Latin Brides for Marriage

Klik To Full Movie

Nonton Film Kesayangan Anda di www.nontondong.com

BERITA TERKINI

MENGULAS TENTANG BERITA TERBARU DAN TERHANGAT

BERITA OLAHRAGA

MENGULAS TENTANG DUNIA OLAHRAGA DAN KESEHATAN

BERITA OTOMOTIF

MENGULAS TENTANG BERITA OTOMOTIF TERBARU

INFO TRAVEL DAN KULINER

MENYAJIKAN BERBAGAI INFO MENARIK TRAVEL DAN ANEKA KULINER

Monday, October 15, 2018

TKN: Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Bisa Dirasakan 10 Tahun Kemudian

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Perkasa RoeslaniJakarta, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan dampak dari proyek infrastruktur di Indonesia tidaklah instan. Manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu 10 sampai 15 tahun kemudian dan berjangka panjang.

Hal inilah, menurut Rosan, Presiden Jokowi tidak hanya mementingkan diri sendiri untuk mendapat dukungan di Pilpres 2019.

Karena kalau mau hanya memikirkan kepentingan sendiri, ya paling gampang bangunnya di Jawa semua, itu votingan votersnya paling banyak di Jawa, ujar Rosan di Jakarta, Senin 15 Oktober 2018.

Roslam mengatakan pada kenyataannya, Jokowi tidak hanya membangun infrastruktur di Jawa, namun di seluruh Indonesia. Misalnya seperti di Papua yang penduduknya hanya 4 juta orang.

Hal ini dilihatnya sebagai langkah benar yang memang harus dilakukan. Pembangunan infrastruktur terus-menerus harus dilakukan karena Indonesia sudah tertinggal jauh.

Rosan mengatakan, sudah diprediksi bahwa pariwisata akan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia pada jangka 4 sampai 5 tahun ke depan.

Jadi memang sudah sangat benar fokus pemerintah pariwisata dengan membangun infrastrukturnya yang saling menghubungkan antar kepulauan maupun antarkota di Indonesia, jelasnya.

Sementara masalah terbesar dalam usaha pembangunan pariwisata ada pada pembangunan konektivitas.

Nah sama saja seperti kita mau bikin yang kita laksanakan 10 new bali, 10 new tourist destination ya kan sekarang sudah dilakukan pemerintah. Nah untuk orang datang ke situ kan perlu ada konektivitinya, yang musti dibangun jalannya, musti dibangun (akses) airnya, electricity-nya, ia menjelaskan.

Kalah dalam Pariwisata

Ia menyayangkan pariwisata Indonesia kalah dengan beberapa negara Asean lainnya, yaitu dengan angka kurang lebih 15 juta orang. Ini dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 30 juta orang, dan Thailand 35 juta orang.

Padahal, setiap 1 juta pariwisata itu bisa menciptakan satu miliar dolar. Oleh sebab itu, dan belum lagi dampak dari penyerapan tenaga kerjanya, ini dampaknya ke pariwisata hotel, culinary, kemudian industri kreatif, kemudian transportasi itu sangat banyak, ia menyatakan.

Rosan juga menyebutkan bahwa korupsi menjadi penyebab ekonomi Indonesia tidak bergerak secepat yang diharapkan. Ia berharap bahwa pada tahun 2045 mendatang, yaitu tepat 100 tahun Indonesia, negara ini sudah bisa menjadi negara yang maju.




12 Kepala Daerah di Jatim Ditangkap KPK, Ini Solusi dari Khofifah

Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak mendatangi rumah Ketua Umum PAN Zulkifli HasanJakarta, Sebanyak 12 kepala daerah di Jawa Timur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para kepala daerah tersebut di antaranya berasal dari Malang Raya, yakni Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.

Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa memiliki langkah yang bisa ditempuh guna meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Langkah itu dalam bentuk monitoring dan pengawasan yang dilakukan sejak tahap perencanaan RAPBD tingkat II maupun I dengan melibatkan KPK.

Hari ini KPK membuka ruang untuk dikonsultasikan dari perencanaannya, bahkan konsultasi perencanaan bisa dilakukan secara online. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan sudah terkomunikasikan, sehingga menjaga dan mengawal seluruh akuntabilitas dan responsibilitas kita, kata Khofifah Indar Parawansa usai hadir di Festival Pesona Lokal Malang, Minggu (15/10/2018).

Semua anggaran baik APBD tingkat II maupun I hari ini, tidak cukup hanya mengandalkan pada saat monitoring dan pengawasan paska pelaksanaan. Sekarang monitoring dan pengawasan saat perencanaan. Itu lebih clear dan memastikan bahwa yang kita rencanakan semua sudah dengan penuh kehati-hatian dengan penuh akuntabilitas dan sudah dengan proses monitoring dari KPK, kata dia lagi.

Telaah APBD

Kata Khofifah, akhir Agustus lalu sudah dilakukan telaah APBD provinsi dan RAPBD Kab/Kota untuk APBD 2019 oleh KPK. Upaya itu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sehingga semua sudah merasa bekerja dalam suasana clear and clean, yang menurut saya menjadikan kenyamanan kita bekerja, dedikasi kita dan produktivitas terhadap pekerjaan kita, katanya.

Ditegaskan Khofifah, pengawasan biasanya oleh BPKP atau BPK di akhir program, tetapi sekarang ini sudah harus dikomunikasikan dengan KPK sejak perencanaan. Langkah itu pernah dilakukan saat Khofifah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Awal perencanaan seluruh tim dikumpulkan guna mendengarkan dari Tim Pencegahan KPK. Setelah itu dilakukan koordinasi sampai dipastikan bahwa rencana atau program sudah disusun dengan penuh kehatian-hatian, akuntabilitas, responsilitas dan terpantau KPK.

Itu menurut saya bisa kita lakukan, masing-masing kita mengawalnya mulai dari perencanaan, pungkasnya.

Saturday, October 13, 2018

UGM: Ancaman Drop Out Bagi Mahasiswa Gelar Seminar Sudirman Said Tak Benar

Dosen UGM Tolak PancasilaJakarta, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Eddy OS Hiariej menganggap kabar mengenai adanya ancaman drop out (DO) terhadap mahasiswa di Fakultas Peternakan yang menggelar seminar kebangsaan dengan pembicara 2 eks menteri, Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan sebagai bentuk kebohongan.

Tidaklah mungkin UGM sebagai institusi berintegritas yang reputasinya telah mendunia melakukan intimidasi akademik, kata Eddy Hiariej dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Minggu (14/10/2018).

Dia juga menjelaskan bahwa dirinya telah mengkonfirmasi kejadian pembatalan seminar kepada Dekan Fakultas Peternakan Prof Dr Ir Ali Agus DEA.

Peternakan sangat tepat dalam menjaga kenetralan UGM sebagai institusi akademik, kata Guru Besar UGM ini pula.

Menurut dia, UGM merupakan lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik.

Kampus adalah institusi independen yang nonpartisan, namun tidak tabu berbicara politik, kata Eddy seperti dilansir dari Antara.

Sikap UGM Netral

Dalam konteks kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif 2019, Eddy Hieriej menyatakan, UGM sebagai institusi pendidikan sejak Pemilu 1999 telah menunjukkan kenetralannya.

Ketika Prof Ichlasul Amal Rektor 1998-2002, justru mengadakan Dialog Nasional untuk mengundang semua parpol menyampaikan visi-misi. Demikian pula dalam Pilpres 2004, Prof Sofian Effendi sebagai Rektor mengizinkan debat calon presiden secara berimbang," ungkap dia.

Dia mengatakan kalau memang ingin menggalang dukungan dari kalangan kampus hendaklah menggunakan cara-cara yang beradab dan beretika secara jujur dan terbuka untuk mengadakan suatu debat publik secara berimbang dengan menhadirkan juga pasangan calon lainnya, sehingga visi-misi sari para kandidat dapat dinilai secara ilmiah.

Pidato Jokowi Pukau Dunia, Fadli Zon Mengira Presiden Belum Nonton Games of Thrones

Hasil gambar untuk jokowiJakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal Game of Thrones dalam pidato Presiden Jokowi. Dia mempertanyakan apakah Jokowi sudah menonton film tersebut atau belum.

Fadli menyarankan Jokowi untuk menonton drama serial Amerika tersebut supaya paham.

Itu Pak Jokowi sudah nonton belum Game of Thrones. Mungkin perlu nonton dulu kali, kata Fadli di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Jumat 12 Oktober 2018 malam.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pertemuan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali pada Jumat (12/10) ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, menjadi keynote speaker di hadapan para delegasi.

Dalam pidatonya, Jokowi menggambarkan kondisi ekonomi dunia. Mulai dari perselisihan yang terjadi di antara negara-negara maju hingga dampaknya bagi perekonomian negara lain seperti negara berkembang.

Jokowi bahkan mengibaratkan apa yang terjadi saat ini seperti dalam Film Game of Thrones. Di mana para negara-negara besar tengah sibuk berperang tanpa memikirkan risiko yang terjadi dari perang itu.

Pukau Dunia

Lewat pidato yang mengibaratkan perekonomian dunia layaknya serial televisi Game of Thrones, membuat para hadirin menjadi terkesima, termasuk Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde.

Saya ingin berterima kasih pada Jokowi karena menaikkan standar dalam memberi pidato yang hebat dan meyakinkan.  ucap Lagarde.

Pidato Presiden Joko Widodo yang menyebut-nyebut 'Game of Thrones' di pertemuan IMF-Bank Dunia juga membuat lini masa Twitter meledak. Topik Game of Thrones pun memuncaki trending topic di lini masa Twitter Indonesia.

Apresiasi dan pujian pun dialamatkan kepada Presiden Jokowi yang membawa analogi Game of Thrones untuk membandingkan kondisi ekonomi dunia saat ini.

Wednesday, October 10, 2018

PDIP: Pembatalan Kenaikan Harga BBM Tak Boleh Terulang

Hendrawan Supratikno Dukung Pembangunan Gedung Baru DPRJakarta, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menegaskan, pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bukan untuk menjaga elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (11/10/2018).

Meski begitu, lanjut Hendrawan, pembatalan ini juga tetap harus diperhatikan. Anggota Komisi XI DPR ini meminta koordinasi para pembantu Presiden Jokowi bisa lebih baik.

Tentu pembatalan mendadak yang dilakukan, tidak boleh terjadi lagi. Koordinasi kebijakan harus dilakukan lebih baik. Para Pembantu Presiden harus berbagi peran. Jangan semua berebut nongol pada acara-acara seremonial saja, ungkapnya.

Intinya, pertamina diharapkan lebih kreatif dalam memanajemeni kondisi yang terus berubah, dan koordinasi antara Kementerian Energi-Pertambangan, Kemenkeu dan Kementerian BUMN, diperbaiki, ucapnya.

Batalkan Kenaikan

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Premium. Alasannya, pemerintah masih membutuhkan kajian mendalam sebelum menaikkan harga.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, mengatakan penundaan kenaikan BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 di luar Jamali karena PT Pertamina (Persero) selaku penyalur premium belum siap menyesuaikan harga.

Ditunda mungkin karena menurut kita Pertamina-nya belum siap, kata Agung, di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Tuesday, October 9, 2018

Timses Jokowi: Hanya Pendukung Prabowo Garis Keras yang Tidak Terpengaruh Hoaks Ratna Sarumpaet

20160203- PKB Gelar Refleksi Imlek 2016- Abdul Kadir Karding-Jakarta-Faizal FananiJakarta, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menilai wajar bila kabar hoaks yang dibuat aktivis Ratna Sarumpaet dianggap turut memengaruhi perolehan suara pasangan capres- cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

Itu wajar. Karena berita soal hoaks ini, masif dan menjadi perbincangan sampai pada lapisan masyarakat bawah. Saya ke daerah-daerah, itu yang dibahas, yang ditanya itu menyangkut itu. Ya itulah akibat yang terjadi jika kita coba bermain-main seperti itu, ucap Karding, Senin, 8 Oktober 2018.

Dia menegaskan, hanya pendukung garis keras Prabowo-Sandiaga yang tidak akan terpengaruh dengan adanya kasus Ratna Sarumpaet itu.

Bisa jadi memang, pendukung Pak Prabowo, terutama yang keras dan loyal tidak berubah, tetapi sulit untuk bertambah dengan kasus hoaks Ratna Sarumpaet, jelas Karding.

Dia meyakini bahwa ini akan berpengaruh ke swing voter. Di mana tak akan memilih Prabowo-Sandiaga.

Bisa jadi yang (suara) swing, yang ngambang gitu, kemungkinan besar sangat kecil bergabung ke Pak Prabowo. Dia akan cenderung bergabung ke Pak Jokowi atau untuk memilih netral, misalnya, ungkap Ketua DPP PKB ini.

Pengaruh Negatif

Karding menilai, masyarakat sudah tak suka dengan model politik yang mengedepankan hoaks.

Masyarakat kita yang pertama, masyarakat timur, yang secara umum sangat tidak suka kalau, cara-cara berbohong itu ditampilkan sebagai bagian daripada kampanye. Yang kedua, karena pemberitaan ini begitu masif dan bisa jadi persepsi publik memang dinyatakan ini dilakukan oleh tim kampanye, diduga gitu, pungkasnya.

Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, kasus hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet berpengaruh negatif terhadap elektabilitas calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Citranya jadi negatif dan citra negatif itu mempersulit Prabowo menarik pemilih yang belum menentukan pilihan. Itu dugaan saya ya, kata Djayadi.

Itu problem, karena Prabowo dalam survei mengalami ketinggalan, tambah dia.

Meski demikian, kasus Ratna Sarumpaet menurutnya tidak akan mengubah pilihan pendukung loyal dari Prabowo. Isu itu tidak akan membuat pemilih Prabowo berpaling, lari, ucap Djayadi.

Monday, October 8, 2018

Jokowi: Anggaran IMF-World Bank Sebagian untuk Pembangunan Bali

Presiden Jokowi membuka Asian Para Games 2018 menggunakan bahasa isyarat (Foto: Screenshoot Vidio.com)Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan bahwa persiapan Indonesia menggelar Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali sudah 100 persen.

Dia juga memastikan, bahwa penyelenggaraan acara bertaraf internasional ini mampu menguntungkan Indonesia.

Annual meeting sebesar itu, 15.000 (orang) yang datang, menjadi rebutan semua negara. Karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu, kata JOkowi di Universitas Sumatera Utara, Senin (8/10/2018).

Jokowi juga meluruskan pandangan sejumlah pihak terkait dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk acara tersebut.

Menurut dia, sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk pertemuan IMF-World Bank justru digunakan untuk perbaikan dan menunjang infrastruktur di Bali selaku tuan rumah.

Investasi pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur tersebut pada akhirnya akan dinikmati sendiri oleh masyarakat Bali dan Indonesia.

Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron di Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet. Artinya setelah itu akan kita gunakan terus. Bukan sesuatu yang hilang, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Tingkatkan Wisata

Selain itu, dengan hadirnya para partisipan yang dalam laporan terakhir bahkan telah mencapai kurang lebih 34 ribu orang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata dan devisa yang akan masuk.

Kita harapkan ini justru akan memperkuat promosi kita untuk tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya ke sana, ucap Presiden.

Sunday, October 7, 2018

Jelang Pemilu 2019, Kurangnya Dokumen Buruh Migran Masih Jadi Masalah

Gambar terkaitJakarta, Buruh migran diperkirakan masih sulit memberikan suara mereka untuk Pemilu 2019 mendatang. Hal ini disebabkan ketiadaan dokumen dan kurangnya sosialisasi pengetahuan prosedur pemilihan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah sembari menambahkan banyak dari buruh migran ini yang juga tidak didata secara komprehensif.

Gusdur dulu sering mengatakan hanya Tuhan yang tahu berapa sesungguhnya buruh migran di luar negeri. Karena pemerintah hanya punya data mereka yang terdaftar di KBRI, sementara mereka yang tidak terdaftar itu jauh melampaui mereka yang terdaftar, ujar Anis Hidayah di Bawaslu, Jakarta, Minggu (7/10/2018).

Di Arab Saudi, pekerja migran kita diperkiran 1,5 juta orang, tetapi di DPT-nya (Daftar Pemilih Tetap) itu hanya 19.000, ia melanjutkan.

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri per Agustus 2017, jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri mencapai 4.732.555 orang dengan rincian 2.862.495 buruh migran berdokumen, dan 1.870.060 buruh migran tidak berdokumen.

Kemudian, sekitar 53% surat suara yang dikembalikan buruh migran kepada KBRI untuk Pemilu 2014 terhitung tidak sah karena mereka tidak menyertakan dokumen wajib.

Kalau pada Pemilu 2014, mereka tidak menyertakan formulir C4, jadi mereka hanya kirim surat suaranya, tetapi formulir C4-nya tidak disertakan sehingga kemudian itu tidak sah secara administratif, beber Anis.

Dia menjelaskan, perlu ada sosialisasi yang lebih komprehensif dari pemerintah untuk mengatasi hal ini.

Bagaimana teknis mengembalikannya, apa syarat-syaratnya, itu harus detil, sehingga teman-teman yang sudah bersusah-payah mengembalikan itu suaranya bisa terakomodasi sebagai pemilih. Nah itu yang selama ini terjadi. Apalagi mayoritas itu baik di Taipei, Singapura, kemudian di Hong Kong akan menggunakan mekanisme pemilihan lewat pos, ujar Anis.

Terikat dengan Majikan

Selain permasalahan pendataan dan sosialisasi, mantan buruh migran Siti Badriyah menjelaskan kendala sehari-hari yang dialami buruh migran dengan majikan mereka.

Pertama, karena bekerja di rumah, kalau keluar harus izin majikan, maka kalau majikan tidak mengizinkan enggak bisa menggunakan hak pilihnya. Biasanya mereka lewat pos, nah surat suara yang lewat pos biasanya ke rumah majikan itu sudah terlambat, atau majikan ngasihnya itu sudah terlambat, Siti menjelaskan.

Karena itu, saat suara sudah dicoblos atau dicontreng dan dikembalikan ke kedutaan, suara tersebut tidak dapat dihitung karena sudah terlambat.

Saturday, October 6, 2018

OSO Akan Ajukan Gugatan PTUN terkait Pencoretan Namanya dari Daftar Caleg DPD

Intan Umbari/Liputan6.comJakarta,  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan tidak menemukan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilaporkan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO.

Terkait putusan tersebut, Kuasa Hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kami akan mem-follow up ini ke Pengadilan Tata Urusan Negara, artinya kalau sudah ke Bawaslu sudah puas kami masih dapat upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tiga hari dibacakan hari ini, kata Yusril usai sidang di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat 5 Oktober 2018.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak sependapat dengan hasil putusan majelis hakim. Sebab Yusril menjelaskan pengurus partai politik (parpol) tetap bisa mencalonkan diri sebagai senator pada Pileg 2019. Sebab, putusan MK tak berlaku retroaktif.

Putusan MK tidak berlaku surut, itu artinya ketika persyaratan-pesyaratan sudah dilengkapi dan ketika sudah diumumkan daftar calon sementara. Dari tahap itu ke DCT itu dari laporan ke masyarakat. Misalnya orang ini dipidana di korupsi. Kami agak beda pendapat, dan saya rasa hakim TUN akan berpendapat ini, papar Yusril.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan bahwa tidak menemukan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilaporkan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO.

Majelis Hakim, Abhan menjelaskan alasan tidak ditemukannya pelanggaran administrasi karena aturan KPU dianggap tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi, kata Abhan di ruang sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat.

Pertimbangan Bawaslu

Kemudian anggota majelis Fritz Edward Siregar menjelaskan ada beberapa pertimbangan pihaknya memutuskan hal tersebut. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018. Dalam putusan tersebut mengatur larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota DPD.

Bahwa terdapat putusan MK Nomor 30 yang pada intinya memberikan tafsir terkait dengan pekerjaan lain bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan fungsionaris pengerus partai politik, kata Fritz.

Menindaklanjuti putusan MK tersebut kata Fritz sebagaimana yang dimaksud angka 1, KPU telah mengelurkan surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD berdasarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

PKPU 21 sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang mana berdasarkan pendapat majelis putusan MK bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain yang mana pemberlakuannya sejak dibacakan putusan dimaksud dan berlaku ke depan, papar Fritz.

Sandiaga Setop Komentar soal Ratna Sarumpaet: Kasus Ini Sudah Ditutup

Sandiaga Uno Silaturahmi ke MTAJakarta, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno enggan berkomentar terkait penetapan Ratna Sarumpet sebagai tersangka kasus hoaks.

Saya tentunya tidak bisa berkomentar, untuk hal yang sudah masuk ke ranah hukum dan kita selayaknya juga memberikan ruang seluas-luasnya pada pihak penegak hukum melakukan pemeriksaan, kata Sandiaga di Bulungan, Jaksel, Jumat (5/10/2018).

Sandiaga mengatakan, kasus Ratna sudah ditutup oleh Tim Prabowo-Sandiaga seiring keluarnya Ratna dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Buat saya kasus chapter ini sudah ditutup, beliau sudah bukan lagi anggota Badan Pemenangan Nasional, katanya.

Terkait isu yang menyebut Ratna ditunggangi pihak lain, Sandiaga juga enggan berkomentar dan mengatakan ia tidak mau berburuk sangka.

Saya orangnya selalu khusnudzon, saya enggak mau berspekulasi dan belajar dari kemarin, semakin hati-hati kami dalam melakukan analisa, tandas Sandiaga.

Siap Diperiksa

Sandiaga Uno juga mengaku siap apabila diperiksa polisi terkait kasus Ratna Sarumpaet. Sebab, Sandiaga ikut mengadakan konferensi pers bersama Prabowo Subianto terkait penganiayaan Ratna Sarumpaet yang belakangan terungkap kebohongannya.

Saya dan Pak Prabowo sebagai warga negara yang baik tentunya akan mengikuti apapun ketentuan. Bila perlu klarifikasi saya siap, kata Sandiaga di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).

Namun, Sandiaga enggan berkomentar terkait penangkapan Ratna Sarumpaet dan pemeriksaan Amien Rais yang dilakukan Polda Metro Jaya.

Saya juga tak ingin berkomentar terkait masalah hukum yang terjadi, saya serahkan kepolisian, katanya.

Ratna Sarumpaet ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis 4 September 2018 malam saat akan pergi ke Chile. Ratna ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Pasal 14 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan juga UU ITE Pasal 28 jo Pasal 45. Dia terancam hukuman 10 tahun penjara.