Latin Brides for Marriage

Monday, February 27, 2017

Guru Besar UIN Menyatakan Bahwa Masjid Tidak Seharusnya Dihubung-hubungkan dengan Urusan Politik

Guru Besar UIN Menyatakan Bahwa Masjid Tidak Seharusnya Dihubung-hubungkan dengan Urusan Politik

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Masjid Istiqlal tengah merayakan miladnya yang ke-39. Di dalam perayaan tersebut, pengurus dari masjid bekerja sama bersama dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud mengadakan diskusi yang bertajuk 'Masjid Pusat Peradaban dan Persatuan Bangsa'.
Guru Besar UIN Menyatakan Bahwa Masjid Tidak Seharusnya Dihubung-hubungkan dengan Urusan Politik
Guru Besar UIN Menyatakan Bahwa Masjid Tidak Seharusnya Dihubung-hubungkan dengan Urusan Politik
Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta Azyumardi Azra yang menjadi salah satu narasumber mengatakan, penggunaan masjid seharusnya tidak berhubungan dengan praktik politik partisan. Dia berpendapat bahwa politik lumrahnya bersifat divisif atau cenderung memecah belah.

"Tidak seharusnya dihubung-hubungkan dengan politik. Kepentingan politik tak bisa lain membuat orang dan kelompok bersifat partisan, mementingkan kepentingan sendiri dan dihubungkan dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lainnya. Dan di sinilah yang kemudian terjadi sebuah kontestasi kepentingan yang bukan tidak sering berujung pada sebuah konflik fisik dan kekerasan yang tidak sejalan dengan kesucian masjid itu sendiri," jelasnya pada saat diskusi yang dilangsungkan di Masjid Istiqlal, Pasar Baru, di Jakarta Pusat, pada hari Senin, 27 Februari 2017. 


Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengatakan bahwa mimbar masjid sering seklai digunakan untuk penyebaran paham radikal, provokasi, dan agitasi politik yang dalam beberapa waktu terakhir ini sedang terjadi. Hal tersebut merupakan hasil dalam temuan survei mengenai masjid oleh Center for The Study of Religion and Culture UIN Jakarta pada tahun 2010 lalu.

"Ditemukan meluasnya penggunaan mimbar masjid untuk kepentingan politik. Pengurus masjid dan jemaah lama kelamaan menjadi permisif pada paham dan praksis kekerasan," ucapnya. Dia kemudian memaparkan hasil temuannya. Dia menyebut, 9 persen takmir masjid setuju dengan penggunaan kekerasan. Mereka menyetujui pembentukan Negara Islam Indonesia.  


"Setuju dengan kekerasan yang mengatas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Ya hal itu cukup alarming, 31% dari semuanya akan setuju untuk pemberlakuan hukum pidana syariah seperti potong tangan dan juga rajam," katanya. Walaupun begitu, Azyumardi ikut turut bersyukur karena semua masjid yang ada di Indonesia tidak seperti halnya masjid yang ada di negara-negara Timur Tengah yang kebanyakan masih memiliki tradisi sebagai pusat aktivisme politik. 

Baginya, kalau masjid dijadikan sebagai sebuah pusat aktivisme politik, maka nantinya akan memunculkan konsentrasi dan konflik yang baru di antara adalah jemaah dan juga semua umat secara keseluruhan. "Karena itulah, kesucian masjid sangat perlu untuk dijaga. Silakan untuk politik kekuasaan partisan dilakukan di tempat yang lain. Dengan begitu, masjid akan tetap menjadi rumah Allah yang sejuk, damai, dan akan membawa berkah. Di Negara Arab, di Negara India, masjid itu dijadikan sebuah tempat politik partisan, makanya akhirnya dibom, dan diserbu," katanya. 


Post Comment