Latin Brides for Marriage

Thursday, November 17, 2016

Wali Kota Jakbar Ikut dalam Kampanye Ahok-Djarot, Plt Gubernur : Dia Harus Menjaga Keamanan Kok Malah Digugat

Wali Kota Jakbar Ikut dalam Kampanye Ahok-Djarot, Plt Gubernur : Dia Harus Menjaga Keamanan Kok Malah Digugat 

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Anas Effendi selaku Wali Kota Jakarta barat dilaporkan ke Panwaslu atas kehadirannya pada saat mengikuti kampanye dari pasangan Cawagub Djarot Saiful Hidayat. Menurut Plt Gubernur DKI Sumarsono, seorang walikota mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan di wilayahnya.
Wali Kota Jakbar Ikut dalam Kampanye Ahok-Djarot, Plt Gubernur : Dia Harus Menjaga Keamanan Kok Malah Digugat
Wali Kota Jakbar Ikut dalam Kampanye Ahok-Djarot, Plt Gubernur : Dia Harus Menjaga Keamanan Kok Malah Digugat 
"Ketika kampanye di kawasan dekat depan walikota sekitar 200 meter dari situ. Saya ingin menjelaskan bahwa ASN itu diharuskan netral. Itu adalah prinsip dan tiidak boleh terlibat ataupun melibatkan diri untuk mendukung pada politik praktis dengan pasangan calon," ujar pria yang akrab disapa Soni itu di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (17/11/2016).

Akan tetapi kata Soni, untuk dapat menjadi seorang kepala wilayah ada tugas tambahan. Mereka harus memastikan wilayah mereka dalam kondisi tertib. "Untuk kepala wilayah, ada tugas tambahan untuk mejaga keamanan dan ketertiban di masyarakat semasa kampanye. Dan boleh melakukan intervensi apabila terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat," ujar Soni.
"Jadi tidak boleh walikota bersikap hanya diam kemudian nonton lalu tidur kalau misalnya terjadi kerusuhan di depan mata. Oleh karena itu pada saat ada yang mengganggu keamanan dan juga ketertiban diwilayah tersebut, walikota yang bersama dengan unsur forkominda tersebut dapat melakukan intervensi, akan tetapi tetap sebagai seorang walikota," lanjut Soni. "Hal tersebut tidak mengikuti kampanye, karena tujuannya adalah untuk menertibkan dan juga mengamankan," lanjutnya. 

Soni menjelaskan kalau seorang kepala wilayah pun terlibat lebih jauh dalam 'mengawal' seorang calon kepala daerah, maka itu masuk kategori melanggar. "Tetapi kalau walikota atau ASN kemudian mengantar kampanye, door to door, ikut blusukan, itu salah. "Oleh karena itulah kemarin untuk menentramkan demo yang ada di jakarta barat terdapat 100 orang dan itu ada di depan kantor walikota, menurut saya hal itu sah-sah saja karena walikota bertuga hanya untuk menentramkan dan didampingi bersama dengan Kapolres ataupun forkominda dan yang lainnya," ujar Soni. 

Baca Juga : MA Menghukum Penebang Hutan Sebesar Rp 16 Triliun Inilah Alasannya Berdasarkan Precautionary Principle

"Tetapi, untuk memberikan justifikasi adalah dari pihak Panwaslu serta Bawaslu untuk dapat melihat kasus tersebut apakah memang benar bisa membantu untuk menentramkan masyarakat atau tidak nya kita akan serahkan kepada pihak bawaslu," lanjut Soni. Panwaslu sudah selesai menyelidiki atas kasus kedatangan dari Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) yaitu Anas Efendi. Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi, menilai terdapat dugaan yang dilakukan atas pelanggaran kode etik dari Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Dengan baru terindikasi atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan. Jadi tidak terdapat pelanggaran pidana. Hal tersebut bukan sebuah kewenangan kita tetapi di lanjutkan ke dalam instansi yang berwenang," kata Puadi pada hari Rabu,16 November 2016. Puadi juga menjelaskan bahwa Anas tidak dapat dihukum dengan menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Anas telah diduga sudah melanggar kode etik yang tercantum dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), UU no 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara.  

Post Comment