Latin Brides for Marriage

Wednesday, February 22, 2017

Ketua MPR Menyatakan Demokrasi Kebablasan Itu adalah Sebuah Konsekuensi 'One Man One Vote'


Ketua MPR Menyatakan Demokrasi Kebablasan Itu adalah Sebuah Konsekuensi 'One Man One Vote'

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa demokrasi Indonesia saat ini sudah kebablasan. Praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan lainnya. 
Ketua MPR Menyatakan Demokrasi Kebablasan Itu adalah Sebuah Konsekuensi 'One Man One Vote'
Ketua MPR Menyatakan Demokrasi Kebablasan Itu adalah Sebuah Konsekuensi 'One Man One Vote'
Ketua MPR Zulkifli Hasan sependapat dengan pernyataan Jokowi. Menurutnya, politik dewasa ini sudah menghalalkan segala cara. "Politik kita begitu sekarang, apa yang disebut dengan politik tarung bebas yang menghalalkan segala cara. Saya sepakat dengan Presiden, cuma itu konsekuensi dari amandemen UUD dan demokrasi yang kita sepakati," jelas Zulkifli pada hari Rabu,22 Februari 2017. 

Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengutip pernyataan Profesor Kaelan dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Di situ, Zulkifli menjelaskan di Indonesia nilai-nilai mufakat sudah mulai terkikis. "Makanya Profesor Kaelan mengatakan Indonesia sudah meninggalkan nilai-nilai mufakat karena sistem kita liberalis, kapitalis, pragmatis, itu kata Prof Kaelan," ungkap Zulkifli. 


Untuk mencegah demokrasi yang kelewat batas itu, Zulkifli mengusulkan penyempurnaan UUD. Alasannya, sistem 'one man one vote' memiliki konsekuensi setiap orang dapat sebebas-bebasnya mengemukakan pendapat. "Tentu harus disempurnakan lagi UUD-nya dan UU-nya. Sekarang kita dari perwakilan one man one vote, sebebas-bebasnya, itu konsekuensinya," ujar Zulkifli.


"Kata Prof Kaelan, Pancasila suara mufakat sudah tidak sejalan dengan apa yang kita laksanakan sekarang. Kalau mau disesuaikan kembali, diatur kembali melakukan konstitusi dan UU," sambung Zulkifli. Sebelumnya Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.


Baca Juga : Candaan dari Oesman Sapta Mengenai Reshuffle Jilid 3 di Hadapan Jokowi

"Ini kalau kita terus-teruskan bisa menjurus kepada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya kalau ini kita bisa lalui dengan baik akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji bukan melemahkan," ujar Jokowi saat Pelantikan Pengurus DPP Hanura, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, tadi.

Post Comment