Latin Brides for Marriage

Wednesday, March 15, 2017

Mendagri Menyatakan Keputusan di dalam Penyelenggara Pemilu Terkait Pro Kontra E-Voting

Mendagri Menyatakan Keputusan di dalam Penyelenggara Pemilu Terkait Pro Kontra E-Voting

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum DPR RI mewacanakan agar Pemilu 2019 menggunakan teknologi Electronic voting (e-voting). Demi mewujudkan wacana tersebut, pimpinan dan anggota Pansus RUU Pemilu DPR sampai melakukan kunjungan kerja ke dua negara di Eropa, Jerman dan Mexico. 
Mendagri Menyatakan Keputusan di dalam Penyelenggara Pemilu Terkait Pro Kontra E-Voting
Mendagri Menyatakan Keputusan di dalam Penyelenggara Pemilu Terkait Pro Kontra E-Voting
Wacana agar Pemilu 2019 menggunakan sistem e-voting masih menjadi pro dan kontra. Sejumlah anggota KPU dan lembaga non pemerintah menyebut penggunaan e-voting belum cocok di Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan soal penggunaan e-voting di Pemilu 2019 itu diserahkan kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. 

"Keputusan pada Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu," kata Tjahjo melalui pesan singkat, pada hari Rabu,15 Maret 2017. Tjahjo mengatakan pemerintah dan DPR pada posisi mendukung efektifitas Pemilu. Diharapkan penggunaan teknnologi bisa memangkas birokrasi dan manipulasi suara. 


"Pemerintah dan DPR prinsip mendukung, demi efektifitasnya Pemilu, yang cepat demokratis, memangkas birokrasi dan tidak ada manipulasi suara," ujar dia. Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu berharap penggunaan sistem teknologi tersebut bisa menyelesaikan data kependudukan yang selama ini bermasalah. Diharapkan pilkada mendatang seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.

"Pemerintah semoga tahun 2017 sudah mampu menyelesaikan data kependudukan yang nantinya jadi daftar pemilih," ucap Tjahjo. Sebelumnya anggota Komisi II DPR Riza Patria menyebut kunjungan itu akan membahas beberapa hal yang menjadi isu strategis dalam regulasi UU Pemilu. Dia mengakui regulasi ini akan menjadi lebih efisien.

"Ada beberapa isu strategis, di antaranya ada e-voting, e-counting. Termasuk cara penghitungan suara, konversi suara kan itu masih menjadi perdebatan. Jadi kita coba masukkan regulasinya, karena di UU penyelenggara pemilu ini kita mau coba agar implikasinya memungkinkan proses pelaksanaan pemilu dengan e-voting dan e-counting itu," jelas Riza pada hari Jumat,3 Maret 2017.


Walaupun begitu, ada banyak pihak yang juga mengatakan kalau penggunaan dalam sistem e-voting tersebut tidak perlu. Di antaranya adalah Perludem dan Perludem yang mengatakan bahwa tidak terdapat masalah dalam sistem pemungutan suara kita.

"Menurut kami, impossible (Pemilu 2019) dan tidak perlu dipakai," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay saat berbincang, pada hari Senin,13 Maret 2017  malam. Hadar menyebut penggunaan teknologi e-voting pada pemilu mendatang terasa dipaksakan. KPU, kata Hadar, menyebut Indonesia tidak perlu menggunakan sistem tersebut.

"Penerapan teknologi dalam pemilu itu bukan aspek teknologi saja yang dilihat, bahkan teknologi pun kalau dilihat teknologinya banyak sekali yang harus dicek betul pilihan-pilihan teknologinya. Saya bilang sekarang kita tidak butuh dan tidak mungkin kita lakukan kalau misalnya kita menyatakan kita butuh terus kemudian kita mau menerapkan dan kita mau menggunakannya di tahun 2019," urai dia.

Post Comment