Latin Brides for Marriage

Monday, August 22, 2016

Capres Pertahana Harus Cuti Satu Tahun, Baru Fair

Capres Pertahana Harus Cuti Satu Tahun, Baru Fair
Capres Pertahana Harus Cuti Satu Tahun, Baru Fair




semua capres maupun kepala daerah pertahana harus cuti satu tahun agar fair.


Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menggugat ketentuan wajib cuti bagi pertahana di Undang-Undang tentang Pilkada. Jika gugatan tersebut tidak terkabul dan pertahana tetap wajib cuti, maka akan mucul pihak yang akan menuntut agar capres pertahana juga mendapatkan wajb cuti.

"Pasti akan ada orang yang mengajukan ke pihak MK soal presiden. Dengan demikian, berarti Presiden tahun 2019 saat pencalonan harus juga mendapatkan cuti empat bulan minimal. karena presiden yang memimpin seluruh indonesia, dengan jarak nya yang lebih jauh, mungkin harusnya ya minimal enam bulanlah atau mungkin setahun (cuti)"ujar Ahok di Balai Kota.

Ahok berbicara terkait gugatannya di MK yang akan disidang hari ini. Ahok mengaku akan rela bila gugatannya tidak ditanggapi di MK, dia akan menghargai keputusan MK sebagai keputusan tertinggi.

"berarti di tahun yang akan datang, saat pilkada yang tanpa saya, bisa tidak DPR mengubah kembali undang-undangnya, boleh cuti 'on-off'? , "enggak bisa lagi karena keputusan konstitusi ini adalah yang paling tinggi." wah, saya senang sekali mendengarnya" kata dia.

orang yang ingin capres harusnya diperlakukan sama seperti calon kepala daerah dengan demikian diharapkan ada keadilan perlakuan antara capres dengan kepala daerah. dan tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya.

kalau presiden harus cuti satu tahun, Baru fair buat penantangnya, karena punya kesempatan mempromosikan diri. karena jika Presiden enggak menggunakan atau memanfaatkan hak presiden. Pasti akan terjadi hal seperti itu nantinya. Makanya gue demen, Biar saja terjadi," ucap Ahok.

Lalu siapakah yang akan mengadukan ini ? Ahok menyatakan bukanlah dari pihaknya yang akan mengajukan gugatan tersebut agar capres diperlakukan sama yakni wajib cuti kampanye. Namun ini hanya kemungkinan yang perlu diantisipasi untuk masalah yang tak terduga.

"bukan, maksud saya siapa saja akan menggugatnya ,makanya saya mengingatkan kembali mereka dari sekarang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya,"kata ahok

karena jika hal tersebut diubah kembali maka yang harusnya disalahkan adalah si pembuat keputusan itu sendiri.

Post Comment