Latin Brides for Marriage

Klik To Full Movie

Nonton Film Kesayangan Anda di www.nontondong.com

BERITA TERKINI

MENGULAS TENTANG BERITA TERBARU DAN TERHANGAT

BERITA OLAHRAGA

MENGULAS TENTANG DUNIA OLAHRAGA DAN KESEHATAN

BERITA OTOMOTIF

MENGULAS TENTANG BERITA OTOMOTIF TERBARU

INFO TRAVEL DAN KULINER

MENYAJIKAN BERBAGAI INFO MENARIK TRAVEL DAN ANEKA KULINER

Tuesday, February 28, 2017

Jokowi Menyatakan Situasi Politik Aman, Seluruh Peserta Demo Sebanyak 7 Juta Orang Dapat Dikendalikan


Jokowi Menyatakan Situasi Politik Aman, Seluruh Peserta Demo Sebanyak 7 Juta Orang Dapat Dikendalikan

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Dari akhir tahun 2016, serentetan aksi demonstrasi digelar di Jakarta. Sebut saja demo 4 November dan 2 Desember 2016. Presiden Joko Widodo menyatakan situasi kini sudah lebih kondusif, termasuk untuk investor. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara sosialisasi tahap akhir tax amnesty di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, pada hari Selasa, 28 Februari 2017. 
Jokowi Menyatakan Situasi Politik Aman, Seluruh Peserta Demo Sebanyak 7 Juta Orang Dapat Dikendalikan
Jokowi Menyatakan Situasi Politik Aman, Seluruh Peserta Demo Sebanyak 7 Juta Orang Dapat Dikendalikan
Jokowi menceritakan soal pertanyaan mengenai kondisi politik Indonesia saat dirinya berkunjung ke Australia. "Ada yang menyatakan kepada saya mengenai situasi politik. Kemarin waktu saya ke Australia, ditanyai mengenai situasi politik. Saya sampaikan, tidak ada masalah," kata Jokowi. 

Lantas Jokowi merujuk pada serangkaian demonstrasi yang tuntutannya terkait kasus penodaan agama. Aksi massa besar itu diikuti oleh banyak orang. "Situasi politik kita aman terkendali. Demo 7 juta juga bisa dikendalikan Polri dan TNI, kok. Katanya November-Desember kemarin kan yang demo 7 juta. 


Nyatanya bisa dikendalikan, kok," tutur Jokowi disambut riuh tepuk tangan ribuan orang di ruangan. Justru dinamika perpolitikan seperti itu, menurut Jokowi, yang bisa menguji kekuatan bangsa. Semakin negara bisa mengatasi dinamika internalnya, semakin baik pula sistem suatu bangsa.

"Demonya juga baik. Kita tunjukkan bahwa kita sudah dewasa dalam politik. Kita sudah matang dalam politik. Saya bilang begitu," tutur Jokowi. Maka tak ada alasan lagi sesungguhnya bagi investor untuk takut berbisnis dengan Indonesia. Indonesia sudah membuktikan kedewasaannya dalam berpolitik demokratis. 


"Siapa pun investor yang bertanya, saya sampaikan, itulah yang menjadikan kita tahan banting, tahan uji, situasi-situasi seperti itu," ujar Jokowi disambut tepuk tangan. Kini situasi politik dan keamanan di Indonesia sudah lebih baik ketimbang beberapa bulan kemarin. "Sekarang sudah dingin, nggak ada masalah. Seterusnya nggak ada masalah," kata Jokowi. 

Luhut Menyatakan Bahwa Pemerintah Tetap Menginginkan 51% Untuk Negara RI dari Saham Freeport

Luhut Menyatakan Bahwa Pemerintah Tetap Menginginkan 51% Untuk Negara RI dari Saham Freeport

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan pemerintah tetap bertekad untuk menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia. Berarti pemerintah ingin menjadi pemilik saham mayoritas. Luhut menyebutkan, akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia akan dilakukan oleh Holding BUMN pertambangan, yang dikomandoi oleh PT Inalum (Persero).
Luhut Menyatakan Bahwa Pemerintah Tetap Menginginkan 51% Untuk Negara RI dari Saham Freeport
Luhut Menyatakan Bahwa Pemerintah Tetap Menginginkan 51% Untuk Negara RI dari Saham Freeport
"Menteri BUMN, dia propose mungkin ada Inalum. Inalum itu kan bikin holding company, tapi kan masih early stage, kita tunggu perkembangannya, satu-satu dulu," kata Luhut di Komplek Istana, Jakarta, pada hari Selasa,28 Februari 2017. Luhut melanjutkan, persoalan Freeport Indonesia masih diselesaikan oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan. 

Penyelesaian yang dimaksud adalah mengenai negosiasi pengubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang tujuannya memberikan jaminan investasi Freeport Indonesia ke depan. Namun, Luhut menegaskan, pemerintah tetap bertekad menguasai 51% saham Freeport Indonesia, meskipun dilakukan bertahap. 


Freeport sampai saat ini baru melakukan divestasi saham sebesar 9,36%, dan baru-baru ini kembali menawarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah. Divestasi saham sebesar 30% merupakan kewajiban Freeport Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.


"Kami enggak mundur dari 51%, smelter, karena itu semua sudah ada aturan, mengenai pajak supaya flat, bahwa nanti 51% itu bisa berapa tahun, biar Pak Jonan omong dengan mereka," jelasnya.




Dalam merealisasikan hal tersebut, Luhut menuturkan, pemerintah akan melakukannya secara business to business. "Jadi jangan terlalu banyak mesti maunya dia dong, kan maunya kita, perjanjiannya kan sudah jelas, kalau dia enggak jadi juga 2021 selesai, ya jadi milik pemerintah," tukasnya.


Monday, February 27, 2017

Syarif Dibui Selama 15 Bulan Terkait Kasus Korupsi Proyek Musala Sebesar Rp 14 Juta

Syarif Dibui Selama 15 Bulan Terkait Kasus Korupsi Proyek Musala Sebesar Rp 14 Juta

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Korupsi di Indonesia hampir di segala lini. Dari pucuk pimpinan parpol, pucuk pimpinan yudikatif hingga level kepala desa. Salah satu proyek yang dikorupsi adalah proyek pembangunan musala An Nur di Desa Badak Baru, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada 2008. 
Syarif Dibui Selama 15 Bulan Terkait Kasus Korupsi Proyek Musala Sebesar Rp 14 Juta
Syarif Dibui Selama 15 Bulan Terkait Kasus Korupsi Proyek Musala Sebesar Rp 14 Juta
Proyek itu lalu dilelang tetapi terdapat main mata antara panitia dengan peserta lelang. Sehingga CV Eva Evi Bersaudara dengan kuasa Syarif menjadi pemenang dengan harga Rp 89,8 juta. Belakangan, proyek itu tidak dilaksanakan. Uang itu 'dimakan' bersama antara pihak terkait lelang dan Syarif mendapat cipratan Rp 14 juta. 

Alhasil, Syarif dkk dihadapkan ke pengadilan. Pada 22 Oktober 2013, Pengadilan Tipikor Samarinda menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Syarif. Selain itu, Syarif diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya yaitu sebesar Rp 14 juta. Pada 27 Februari 2014, hukuman Syarif diperberat menjadi 15 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Samarinda. 


Uang pengganti Rp 14 juta tidak berubah. Atas vonis itu, Syarif mengajukan kasasi. Apa kata MA? "Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan musala An Nur mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi," putus majelis kasasi sebagaimana dilansir website MA, pada hari Senin, 27 Februari 2016 lali. 

Yang duduk sebagai ketua majelis Artidjo Alkostar bersama dengan anggota MS Lumme dan Prof Dr Abdul Latif. Vonis Syarif mengingatkan akan vonis yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa Tubagus Chairi Wardana alias Wawan. 



Melalui PT Bali Pacific Pragama, Wawan selaku komisaris korupsi proyek RSUD Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012 main patgulipat dengan jumlah anggaran senilai Rp 9 miliar di mana kala itu, istri Wawan, Airin adalah Wali Kota Tangerang Selatan. Atas perbuatannya, Wawan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Serang pada 19 Oktober 2016. Di sisi lain, Wawan juga sedang menjalani pemidanaan 7 tahun penjara untuk kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Guru Besar UIN Menyatakan Bahwa Masjid Tidak Seharusnya Dihubung-hubungkan dengan Urusan Politik

Guru Besar UIN Menyatakan Bahwa Masjid Tidak Seharusnya Dihubung-hubungkan dengan Urusan Politik

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Masjid Istiqlal tengah merayakan miladnya yang ke-39. Di dalam perayaan tersebut, pengurus dari masjid bekerja sama bersama dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud mengadakan diskusi yang bertajuk 'Masjid Pusat Peradaban dan Persatuan Bangsa'.
Guru Besar UIN Menyatakan Bahwa Masjid Tidak Seharusnya Dihubung-hubungkan dengan Urusan Politik
Guru Besar UIN Menyatakan Bahwa Masjid Tidak Seharusnya Dihubung-hubungkan dengan Urusan Politik
Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta Azyumardi Azra yang menjadi salah satu narasumber mengatakan, penggunaan masjid seharusnya tidak berhubungan dengan praktik politik partisan. Dia berpendapat bahwa politik lumrahnya bersifat divisif atau cenderung memecah belah.

"Tidak seharusnya dihubung-hubungkan dengan politik. Kepentingan politik tak bisa lain membuat orang dan kelompok bersifat partisan, mementingkan kepentingan sendiri dan dihubungkan dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lainnya. Dan di sinilah yang kemudian terjadi sebuah kontestasi kepentingan yang bukan tidak sering berujung pada sebuah konflik fisik dan kekerasan yang tidak sejalan dengan kesucian masjid itu sendiri," jelasnya pada saat diskusi yang dilangsungkan di Masjid Istiqlal, Pasar Baru, di Jakarta Pusat, pada hari Senin, 27 Februari 2017. 


Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengatakan bahwa mimbar masjid sering seklai digunakan untuk penyebaran paham radikal, provokasi, dan agitasi politik yang dalam beberapa waktu terakhir ini sedang terjadi. Hal tersebut merupakan hasil dalam temuan survei mengenai masjid oleh Center for The Study of Religion and Culture UIN Jakarta pada tahun 2010 lalu.

"Ditemukan meluasnya penggunaan mimbar masjid untuk kepentingan politik. Pengurus masjid dan jemaah lama kelamaan menjadi permisif pada paham dan praksis kekerasan," ucapnya. Dia kemudian memaparkan hasil temuannya. Dia menyebut, 9 persen takmir masjid setuju dengan penggunaan kekerasan. Mereka menyetujui pembentukan Negara Islam Indonesia.  


"Setuju dengan kekerasan yang mengatas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Ya hal itu cukup alarming, 31% dari semuanya akan setuju untuk pemberlakuan hukum pidana syariah seperti potong tangan dan juga rajam," katanya. Walaupun begitu, Azyumardi ikut turut bersyukur karena semua masjid yang ada di Indonesia tidak seperti halnya masjid yang ada di negara-negara Timur Tengah yang kebanyakan masih memiliki tradisi sebagai pusat aktivisme politik. 

Baginya, kalau masjid dijadikan sebagai sebuah pusat aktivisme politik, maka nantinya akan memunculkan konsentrasi dan konflik yang baru di antara adalah jemaah dan juga semua umat secara keseluruhan. "Karena itulah, kesucian masjid sangat perlu untuk dijaga. Silakan untuk politik kekuasaan partisan dilakukan di tempat yang lain. Dengan begitu, masjid akan tetap menjadi rumah Allah yang sejuk, damai, dan akan membawa berkah. Di Negara Arab, di Negara India, masjid itu dijadikan sebuah tempat politik partisan, makanya akhirnya dibom, dan diserbu," katanya. 


Sunday, February 26, 2017

Jokowi Menyatakan Bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung Akhir Tahun Akan Diresmikan

Jokowi Menyatakan Bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung Akhir Tahun Akan Diresmikan

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Ekonomi menjadi salah satu fokus pembahasan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Jokowi pun mengungkit hambatan perdagangan antara kedua negara, seperti terhadap produk kertas dan kelapa sawit. 
Jokowi Menyatakan Bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung Akhir Tahun Akan Diresmikan
Jokowi Menyatakan Bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung Akhir Tahun Akan Diresmikan
Produk kertas Indonesia yang masuk ke Australia dikenakan tarif bea masuk anti dumping sementara (BMADS) hingga 70% dari nilai produk. Sehingga harga produk tersebut menjadi sangat mahal. Ini tentunya membuat produk menjadi kalah saing. Sementara permintaan produk Indonesia di Australia cukup tinggi. Hal yang serupa juga terjadi apda produk kelapa sawit dengan tarif bea masuk yang sangat tinggi.

"Di bidang perdagangan saya menyampaikan beberapa penekanan dan harapan, yaitu menghilangkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif bagi produk Indonesia, misalnya produk kertas dan kelapa sawit dari Indonesia," ungkap Jokowi saat jumpa pers bersama Turnbull di Admeralty House Sydney, Australia, pada hari Minggu,26 Februari 2017.


Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk mempercepat penyelesaikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA). "Kita sepakat agar negoisasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat diselesaikan tahun 2017," terangnya. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuturkan penyelesaian IA CEPA akan mendorong sektor swasta menjadi lebih aktif ke depannya, sebab banyak peluang bisnis yang akan tercipta.



"Jadi memang ini momen yang tepat sejak presiden Jokowi dan PM Australia mengaktifkan kembali perjanjian IA-CEPA, suasana hubungan kedua negara termasuk swasta mencair dan kedua belah pihak, dan makin banyak peluang bisnis yang bisa kita garap bersama," kata Thomas pada kesempatan yang sama.

Jokowi Meminta Kepada WNI yang Berada di Australia untuk Pulang Membangun Tanah Air Bersama

Jokowi Meminta Kepada WNI yang Berada di Australia untuk Pulang Membangun Tanah Air Bersama

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Usai melakukan pertemuan bilateral dengan PM Australia Malcolm Turnbull, Presiden Joko Widodo menemui ribuan WNI yang berkumpul di gedung International Conevention Center (ICC) Sydney, Australia. Jokowi meminta WNI yang sudah berhasil di Australia untuk kembali ke tanah air membangun bangsa.
Jokowi Meminta Kepada WNI yang Berada di Australia untuk Pulang Membangun Tanah Air Bersama
Jokowi Meminta Kepada WNI yang Berada di Australia untuk Pulang Membangun Tanah Air Bersama
Acara temu WNI dengan Presiden Jokowi itu berlangsung di ruang Darling Harbour Theatre Gedung ICC, Sydney, Australia, pada hari Minggu, 26 Februari 2017. Ada sekitar 2.500 WNI yang berkumpul di ruangan itu. Acara tersebut dipandu oleh komedian Sule dan Andre Taulany, serta dihibur oleh penyanyi Rizki Febian.

Kehadiran Jokowi yang didamping oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema beserta istri itu disambut meriah oleh ribuan WNI yang hadir. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah membangun terutama dalam bidang infrastukruktur. 

Oleh karena itu, Presiden mengharapkan agar pelajar yang saat ini masih di Australia dapat kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studinya. "Yang belajar di sini segera kembali ke tanah air, yang sudah bekerja di sini, silakan buka bisnis di Tanah Air. Negara membutuhkan SDM yang memiliki kecerdasan, keterampilan, dan integritas yang tinggi, produktivitas tinggi, karena itulah dengan itulah kita nanti bisa bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.


Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga 'memamerkan' berbagai proyek infrastruktur yang saat ini tengah dibangun di Indonesia. Jokowi berharap, indeks daya saing bangsa Indonesia dapat meningkat dan mampu berkompetisi dengan negara lain.

"Kemudian masalah infrastruktur, dalam lima tahun kita ingin fokus membangun infasruktur. Karena ini memang basic dari pembangunan, oleh karena itu anggaran kita naikkan supaya kita fokus di situ," katanya. Jokowi juga mengimbau kepada masyarakat yang hadir untuk selalu optimistis terhadap kemajuan bangsa, walaupun saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi. 

Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk tidak mudah mengeluh dan putus asa. "Kita ini negara besar, Indonesia itu negara besar. Awal-awal sakit tidak apa, tapi lihat ke depan ada sesuatu yang ingin kita capai," kata Jokowi. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat memberikan kuis. Jokowi menantang WNI di Australia untuk menjawab pertanyaan dari dirinya. Jika berhasil, Jokowi akan mengirimkan hadiah dari Indonesia ke Australia.


"Saya kalau ke daerah biasa memberikan kuis sepeda, tapi di sini saya mikir bawanya seperti apa. Tapi saya persilakan, saya akan tunjuk satu orang nanti hadiahnya akan saya kirim dari Jakarta," kata Jokowi. Ada dua orang yang ditunjuk maju dan behasil menjawab pertanyaan dari Jokowi, yakni seorang mahasiswa asal Yogyakarta bernama Mika dan seorang ibu asal Semarang. 

Mika diminta menyebutkan 7 nama suku di Indonesia, sedangkan ibu yang satunya lagi diminta menyebutkan 7 nama provinsi di Tanah Air. Pertanyaan itu pun berhasil dijawab. "Dicatat alamatnya. Saya akan kirim sepeda nanti," kata Jokowi disambut tawa hadirin. Di akhir acara, Jokowi juga sempat menandatangani sertifikat peresmian tiga Balai Bahasa Indonesia di tiga kota di Australia yakni Perth, Melbourne, dan Canberra. 

Setelah acara selesai, Jokowi langsung bertolak ke Bandara Sydney untuk kembali ke Indonesia. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. 

Saturday, February 25, 2017

DPP PAN Menyatakan Bahwa Mereka Masih Belum Memutuskan Dukungannya dalam Putaran II Pilgub DKI


DPP PAN Menyatakan Bahwa Mereka Masih Belum Memutuskan Dukungannya dalam Putaran II Pilgub DKI

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Sejumlah pejabat dari DPD PAN DKI Jakarta telah menyatakankan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, DPP PAN mengaku bahwa  belum mengeluarkan keputusan resmi terikat dukungan ke salah satu pasangan calon untuk putaran kedua Pilgub DKI.
DPP PAN Menyatakan Bahwa Mereka Masih Belum Memutuskan Dukungannya dalam Putaran II Pilgub DKI
DPP PAN Menyatakan Bahwa Mereka Masih Belum Memutuskan Dukungannya dalam Putaran II Pilgub DKI
"Kami masih belum ada sikap secara resmi dari Partai, kami juga masih belum memutuskan apapun. Saat ini kami masih melakukan konsolidasi internal," kata Sekjen PAN yaitu Eddy Soeparno pada hari Jumat, 24 Februari 2017 malam. Eddy juga mengatakan bahwa deklarasi yang akan diumumkan dari DPD bukan merupakan instruksi secara langsung dari DPW DKI Jakarta. 


Akan tetapi, ia juga mengatakan bahwa mereka tidak melarang masing-masing DPD untuk dapat melakukan deklarasi dukungan. "Deklarasi dukungan tersebut kan berasal mereka sendiri, kita pun membebaskan. Akan tetapi kita disini masih tetap menunggu keputusan langsung dari pihak DPW DKI Jakarta untuk dapat menentukan ke mana nantinya pilihan tersebut akan diberikan. Sikap resmi yang dinyatakan dari DPW nantinya harus diikuti oleh semua DPD," jelasnya.




Sebelumnya telah diberitakan, DPD Partai Amanat Nasional Jakarta Barat dan Jakarta Utara sudah mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta yaitu Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Deklarasi dukungan pada masing-masing akan berlangsung pada hari Kamis, 23 Februari dan juga pada hari Jumat, 24 Februari.



Ketua DPD PAN kawasan Jakarta Barat yaitu Husen mengaku telah berkomunikasi secara langsung dengan Ketua DPW PAN DKI Jakarta yaitu Eko Purnomo alias Eko 'Patrio'. Dirinya mengaku bahwa sudah mendapatkan restu langsung dari Ketua DPW PAN DKI Jakarta yaitu Eko Purnomo alias Eko 'Patrio' untuk dapat melakukan deklarasi dukungannya menjelang putaran kedua tiba.




"Sudah, tadi kami juga sudah menelepon Eko Purnomo langsung bahwa Jakarta Barat, kita semua sudah bulat untuk mendukung pasangan nomor 3 (Anies-Sandi). Beliau hanya bilang, lanjutkan saja," kata Husen pada saat jumpa pers yang berlangsung di Jalan Kemanggisan Ilir, Palmerah, Jakarta Barat, pada hari Kamis, 23 Februari.

Raja Salman Akan Memberikan Reward kepada Seluruh Personil Polri

Raja Salman Akan Memberikan Reward kepada Seluruh Personil Polri

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Raja Arab Saudi yaitu Salman bin Abdulaziz al-Saud akan melakukan kunjungan menuju kenegaraan ke Indonesia dengan membawa sebanyak 1.500-an anggota rombongan. Terdapat berbagai program dari Raja Salman di Indonesia, di antaranya dengan memberikan penghargaan kepada Mabes Polri.
Raja Salman Akan Memberikan Reward kepada Seluruh Personil Polri
Raja Salman Akan Memberikan Reward kepada Seluruh Personil Polri
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes yaitu Martinus Sitompul mengatakan bahwa penghargaan yang akan dibagikan untuk seluruh personel Polri, seperti yang telah disampaikan langsung melalui Mabes Polri.

"Terdapat beberapa reward yang akan disampaikan oleh Kedubes Arab Saudi kepada sejumlah personel kepolisian dalam berbagai upaya untuk dapat membantu kegiatan-kegiatan Kedubes Arab Saudi," ujar Martinus di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada hari Jumat, 24 Februari 2017.


Martinus juga mengatakan bahwa kabar baik tersebut disampaikan langsung oleh pihak Kedutaan Besar Arab untuk Indonesia. Reward yang akan diberikan sangat beragam. Akan tetapi masih belum diketahui secara pasti apa jenis hadiahnya tersebut. "Bentuk reward yang akan diberikan apakah haji, umrah ataukah yang jenis reward lainnya, hal itu masih belum diketahui secara jelas," katanya.

Tidak semua personel di kepolisian akan mendapatkan hadiah yang diapresiasikan tersebut. Saat ini pihaknya tengah mendata seluruh nama-nama personel yang akan diajukan kepada Kedubes Arab Saudi sesuai dengan permintaan dari pihak Kerajaan Arab Saudi. "Ini yang masih kita inventarisasi semua data nama-namanya yang nantinya akan diminta oleh Kedubes Arab Saudi," jelas Martinus.


Berita ini dimuat bertujuan untuk meralat kembali berita yang telah tersebar sebelumnya yang berjudul "Polisi yang Ikut serta dalam Pengamanan Raja Salman Akan Mendapat Naik Haji Gratis". Terjadi sebuah kesalahan pada saat mengutip judul dari narasumber di dalam berita yang sebelumnya, sampai akhirnya terjadi kekeliruan dalam hal penyampaian informasi tersebut. 

Informasi yang sebenarnya adalah Raja Salman akan memberi reward ke Polri, akan tetapi bentuk hadiah yang akan diberikan masih belum diketahui. Pemberian reward ini juga tidak ada kaitannya dengan pengamanan terhadap Raja Salman selama beliau berada di Indonesia.

Thursday, February 23, 2017

PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura Menolak Aksi 'Ahok Gate' !!



PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura Menolak Aksi 'Ahok Gate' !! 

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Surat usulan inisiatif 'Ahok Gate' yang membuat panas dunia perpolitikan belakangan ini telah dibacakan di sidang penutup paripurna DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut usai reses tensi itu dapat didinginkan. 
PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura Menolak Aksi 'Ahok Gate' !!
PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura Menolak Aksi 'Ahok Gate' !!
"Intinya gini, kalau hari ini dibacakan, kemudian semua teman-teman masuk dalam masa reses, reses itu kan bersua dengan keheningan dan keteduhan sehingga politik emosi, politik yang bernuansa kebencian bisa diminimalisir," ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 23 Februari 2017.

Hendrawan menambahkan politik penuh persaudaraan sangat diperlukan di Indonesia. Sebagai salah satu partai pengusung cagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, PDIP berharap masa reses ini akan meneduhkan suasana politik yang saat ini memanas. 


"Jadi, politik kita harus penuh dengan persaudaraan dan politik yang bernuansa gotong-royong. Jadi teman-teman pun saya sudah kontak satu per satu. Mereka mengatakan iyalah sudah karena ini sudah tanda tangan. Setelah datang keteduhan dan keheningan, semuanya akan selesai," paparnya. 

Hendrawan menambahkan, seharusnya hak angket terkait polemik pengangkatan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus terdakwa tak perlu langsung digulirkan. Dia mengatakan cukup diadakan rapat kerja (raker) dengan menteri terkait, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, untuk meminta penjelasan. 


"Hak angket ini adalah hak yang luar biasa, hak yang dimiliki dewan sebagai lembaga. Itu sebabnya yang begini-begini, cukup rapat kerja dengan menteri, minta klarifikasi pada pihak yang terkait," sebut Hendrawan.

"Angket kan sesuatu yang sangat dahsyat. Itu sebabnya hak angket itu yang disebut minta keterangan pada pemerintah, yang strategis, yang menyangkut rakyat banyak, yang diduga melanggar UU," imbuhnya.

Dalam rapat paripurna siang tadi enam fraksi pendukung pemerintah telah menolak usulan 'Ahok Gate'. Usulan hak angket ini ditolak oleh PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura.


Inilah Got Tempat Beraksi Dadan Saat Menyelam Demi Menghilangkan Banjir

Inilah Got Tempat Beraksi Dadan Saat Menyelam Demi Menghilangkan Banjir

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Got identik dengan tempat yang kotor, bau, dan pastinya dijauhi oleh kebanyakan orang. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Dadan Wiradana yang berusia 27 tahun. Video dirinya yang 'nyemplung' ke dalam got yang berlokasi di Jalan Lombok itupun menjadi viral di media sosial. Bagaimana penampakan got tersebut?
Inilah Got Tempat Beraksi Dadan Saat Menyelam Demi Menghilangkan Banjir
Inilah Got Tempat Beraksi Dadan Saat Menyelam Demi Menghilangkan Banjir
Saat memantau lokasi got itu, lokasinya di Jl Lombok No 58 RT 8 RW 4, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Kamis,23 Februari 2017 pukul 16.00 WIB. Posisi got ini berada tidak jauh dari Sekolah Santo Bellarminus. Setibanya di depan sekolahan, detikcom bertanya pada penjaga sekolah Arif mengenai lokasi got. 

Dengan berbaik hati Arif langsung menemani detikcom untuk melihat secara langsung penampakan got yang diselami oleh Dadan pada Selasa,21 Februari 2017 lalu. "Ini lokasi gotnya," ujar Arif. Lubang got yang kira-kira memiliki panjang 1 meter, lebar setengah meter dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter ini terlihat sudah ditutup rapat. Got ini terletak di trotoar, berada disebelah kiri sekolah Santo Bellarminus.


Di samping got juga terlihat tumpukan karung yang berisi lumpur. Tumpukan karung berisi lumpur tersebut disebut Arif berasal dari lumpur yang ada di dalam got. Kondisi kebersihan di sekitar got juga tidak terlalu kotor. Namun masih ada setumpuk sampah di dekat got yang terlihat dikumpulkan setelah disapu, tapi belum dibuang.

Di sekitar got juga terlihat beberapa sampah plastik dan sedotan yang terbang terbawa angin. Mengingat cuaca saat ini memang sedang mendung dan berangin. Selain itu, Arif juga mengungkapkan bahwa kejadian Dadan menyelam di got itu terjadi pada Selasa (21/2) sekitar pukul 08.00 WIB pagi hari. Arif menyebut pada hari itu cuaca memang sedang tidak bersahabat. 


Hujan yang terjadi pagi hingga sore menyebabkan air got meluap. Setelah aksi Dadan di pagi hari yang memperbaiki saluran got mampet, Arif menyebut pada siang harinya giliran pasukan biru atau petugas Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI yang beraksi. Got itupun segera ditutup oleh pasukan biru."Sore hari itu juga, sekitar paling sekitar jam 15.00 WIB, itu got yang nutup pasukan biru itu," tuturnya. 

Wednesday, February 22, 2017

Ketua MPR Menyatakan Demokrasi Kebablasan Itu adalah Sebuah Konsekuensi 'One Man One Vote'


Ketua MPR Menyatakan Demokrasi Kebablasan Itu adalah Sebuah Konsekuensi 'One Man One Vote'

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa demokrasi Indonesia saat ini sudah kebablasan. Praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan lainnya. 
Ketua MPR Menyatakan Demokrasi Kebablasan Itu adalah Sebuah Konsekuensi 'One Man One Vote'
Ketua MPR Menyatakan Demokrasi Kebablasan Itu adalah Sebuah Konsekuensi 'One Man One Vote'
Ketua MPR Zulkifli Hasan sependapat dengan pernyataan Jokowi. Menurutnya, politik dewasa ini sudah menghalalkan segala cara. "Politik kita begitu sekarang, apa yang disebut dengan politik tarung bebas yang menghalalkan segala cara. Saya sepakat dengan Presiden, cuma itu konsekuensi dari amandemen UUD dan demokrasi yang kita sepakati," jelas Zulkifli pada hari Rabu,22 Februari 2017. 

Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengutip pernyataan Profesor Kaelan dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Di situ, Zulkifli menjelaskan di Indonesia nilai-nilai mufakat sudah mulai terkikis. "Makanya Profesor Kaelan mengatakan Indonesia sudah meninggalkan nilai-nilai mufakat karena sistem kita liberalis, kapitalis, pragmatis, itu kata Prof Kaelan," ungkap Zulkifli. 


Untuk mencegah demokrasi yang kelewat batas itu, Zulkifli mengusulkan penyempurnaan UUD. Alasannya, sistem 'one man one vote' memiliki konsekuensi setiap orang dapat sebebas-bebasnya mengemukakan pendapat. "Tentu harus disempurnakan lagi UUD-nya dan UU-nya. Sekarang kita dari perwakilan one man one vote, sebebas-bebasnya, itu konsekuensinya," ujar Zulkifli.


"Kata Prof Kaelan, Pancasila suara mufakat sudah tidak sejalan dengan apa yang kita laksanakan sekarang. Kalau mau disesuaikan kembali, diatur kembali melakukan konstitusi dan UU," sambung Zulkifli. Sebelumnya Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.


Baca Juga : Candaan dari Oesman Sapta Mengenai Reshuffle Jilid 3 di Hadapan Jokowi

"Ini kalau kita terus-teruskan bisa menjurus kepada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya kalau ini kita bisa lalui dengan baik akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji bukan melemahkan," ujar Jokowi saat Pelantikan Pengurus DPP Hanura, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, tadi.

Candaan dari Oesman Sapta Mengenai Reshuffle Jilid 3 di Hadapan Jokowi


Candaan dari Oesman Sapta Mengenai Reshuffle Jilid 3 di Hadapan Jokowi

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sempat melemparkan candaan soal reshuffle kabinet jilid 3 di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu terjadi saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Hanura di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. 
Candaan dari Oesman Sapta Mengenai Reshuffle Jilid 3 di Hadapan Jokowi
Candaan dari Oesman Sapta Mengenai Reshuffle Jilid 3 di Hadapan Jokowi
Di acara pelantikan pengurus DPP Hanura itu hadir Presiden Jokowi bersama sejumlah anggota kabinet kerja. Di antara anggota kabinet yang hadir adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. OSO, -begitu biasa Oesman Sapta Odang disapa-, menyebut menteri-menteri anggota Kabinet Kerja saat ini begitu kompak. 

Mereka selalu menyertai ke manapun Presiden Jokowi pergi. Di situlah dia kemudian melemparkan guyon, bahwa menteri yang tak ikut akan ketinggalan kereta. "Menteri Kabinet Kerja ini kompak, ke mana Pak Presiden pergi, selalu ikut, mendampingi. Yang nggak ikut, itu nanti yang akan ketinggalan kereta," kata OSO dalam pidatonya di SICC, Bogor, Jawa Barat, pada hari Rabu,22 Februari 2017. 
Mendengar perkataan OSO tersebut, Jokowi yang duduk bersebelahan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tertawa terpingkal, bahkan sampai bergerak dari bangku tempat dia duduk. Belum selesai Jokowi dan tamu yang memadati SICC, OSO kembali melemparkan candaan. 

"Ini bukan berarti saya bilang ada (reshuffle) kabinet ketiga ya, bukan. Ngarang lu," kata OSO. Seisi ruangan pun kembali tertawa terbahak-bahak, tak terkecuali Presiden Jokowi. Rupanya, OSO memperhatikan Jokowi saat tertawa terbahak-bahak itu. Menurut dia, tertawa Jokowi adalah isyarat. 

"Nah, kalau Pak Jokowi sudah tertawa begitu, sampai begini (OSO menggoyangkan badan sambil mengangkat bahunya naik-turun), berarti benar. Kalau dia hanya senyum, itu artinya tanda-tanda," kata OSO. Mendengar itu, Jokowi pun kembali tertawa. Bahkan dia sampai mengusap muka dan matanya dengan tisu. Megawati, yang duduk di sebelah Jokowi, tampak tersenyum. OSO kemudian 'menyentil' Ketua Umum PDIP itu. 


"Nah, beda dengan Ibu Megawati saat menjadi presiden. Bu Mega senyum manis saja," kata OSO sambil tersenyum. Ditemui usai pelantikan pengurus Hanura, OSO mengatakan bahwa soal reshuffle jilid 3 itu dia hanya mendengar dari orang lain. "Kalau reshuffle jilid 3 itu saya denger-denger ajalah," kata OSO. Yang pasti, OSO menegaskan bahwa Hanura konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Jika ada kader Hanura yang diminta bekerja di kabinet Jokowi, maka akan direlakan. 


"Kalau memang ada (reshuffle), Hanura mau diminta ya kita kasih. Kalau Hanura mau diminta lagi jadi menteri kita kasih aja. Kita terus terang nggak serakah memiliki Hanura," kata dia. Apakah soal Reshuffle yang 'dilemparkan' OSO hanya sekadar candaan? Pada, Rabu 4 Januari 2017 lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan ada kabar gembira yang disampaikan oleh Jokowi. 

Kepada para menterinya, Jokowi menegaskan tidak ada acara reshuffle kabinet. "Tadi ada kabar gembira bagi para menteri. Ini tadi dari Presiden Jokowi. Beliau menegaskan tidak ada reshuffle kabinet," kata Seskab Pramono Anung di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, pada hari Rabu,4 Januari 2017.