Latin Brides for Marriage

Klik To Full Movie

Nonton Film Kesayangan Anda di www.nontondong.com

BERITA TERKINI

MENGULAS TENTANG BERITA TERBARU DAN TERHANGAT

BERITA OLAHRAGA

MENGULAS TENTANG DUNIA OLAHRAGA DAN KESEHATAN

BERITA OTOMOTIF

MENGULAS TENTANG BERITA OTOMOTIF TERBARU

INFO TRAVEL DAN KULINER

MENYAJIKAN BERBAGAI INFO MENARIK TRAVEL DAN ANEKA KULINER

Thursday, August 16, 2018

Novel Baswedan Minta Pimpinan KPK Terbuka soal Kasus Penyerangannya

Hasil gambar untuk Penyidik senior KPK Novel Baswedan (dua kiri) berjabat tangan dengan mantan Wakil Ketua KPK BambangJakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menuntut keseriusan pimpinan KPK mengungkap fakta penyerangan air keras terhadapnya pada April 2017. Hal itu ia ungkapkan selesai mengikuti upacara hari kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia.

Sambil mengenakan topi dan kacamata, Novel juga berharap agar pimpinan KPK serius mengawal kasus penyerangan kepada pegawai KPK. Berulang kali ia mengatakan, permintaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadinya melainkan seluruh pegawai KPK dalam menjalankan tugas.

Dan saya tetap meminta agar pimpinan KPK mau membuka fakta-fakta itu semua agar itu bisa menjadi perlindungan terbaik bagi pegawai KPK atau juga bagi orang-orang yang berjuang dengan pemberantasan korupsi, agar penyerangan itu tidak lagi terjadi di kemudian hari, ujar Novel di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).

Disinggung mengenai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel Baswedan menjawab dilematis. Sebab, berulang kali surat permintaan TGPF dikirimkan ke Presiden melalui Wadah Pegawai KPK, namun tak kunjung ada tanggapan.

Novel Bingung

Setelah satu tahun berlalu, Novel mengaku bingung apakah surat permintaan pembentukan TGPF masih efektif jika kembali dikirim ke Presiden.

Saya tidak tahu apakah dengan surat itu menjadi efektif atau tidak tapi yang jelas Bapak Presiden saya harapkan beliau benar-benar mau memberikan perhatian dan mendukung pemberantasan korupsi, kata dia.

Diketahui, Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, Jakarta Utara, seusai melaksanakan ibadah salat Subuh berjamaah. Akibat air keras itu, mata kirinya rusak cukup parah.

Selama satu tahun, Novel jalani perngobatan bolak balik Singapura-Jakarta. Tindakan medis berupa operasi sudah beberapa kali harus ia jalani. Sketsa wajah terduga terlibat dalam penyerangan itu pun sempat disebar oleh Polda Metro Jaya. Meski hingga saat ini hasilnya masih nihil.

Wednesday, August 15, 2018

Pantun Ketua DPR, Ingatkan Warga Jaga Persatuan Saat Pilpres 2019

Ketua DPR: Nilai Tukar Rupiah Harus Tetap TerjagaJakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo melantunkan pantun di sela-sela pidatonya dalam sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung DPR, Kamis (16/8/2018).

Lewat pantun, Bamsoet sapaan akrabnya, meminta semua pihak untuk tetap menjaga persatuan selama pesta demokrasi 5 tahunan berlangsung tahun depan.

Kapal berlayar mengarungi lautan

Penumpang duduk dekat haluan

Karena pilpres ada dua pasangan

Mari kita jaga persatuan, imbuh Bambang.

Bamsoet juga menyinggung mengenai perbedaan pilihan politik. Bamsoet mengingatkan, perbedaan pandangan politik jangan dijadikan ajang saling hujat yang membahayakan kebinekaan. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk berani berkomitmen melepaskan diri dari politik identitas.

Bayangkan, karena berbeda haluan politik, tokoh agama acap kali dihujat. Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan. Mereka dianggap tak mampu. Program pemerintah dianggap nihil. Perbedaan politik dikutuk. Kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam, tegas Bamseot.

Laksanakan Pemilu Damai

Semua kondisi itu ditambah isu SARA dan politisasi agama, kata Bamsoet, bisa mengakibatkan kebinekaan dalam bahaya.

Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista, sambungnya.

Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan pemilu 2019 secara damai dan gembira, tanpa tercederai politik identitas.

Mari kita jadikan Pemilu 2019 sebagai ajang adu program untuk mempercepat laju pembangunan agar pada usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi negara maju, modern, adil dan sejahtera, serta sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Bamsoet juga mengapresiasi sika partai politik yang telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019. Bamsoet berharap Pilpres dilalui secara adil.

Apresiasi partai-partai politik yang telah menetapkan capres dan cawapres dari tokoh dan kader terbaik bangsa, ucap Bamsoet.

Monday, August 13, 2018

Reshuffle Kabinet Jokowi, Mensesneg: Konsekuensi Dinamika Koalisi


[Bintang] Pratikno (Mensesneg)Jakarta, Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet jilid IV dalam waktu dekat. Mensesneg Pratikno, menjelaskan pertimbangan perombakan kabinet.

Kita tunggu keputusannya karena ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian, kata Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, yang kemungkinan akan tergusur. Asman, merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN), yang memutuskan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Perihal tanggal dan hari reshuffle kabinet, Pratikno belum bisa memastikan. Dia hanya menegaskan, Presiden Jokowi yang akan menyampaikan langsung perombakan kabinet kerja.

(Kalau yang memastikan Pak Presidenlah), ujar dia.

Konsekuensi Koalisi

Pratikno menambahkan, di mata Jokowi kinerja Asman Abnur di Kemenpan RB selama ini sangat memuaskan. Namun, jika Asman dilengser dari Kabinet Kerja maka itu merupakan konsekuensi dari keluarnya PAN dari koalisi pemerintah.

(Ini konsekuensi dari pengkoalisian), tutur dia.

Jokowi melantik Asman Abnur sebagai Menpan RB pada 27 Juli 2016 lalu. Asman menggantikan posisi Yuddy Chrisnandi.

Sunday, August 12, 2018

Ahmad Heryawan Tarik Diri dari Pencalonan DPR

Ahmad HeryawanBandung, Gubernur Jawa Barat dua periode, Ahmad Heryawan, menyatakan mundur dari pencalonan legislatif DPR RI pada Pileg 2019. Hal itu dibenarkan Sekretaris DPW PKS Jabar, Abdul Hadi Wijaya.

Yang sudah terkonfirmasi penarikan Beliau dari pencalonan anggota Dewan. Tentang penugasan yang seperti ini ada tim khusus dan itu penanggung jawabnya ada di DPP PKS, kata Abdul Hadi saat dihubungi, Senin (13/8/2018).

Hadi mengatakan, keputusan pria yang karib disapa Aher itu untuk mundur sebagai caleg sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum per tanggal 31 Juli 2018.

Ketika ditanyakan amanah apa yang diberikan kepada Aher dari DPP PKS, Abdul Hadi mengatakan, tidak mengetahui tentang hal tersebut.

Ya itu kan yang sama-sama belum kita tanya apa. Di kita sudah menjadi semacam kebiasaan yang seperti itu di level wilayahnya menunggu instruksi, ucapnya.

Namun, menyikapi kabar terkait munculnya nama Aher sebagai pengganti Sandiaga Uno di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Abdul Hadi menyatakan belum mengetahuinya. Sandiaga sendiri maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Kalau secara kapabilitas pasti beliau mumpuni. Namun, apakah penugasannya seperti apa saya tidak tahu ya, ujar Abdul Hadi.

Ia pun menegaskan tidak ada permintaan khusus dari PKS untuk mendampingi Anies Baswedan ke depan di Jakarta.

Sama sekali tidak ada minta-minta atau lobi-lobi, yang ada memberi masukan lalu diperintahkan kita jalankan. Dengan begitu jadi enak, enggak ada beban ke depannya, jelasnya.

Selain itu, DPW PKS juga menyatakan siap menerima apa pun penugasan dari PKS pusat.

Kami siap apa pun diperintahkan akan dijalankan, ujarnya.

Seperti diketahui, Aher diproyeksikan sebagai calon legislatif untuk DPR RI dari PKS. Mantan Gubernur Jawa Barat bertarung memperebutkan kursi DPR RI di daerah pemilihan (Dapil) Jabar II, Kabupaten Bandung.

Hal itu diketahui saat Ketua DPW PKS Jabar, Nur Supriyanto, saat mendaftarkan berkas bakal calon legislatif (Bacaleg) PKS di KPU Jabar pada Selasa (17/6/2018) lalu.

Sejauh ini, belum ada nama yang menggantikan Aher dalam Pileg 2019. Meski begitu, istri Aher, Netty Prasetyani, dan anak sulungnya, Khobbab Heryawan, tetap maju menjadi salah satu nama yang maju sebagai calon anggota dewan legislatif.

Aher pun sebelumnya masuk ke dalam bursa cawapres dari internal PKS. Namun, ia tidak terpilih setelah elite PKS bersama partai koalisinya memutuskan mengusung Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden.

NasDem Siapkan 'Karpet Biru Tua' Bila Soekarwo Keluar dari Demokrat

Gubernur Jawa Timur : Kalau Gak Benar Ya Pasti Kena KPKJakarta, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo dikabarkan akan hengkang dari partai yang membesarkan namanya. Nasdem disebut akan menjadi pelabuhan Alumnus GMNI ini.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW NasDem Jawa Timur, Ipong Muchlissoni, mengisyaratkan kebenaran informasi itu.

Sebentar lagi, tunggu saja. NasDem telah membuka pintu dan menyiapkan 'karpet merah' untuk Pakde Karwo (Soekarwo). Kalau NasDem, karpetnya warna biru tua, ucap Ipong berseloroh di Surabaya, Sabtu (11/8/2018).

Isu hengkangnya Soekarwo ke partai besutan Surya Paloh ini, menyusul keputusan DPP Demokrat yang mendukung duet Prabowo di bursa Capres-Cawapres 2019.

Sementara, Rapat Kerja Daerah (Rakorda) DPD Demokrat Jawa Timur beberapa waktu lalu, memutuskan untuk mendukung Jokowi.

Politikus yang akrab disapa Pakde Karwo ini enggan menanggapi perbedaan dukungan di partainya ini. Saya tidak komentar dulu mendukung siapa, elak Soekarwo saat ditanya wartawan, Jumat (10/8/2018) kemarin.

Perbedaan dukungan di Pilpres 2019 inilah yang disinyalir menjadi penyebab akan pindahnya Soekarwo. Terlebih, sang besan Gede Ariyuda, menjadi Caleg DPR RI dari Partai NasDem Dapil VI (Tulungagung, Kediri, dan Blitar).

Gede merupakan orangtua Bayu Airlangga, menantu Soekarwo yang saat ini menjabat Ketua Muda-mudi Demokrat Jawa Timur.

Saturday, August 11, 2018

Luhut: Biarkan Jokowi-Prabowo Bertarung Konsep, Tanpa SARA

Momen Keakraban SBY, Prabowo, dan JokowiJakarta,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi positif majunya Jokowi dan Prabowo dalam pertarungan Pilpres 2019 nanti. Luhut mengaku secara pribadi telah bicara dengan Prabowo.

Inti pembicaraan, antara lain agar suksesi kepemimpinan yang sedang berlangsung dapat menjadi momen mempererat kesatuan bangsa. Sehingga tema-tema seputar SARA tidak dibawa ke konten kampanye.

Saya kira bagus. Saya kenal dua-duanya. Pak Prabowo lama jadi wakil saya (selama bertugas di Kopassus). Saya kenal baik. Biarkan mereka berdua bertarung. Tapi dengan konsep. Jangan lagi pakai agama. Dan saya bilang sama Pak Prabowo itu, 'Wo (sapaan akrab Prabowo), kamu nanti maju, ya maju. Jangan lagi pakai agama untuk kampanye kasian bangsa ini', ungkapnya di acara talkshow Youth X Public Figure Vol. 6 dengan tema 'Nasionalisme Versi Gue',  Jakarta, Sabtu (11/8/2018).

Luhut mengatakan, Prabowo menanggapi positif pesan tersebut. Prabowo yang pernah menjadi koleganya di Kopassus sudah berkomitmen untuk menjaga situasi bangsa tetap kondusif meski masyarakat nantinya terbagi dalam pilihan masing-masing.

Dia (Prabowo) bilang, 'Oh, Bang, setuju', kisahnya.

Sehingga biarkan mereka (Jokowi dan Prabowo) saat kampanye, bicara soal ekonomi, soal kemiskinan, yang buat Indonesia ini maju, lanjut Luhut.

Kepada generasi yang menyaksikan talkshow tersebut, Luhut berpesan agar perbedaan pilihan atau pandangan politik tidak boleh menciderai persatuan dan tali silaturahmi.

Kamu ini saya titip. Boleh beda pendapat tapi tidak boleh musuhan. Itu sangat penting. Seperti saya dengan Pak Prabowo, kita tidak cocok dalam konteks (politik), tapi tidak musuhan, dia menandaskan.

Friday, August 10, 2018

Sekjen Demokrat: Hari Ini Prabowo-Sandiaga, 2024 Giliran AHY

AHY Ikut Prabowo dan Sandiaga Salat Jumat di Masjid Sunda KelapaJakarta, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan berbicara terkait keputusan Partai Demokrat yang tetap mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Keputusan itu merupakan hasil dari rapat majelis tinggi, Jumat (10/8/2018).

Dia mengungkapkan perasaannya usai menandatangani dokumen yang berisikan pernyataan bahwa Partai Demokrat mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapers.

Sebagai sekjen partai saya senang sekali, karena saya sudah menandatangani calon bupati, calon wali kota, gubernur, DPR sekarang capres dan cawapres, kata dia di Gedung KPU RI.

Dia menjelaskan, seluruh kader menghormati keputusan tersebut. Termasuk, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sempat digadang-gadang akan menjadi Cawapres Prabowo sebelumnya.

Setelah tadi ditandatangani dia akan all out untuk putusan partai, tidak apa apa, dan kami menyediakan Mas AHY sebagai salah satu tim yang akan memenangkan pasangan ini, ujar dia.

Hinca mengatakan, saat ini Partai Demokrat akan mengerahkan seluruh tenaga untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno. Namun, tahun 2024 nanti giliran mereka yang akan menangkan AHY sebagai capres.

Yang paling penting sebenarnya gini, kalau Mas AHY tadi ya, hari ini dia mengantarkan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi capres dan cawapres 2019/2024. 2024 dipegang dia, ujar dia.

Yakin Prabowo-Sandi Menang

Hinca meyakini pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan mampu memenangi pada kompetisi Pilpres 2019 ini. Keyakinan itu bukan tanpa alasan.

Saya yakin Pak Prabowo dan Sandiaga Uno punya kemampuan yang cukup untuk memenangkan pertandingan ini apalagi Pak Prabowo punya pengalaman. Lebih dari itu kali ini Partai Demokrat juga ada di dalamnya. Pengalaman Pak SBY 10 tahun pemerintahan dan dua kali sebagai capres saya kira akan jadi berenergi besar buat pasangan ini, dia menerangkan.

Wednesday, August 8, 2018

Bakal Caleg Ini Jadikan Tommy Soeharto sebagai Alasan Gabung Partai Berkarya

Yusron/Liputan6.comJakarta, Sosok Tommy Soeharto masih menjadi alasan sejumlah kalangan untuk bergabung dengan Partai Berkarya. Tommy disebut bisa menjadi kepanjangan tangan Soeharto dalam membangun bangsa ke depannya.

Pembangunan Indonesia tidak bisa dipungkiri adalah buah pemikiran dan kerja Keras Soeharto. Beliau bapak pembangunan nasional dan gerakan Nonblok yang sukses mengangkat harkat dan martabat bangsa, ujar Ketua Umum PB Pengusaha Berkarya Rahmat, Jakarta, 8 Agustus 2018.

Alasan itu pula yang membuat Rahmat bersedia gabung Partai Berkarya dan jadi caleg partai ini. Rahmat maju jadi caleg DPR Dapil Sumatera Selatan II (Ogan Ilir, Oki, Pali, Muara Enim, Prabumulih, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Pagaralam, Lahat, dan Empat Lawang).

Tentu juga karena visi misi partai sesuai dengan pilihan hati nurani, katanya.

Rahmat mengaku sebelumnya banyak yang menawari masuk parpol, tapi dia mengaku belum ada yang sreg.

Baru setelah ada Partai Berkarya saya yakin bisa menjadi caleg amanah, karena visi misi partai ini jelas, sambungnya.

Rahmat mengaku dengan menjadi caleg dan kemudian terpilih nantinya, dia akan berusaha memajukan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan.

Kunci kemajuan Jepang adalah pendidikan dan mental Bushido-nya. Nah, kunci kita adalah pendidikan dan mental Soeharto, ucapnya.

Tuesday, August 7, 2018

Peneliti LIPI: Isu SARA Terjadi Karena Dimanipulasi Elite Politik

Gambar terkaitJakarta, Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi ancaman besar Pemilu 2019. Peneliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan, isu SARA menjadi besar karena dikapitalisasi dan dimanipulasi elite politik.

Isu SARA tidak signifikan terjadi di tingkat akar rumput. Isu SARA terjadi di Pilkada DKI karena kecenderungan manipulasi dan dikapitalisasi elite politik, kata Syarif di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Dari hasil survei ahli yang dilakukan tim peneliti LIPI, Syarif mengatakan bahwa tindakan persekusi yang marak terjadi di masyarakat mayoritas disebabkan penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme. Selain itu, kesenjangan sosial juga menjadi penyebab terjadinya persekusi.

Beberapa faktor menjadi penyebab (persekusi) antara lain, kesenjangan sosial (75,2 persen), perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain (71,1 persen), aspek religiusitas (67,6 persen) dan ketidakpercayaan antarkelompok/suku/agama/ras (67,6 persen), ucap dia.

Menurut dia, salah satu solusi mengatasi berkembangnya isu SARA agat Pemilu tak terganggu adalah dengan mengelola dan mengendalikan perilaku elite politik. Untuk itu, Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengajak seluruh pihak mengimbau elite politik tidak mempolitisasi SARA.

Politisasi SARA dampaknya sangat besar. Jangan mudah melakukan manipulasi dan politisasi yang mengatasnamakan SARA, ini akan mengakibatkan konflik horizontal, kata Syamsuddin.

Survei LIPI

Hasil survei ahli yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan ada beberapa hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satunya adalah politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan identitas.

Survei ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada April-Juli 2018. Survei ini melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan.

Monday, August 6, 2018

PSI Desak Biaya Perjalanan Dinas DPR Direvisi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Tsamara AmanyJakarta, Ratusan caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkumpul di kantor DPP di jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018) sore. Mereka diminta menandatangani pakta integritas terkait kampanye bersih-bersih di DPR.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan, mewajibkan kader PSI yang jika terpilih nantinya dan masuk dalam parlemen untuk transparan penggunaan dana perjalanan dinas.

Pakta integritas ini mewajibkan kader PSI yang ada dalam perlemen untuk mengembalikan kelebihan anggaran. Dan akan melaporkan perjalanan dan kunjungan kerja dan juga transparan dalam penggunaan anggaran, kata Tsamara.

Tsamara melanjutkan, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk merubah skema pembayaran perjalanan dinas anggota DPR dari lumpsum ke at cost atau riil.

At cost adalah jumlah uang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Sementara, lumpsum yaitu jumlah uang yang diterima dibayarkan sekaligus di awal berdasarkan perhitungan terlebih dahulu.

Menurut dia, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota DPR RI yang bersifat lumpsum.

Ya mendesak pemerintah merevisi PP nomor 61 tahun 1990 sehingga nanti isinya sejalan dengan peraturan menteri keuangan (PMK) 113 tahun 2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil, kata Tsamara.

Tsamara menambahkan, para kader PSI juga dituntut agar mengupayakan mekanisme yang dapat mewajibkan anggota DPR membuat laporan langsung secara online kepada publik.

Ada laporan reses dan Kunker yang harus disampaikan terbuka kepada publik secara online. Ini termasuk solusi yang kita tawarkan juga ke masyarakat agar tidak ada lagi pemborosan uang rakyat, imbuh dia.