Latin Brides for Marriage

Friday, January 27, 2017

KPK Membuka Kemungkinan Untuk Periksa Hakim MK Lainnya Terkait Kasus yang Menjerat Patrialis


KPK Membuka Kemungkinan Untuk Periksa Hakim MK Lainnya Terkait Kasus yang Menjerat Patrialis

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - KPK akan membuka kemungkinan dalam memanggil hakim konstitusi yang lainnya untuk dapat dimintai keterangan mengenai dugaan kasus suap yang saat ini menjerat pihak Patrialis Akbar selaku . Selain hakim konstitusi, pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap pegawai Mahkamah Konstitusi (MK).
KPK Membuka Kemungkinan Untuk Periksa Hakim MK Lainnya Terkait Kasus yang Menjerat Patrialis
KPK Membuka Kemungkinan Untuk Periksa Hakim MK Lainnya Terkait Kasus yang Menjerat Patrialis 
"Kami juga akan berkoordinasi bersama dengan Mahkamah Konstitusi kalau dibutuhkan keterangan dari pihak hakim konstitusi maupun pegawai di Mahkamah Konstitusi. Maupun pihak lainnya sepanjang relevan untuk kasus ini," kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada hari Jumat,27 Januari 2017.


Febri juga masih enggan dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkanoleh wartawan terkait dugaan adanya kemungkinan keterlibatan hakim konstitusi yang lainnya dalam perkara ini. Baginya, KPK sekarang ini masih fokus kepada tersangka yang sudah ada. 


"Nanti kita bisa melihat siapa saja pihak lain yang akan muncul selama dalam proses pemeriksaan atas saksi-saksi yang akan kita lakukan nanti. Sekarang ini kami masih sangat fokus pada satu orang tersangka yang berawal dari hakim MK terkait indikasi atas penerimaan hadiah atau janji tersebut," katanya.


KPK juga menduga kalau Patrialis Akbar telah menerima hadiah atau janji yang dijanjikan sebelumnya senilai USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. Selain itu, KPK juga menyita semua dokumen pembukuan perusahaan tersebut, catatan-catatan dan juga aspek yang lainnya yang relevan dengan semua perkara, voucher pembelian dengan mata uang asing, dan juga draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang adalah nomor perkara dalam uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan.




Di dalam kasus tersebut, Patrialis dan Kamaludin juga dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian kepada pihak Basuki dan Feni, KPK mengenakan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Post Comment