Latin Brides for Marriage

Thursday, November 17, 2016

MA Menghukum Penebang Hutan Sebesar Rp 16 Triliun Inilah Alasannya Berdasarkan Precautionary Principle

MA Menghukum Penebang Hutan Sebesar Rp 16 Triliun Inilah Alasannya Berdasarkan Precautionary Principle

Berita Terlengkap Dan Terpercaya By PAGIASIA - Mahkamah Agung (MA) telah mencatat sejarah yang baru selama Indonesia merdeka ialah dengan menghukum semua para pembalak hutan sebesar Rp 16 triliun. PT Merbau Pelalawan Lestari telah terbukti karena sudah membalak ratusan bahkan sampai ribuan hektare hutan di Kepulauan Riau sampai-sampai merusak lingkungan masyarakat. Apakah alasanya dibalik itu semua ?
MA Menghukum Penebang Hutan Sebesar Rp 16 Triliun Inilah Alasannya Berdasarkan Precautionary Principle
MA Menghukum Penebang Hutan Sebesar Rp 16 Triliun Inilah Alasannya Berdasarkan Precautionary Principle
"Telah di jelaskan bahwa pada salah satu asas perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup yang sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu atas asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian yang ada di dalam Pasal 2 huruf f tersebut diambil dari Prinsip yang  ke-15 dalam Deklarasi Rio tahun 1992 yaitu precautionary principle," kata  Prof Dr Takdir Rahmadi selaku ketua majelis hakim agung yang memberitahu secara terbuka ke publik dan alasan menjatuhkan vonis terbesar sepanjang sejarah itu sebagaimana tertuang dalam putusan yang diberitakan detikcom dari website MA, Kamis (17/11/2016).

Precautionary principle berbunyi:

"Untuk dapat melindungi lingkungan hidup, maka pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan pada setiapa negara manapun. Bilamana dihadapkan pada ancaman yang serius atau sungguh-sungguh ataupun kerugian yang tidak bisa terpulihkan, ketiadaan atau kepastian ilmiah tidak diperbolekan untuk digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang bertujuan untuk mencegah penurunan akan kualitas lingkungan hidup."

"Order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific uncertainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent environmental degradation). 
"Peradilan yang merupakan salah satu cabang atas kekuasaan negara ialah kekuasaan yang bersifat yudikatif yang berkewajiban untuk menjalankan fungsi agar memastikan bahwa asas keberhati-hatian yang telah menjadi salah satu bagian dari hukum nasional Indonesia tetap diberlakukan dalam setiap perkara-perkara yang telah diadili," kata majelis yang beranggotakan atas hakim agung ke2 yaitu Nurul Elmiyah serta hakim agung ke3 yaitu IGA Sumanatha. 

"Dan lagi dalam perkara seperti ini, pemerintah yang sebagai cabang kekuasaan eksekutif pun sudah berusaha untuk menjalankan semua fungsi untuk penegakan hukum," lanjut majelis dalam pembahasan di halaman 43.

Hakim yang bertugas sebagai pelaku kekuasaan secara yudikatif dalam hal untuk menyelesaikan seluruh perkara yang sudah diadilinya dan seharusnya juga merujuk dalam menerapkan asas hukum karena asas hukum yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingakan dengan norma hukum. Keberhati-hatian sudah menjadi sebuah asas hukum untuk lingkungan nasional karena sudah disampaikan dengan tegas pada Pasal 2f dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.

"Bahwa kegiatan pemanfaatan hutan sudah termasuk dalam kegiatan yang harus tunduk pada asas keberhati-hatian karena hutan lindung merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan serta hewan-hewan yang sudah seharusnya dilindungi dari kepunahan. Karena dalam kawasan hutan dan unsur-unsur yang sudah hidup di dalamnya begitu banyak memiliki fungsi selain fungsi ekonomi, juga terdapat fungsi ekologis yang sebagai sumber obat-obatan, habitat satwa, penjaga tata air serta pembersih ruang udara di kawasan Riau," jelas majelis. 

Manusia tidak akan mampu untuk menciptakan hutan akan tetapi manusia hanya bisa menanam pohon kayu. Karena hanya Tuhan Yang Maha Esa lah yang mampu menciptakan hutan-hutan dengan seluruh unsur baik hayati dan non hayati yang ada di dalamnya. "Sekali saja hutan telah mengalami kerusakan atau dengan kata lain degradasi maka hutan tersebut tidak akan bisa untuk dipulihkan kembali atau dengan istilah irreversible kembali seperti keadaan semula," kata majelis secara kesluruhan.
Oleh karena itulah, kawasan hutan harus tunduk terhadap pengelolaan yang harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dan dalam konsep zonasi adalah kawasan hutan yang diproduksi, wilayah kawasan hutan lindung dan juga kawasan hutan konservasi. Pada asas atau peraturannya, proses untuk penebangan kayu hanya boleh dilakukan terhadap hutan untuk produksi sementara untuk hutan lindung serta konservasi tidak diperbolehkan terjadinya penebangan kayu dalam kawasan tersebut. 

Berdasarkan dalam Pasal 30 ayat 1 dan 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002  yang membahas mengenai Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan terhadap Hutan, Pemanfaatan Hutan serta tanaman yang harus dilakukan pada lahan kosong, padang alang-alang  ataupun semak belukar yang ada di dalam hutan produksi, tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan alam. PT Merbau Pelalawan Lestari telah terbukti sudah menebang hutan seluas 5.590 hektare dan ditambah 1.873 hektare di Kepulauan Riau dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada lingkungan tersebut.

"Menghukum serta memerintahkan terhadap tersangka untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang terjadi dilingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup serta melalui Kehutanan Republik Indonesia secara langsung sebesar Rp 16.244.574.805," kata Takdir-Nurul-Sumantha.  

Post Comment