Latin Brides for Marriage

Sunday, April 2, 2017

Sebesar Rp 4.800 T Lepas dari Pada Pantauan Pajak Selama Bertahun-tahun ?

Sebesar Rp 4.800 T Lepas dari Pada Pantauan Pajak Selama Bertahun-tahun ?

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengaku begitu takjub karena deklarasi dari harta tax amnesty yang samapi mencapai Rp 4.666 triliun. Angka tersebut terdiri dari deklarasi di dalam negeri mencapai sampai Rp 3.633 triliun, sedangkan yang di luar negeri sebesar Rp 1.034 triliun. Kalau digabungkannya dengan repatriasi sudah sebesar Rp 147 triliun maka total jumlahnya telah mencapai Rp 4.813 triliun. 
Sebesar Rp 4.800 T Lepas dari Pada Pantauan Pajak Selama Bertahun-tahun ?
Sebesar Rp 4.800 T Lepas dari Pada Pantauan Pajak Selama Bertahun-tahun ?
Jumlah yang besar tersebut telah menunjukan tidak terpantaunya harta pajak negara oleh para petugas pajak selama ini. Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), mengatakan bahwa lolosnya semua harta tersebut dari pantauan para petugas pajak karena masih ada terbatasnya akses dalam Ditjen Pajak untuk dapat mengakses semua harta wajib pajak. 

Pada sisi yang lain, dalam pelaporan harta maupun deklarasi pada saat tax amnesty masih ramai dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk bisa jujur dalam menyampaikan harta yang dimilikinya. "Ini cermin daripada kelemahan dalam administrasi kita, bahwa pengawasan tersebut sangat penting dan vital, saya setuju." kata Prastowo ke Jakarta, pada hari Minggu,2 Maret 2017.

"Akan tetapi dalam sistem pun ada keterbatasan yaitu dalam hal mengaksesnya, belum terdapat single ID dan sistem yang dapat terintegrasi sampai asupan data tersebut bisa terjamin akurasi dan kontinuitasnya," sambungnya. Prastowo juga menambahkan kalau harta yang paling banyak dideklarasikan sepanjang program tax amnesty bergulir merupakan harta yang berupa uang yang disimpan di dalam sejumlah instrumen investasi.


"Buktinya saja, kas dan setara kas yang paling banyak dilaporkan saat ini, adalah tabungan, deposito, saham, reksadana yang selama ini terdapat di sektor keuangan. Tapi karena ada kerahasiaan, belum adanya akses, dan pelaporan periodik, maka data tidak maksimal terkumpul," tutur Prastowo.


Selain itu, jumlah seluruh harta WNI yang disimpan di bank luar negeri dan sudah direpatriasi dan dideklarasi sebesar Rp 1.200 triliun telah berhasil diungkapkan hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam hal mengakses data. Jadi untuk kedepannya, pengawasan dan juga perbaikan dalam sistem pajak di Indonesia pun harus segera ditingkatkan. Supaya penerimaan negara dari pajak dapat terus membaik.


"Rp 1.200 triliun sendiri harta di luar negeri yang memang sulit dijangkau karena keterbatasan skema exchange of information. Saya sepakat pengawasan harus ditingkatkan, selain perbaikan sistem juga militansi dan kompetensi pegawai, termasuk kerja sama dengan instansi lain," tutup Prastowo.

Post Comment