Latin Brides for Marriage

Wednesday, March 1, 2017

KPK Menyatakan Bahwa Supaya Pemberantasan Korupsi Dapat Lebih Maksimal Butuh Perwakilan Daerah untuk Ikut Serta

KPK Menyatakan Bahwa Supaya Pemberantasan Korupsi Dapat Lebih Maksimal Butuh Perwakilan Daerah untuk Ikut Serta

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Walaupun sering kali menangani kasus korupsi yang terjadi di daerah, gedung KPK masih berkantor pusat di kawasan Jakarta. Untuk itulah, lembaga antirasuah tersebut pun ingin melakukan pembentukan perwakilan juga di wilayah daerah. 
KPK Menyatakan Bahwa Supaya Pemberantasan Korupsi Dapat Lebih Maksimal Butuh Perwakilan Daerah untuk Ikut Serta
KPK Menyatakan Bahwa Supaya Pemberantasan Korupsi Dapat Lebih Maksimal Butuh Perwakilan Daerah untuk Ikut Serta
"KPK tentunya didirikan bukan cuma untuk wilayah Jakarta saja. Karena itulah berdasarkan Undang-undang KPK memberikan ruang untuk pembentukan kantor perwakilan di daerah. Namun, sampai saat ini upaya tersebut tidak dapat terealisasi. KPK membutuhkan kantor perwakilan agar upaya dalam pencegahan yang ada di daerah bisa lebih dimaksimal," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah,pada hari Rabu,1 Maret 2017.


Baginya, kantor perwakilan daerah juga dibutuhkan untuk mengawal pemberantasan korupsi di daerah secara kontinyu. Febri juga mengatakan koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum di daerah dapat dilakukan lebih intens. "Kita dapat mengawal perbaikan secara rinci dan kontinyu. Koordinasi dan supervisi bisa lebih kuat dengan aparat penegak hukum setempat. Sehingga penanganan kasus korupsi di daerah lebih maksimal," katanya.



Febri mengatakan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002, KPK disebut dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Febri sendiri tidak menjelaskan secara detail alasan KPK belum membentuk kantor perwakilan tersebut. Selain itu, Febri juga menjelaskan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut KPK mendukung revisi undang-undang yang memperkuat penanganan kasus tindak pidana korupsi. 

Menurutnya hal itu adalah bentuk dukungan KPK terhadap harmonisasi UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) dengan hukum nasional. "Konteks pernyataan tersebut bukan untuk revisi Undang-undang KPK. Namun, mengingatkan pentingnya harmonisasi UNCAC dengan hukum nasional," ungkapnya. Menurut Febri, ada beberapa norma dalam UNCAC yang belum dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 

Dia juga menegaskan sikap KPK yang menolak korupsi dimasukkan ke dalam KUHP. "Ada beberapa norma UNCAC seperti korupsi sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, illicit enrichment, dan lainnya yang belum dikenal di Undang-undang Tipikor kita. Itulah yang perlu diperkuat. 

Sehingga yang dibutuhkan adalah revisi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001," jelas Febri. "Ini sekaligus menegaskan sikap KPK yang tidak setuju aturan tentang korupsi dimasukkan di KUHP. Karena itu akan membuat korupsi sama seperti pidana umum lainnya, sehingga tidak berlaku sebagai lex specialis," imbuhnya.



Harmonisasi itu juga nantinya akan memperluas jangkauan KPK dalam menangani pihak-pihak yang terlibat korupsi. "Selain itu, ke depan ketika hukum tentang tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan UNCAC, maka tidak dikenal lagi istilah penyelenggara negara atau pegawai negeri. Subjek hukum Tipikor adalah pejabat publik," sambungnya.



Dalam UNCAC yang diratifikasi dengan UU Nomor 7 tahun 2006, dijelaskan pada pasal 12 bahwa pemerintah dalam hal ini KPK bisa melakukan langkah-langkah yg diperlukan untuk mencegah korupsi di sektor swasta. Di pasal 16 dijelaskan pula bahwa pihak swasta dilarang memberikan suap kepada pejabat publik baik pejabat publik domestik atau asing.



Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku kesulitan membidik pelaku tindak pidana korupsi di daerah. Menurutnya, hal tersebut disebabkan kendala regulasi tentang penyelenggara negara. "Kami masih mengalami banyak kendala, hari ini kewenangan KPK hanya menangani korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan penyelenggara di daerah itu hanya bupati dan DPRD," kata Agus, Senin,27 Februari 2017.

Post Comment