KTP
ICW : Hak Angket Di Gulirkan Ke-KPK Guna Menutupi Kasus e-KTP


Bertia Terbaru - Sebuah lebaga Penelitian Indonesia Corruption Watch atau (ICW), Almas Sjafrina mengatakan bahwa rata-rata penitia dari hak angket merupakan pendukung revisi UU KPK, Dan nama-nama tersebut juga sebagian di sebutkan dalam kasus korupsi e-KTP, sehingga ICW menyimpulkan bahwa hak angket sengaja di gulirkan ke KPK Guna menutupi penanganan kasus e-KTP dan upaya tersebut juga dapat melemahkan KPK.

"Jika dilihat patut di lakujan penyidikan hak angkat DPR yang di berikan oleh KPK, dan di yakini hak angket berperan untuk menginterversi dugaan kasus korupsi e-KTP, selain itu juga pastinya akan melemahkan KPK dalam membrantas korupsi karena adanya upaya yang di lakukan oleh DPR untuk merevisi kembali UU KPK.

Seperti apa yang sudah kita ketahui ada 15 nama yang di catat oleh pihak ICW yang menyetujui hak angket di berikabn oleh KPK dan juga mendukung revisi UU KPK, bahkan ada beberapa nama dari antara panitia tersebut termasuk dalam dalam kasus mega korupsi e-KTP.

Nama-Nama yang di sebutkan oleh ICW antara lain adalah Agun Gunanjar, Ahmad M Ali, Taufiqulhadi, John Kenedy Aziz, Mukhamad Misbakhun, Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Mulfachri Harahap, Supratman Andi Agtas, Desmond Mahesa, Dossy Iskandar, Junimart Girsang, Arteria Dahlan, dan juga Risa Mariska, nama-nama yang di sebutkan sebelumnya ada beberapa yang sudah di sebutkan dalam persidangan.

"Jika di perhatikan orang-orang yang bergabung dalam panitia hak angket tersebut, ICW melihat adanya konflik kepentingan yang sangat kuat dan terkait kerja-kerja yang sudah di lakukan oleh KPK dalam menelusuri mega korupsi e-KTP"kata papar Almas.

Berita Terkini - Kata Almas, kemunculan hak angket tersebut tidak dapat terlepas dari keinginan DPR untuk membuka sebuah rekapan guna melengkapi pemeriksaan Miryam yang di tolak oleh KPK karena rekaman tersebut hanya dapat di buka saat di pengadilan saja, karena adanya penolak ntersebut lah maka dari itu DPR menggunakan hak angket.

"Sebelumnya DPR pernah mencoba dan meminta kepada KPK untuk membuka rekaman tersebut namun gagal kan, maka dari itu DPR menggunakan hak angketnya untuk membuka rekaman tersebut"tambah Almas.

Post Comment