Latin Brides for Marriage

Monday, February 20, 2017

Berikut ini Adalah Solusi Hunian Untuk Warga Jakarta dari Ahok-Djarot

Berikut ini Adalah Solusi Hunian Untuk Warga Jakarta dari Ahok-Djarot


Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Kebutuhan akan hunian layak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi masalah di berbagai wilayah di Indonesia tak terkecuali DKI Jakarta. Para Calon Gubernur yang bertarung dalam ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 pun melirik permasalahan ini sebagai hal yang harus diatasi.
Berikut ini Adalah Solusi Hunian Untuk Warga Jakarta dari Ahok-Djarot
Berikut ini Adalah Solusi Hunian Untuk Warga Jakarta dari Ahok-Djarot
Bila pasangan Cagub dan Cawagub Anies Baswedan-Sandiaga Uno punya program perumahan tanpa DP alias uang muka, lalu bagaimana dengan rencana dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat? Basuki yang lebih akrab disapa Ahok ini menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan solusi kepada warga Jakarta dengan empat kategori, sebagai berikut ini :

Kategori yang Pertama, kepada warga yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan sebuah rumah susun sewa bersubsidi. "Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun, bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200 juta- Rp 250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja enggak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80% lebih. Di situ anaknya dapat KJP, naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5 ribu- Rp 15 ribu," ujar Ahok di balai Kota beberapa waktu lalu.
Kategori yang kedua, sambung Ahok, Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyediakan rumah susun dengan harga yang relatif murah, seharga dengan sewa kos-kosan. Rusun ini rencananya akan dibangun di lokasi yang dekat dengan terminal maupun stasiun LRT atau MRT. "Ini adalah rumah dengan harga kos. Ini akan diberikan untuk orang yang enggak mampu mencicil juga. Tapi dia selama kos. jadi dia mampu juga cicil rumah karena uangnya sudah habis untuk cicil rumah di pinggiran makanya kami mau hemat dia waktu," katanya.

Kategori yang ketigayakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil. "Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke pemda. Harga NJOP," jelas Ahok.
Kategori yang keempatbagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen. "Yang punya tanah, misalnya kamu kos-kosin orang. Tanahmu 100 meter. Kita lagi siapkan nanti kita bangun apartemen, kasih kamu dua kali atau 2,5 kali. Kita lagi hitung. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu bisa dapat 150/200/300. Sehingga ini sertifikat atas nama kamu, kamu boleh jual boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah," kata Ahok.

"Tapi semua peraturan ini kan belum pernah ada yang bikin, pertama kali. Terus kita kenapa belum masuk yang keempat ini? Karena kita lagi beresin mana halte mana stasiun. Baru data. Yang pertama duluan. Untuk apa? Yang jelas yang pindahkan dari sungai atau waduk. Dia enggak mampu beli. Nah inilah inkubator, kasih modal kerja, kasih kesehatan, pendidikan anaknya semua. Naik bus semua supaya dia 1-2 generasi hidupnya lebih baik," papar Ahok.


Post Comment